Penguatan Local Taxing Power
Senin, 09 September 2024 - 06:30 WIB
loading...
A
A
A
Hal ini, pada gilirannya, memperluas basis pajak daerah, termasuk pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2% dengan kontribusi signifikan dari sektor perdagangan dan jasa, menunjukkan bahwa dorongan terhadap aktivitas ekonomi lokal adalah langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.
Sektor ekonomi kreatif, seperti industri digital, seni, kuliner, dan fesyen, semakin berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Pada tahun 2023, kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB nasional mencapai 7,8% (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2023). Selain itu, pengembangan pariwisata jenis baru, seperti pariwisata kesehatan, spiritual, dan budaya, juga menunjukkan potensi besar dalam menarik wisatawan domestik dan internasional. Upaya ini tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi, tetapi juga menciptakan peluang kerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi di berbagai wilayah.
Di samping dana APBD, termasuk PAD, investasi juga merupakan instrumen penting lainnya yang perlu didorong untuk membiayai pembagunan di daerah. Investasi – baik dari dalam negeri maupun asing – dapat memberikan injeksi dana yang diperlukan dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial, serta penciptaan lapangan kerja baru.
Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2023, total realisasi investasi di Indonesia mencapai Rp 1.200 triliun, meningkat 6,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Sayangnya, distribusi investasi ini masih terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu, sehingga pemerintah daerah perlu lebih aktif dalam menarik investasi ke daerahnya masing-masing.
Demi mendorong masuknya investasi, penting bagi pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai hambatan yang mengganggu iklim investasi, seperti korupsi dan praktik rente ekonomi. Pasalnya, berdasarkan laporan Transparency International tahun 2023, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada pada skor 37 dari 100, yang menunjukkan masih adanya persepsi negatif terhadap praktik korupsi di Indonesia.
Korupsi dan rente ekonomi tidak hanya mengurangi daya tarik investasi, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan penerimaan pajak daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu berupaya menciptakan lingkungan usaha yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Langkah-langkah perbaikan harus terus dilakukan, terutama oleh pemerintah yang baru terpilih, agar investasi terus tumbuh positif dan merata di seluruh pelosok daerah di Indonesia dalam kerangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, semoga.
Sektor ekonomi kreatif, seperti industri digital, seni, kuliner, dan fesyen, semakin berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Pada tahun 2023, kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB nasional mencapai 7,8% (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2023). Selain itu, pengembangan pariwisata jenis baru, seperti pariwisata kesehatan, spiritual, dan budaya, juga menunjukkan potensi besar dalam menarik wisatawan domestik dan internasional. Upaya ini tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi, tetapi juga menciptakan peluang kerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi di berbagai wilayah.
Di samping dana APBD, termasuk PAD, investasi juga merupakan instrumen penting lainnya yang perlu didorong untuk membiayai pembagunan di daerah. Investasi – baik dari dalam negeri maupun asing – dapat memberikan injeksi dana yang diperlukan dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial, serta penciptaan lapangan kerja baru.
Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2023, total realisasi investasi di Indonesia mencapai Rp 1.200 triliun, meningkat 6,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Sayangnya, distribusi investasi ini masih terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu, sehingga pemerintah daerah perlu lebih aktif dalam menarik investasi ke daerahnya masing-masing.
Demi mendorong masuknya investasi, penting bagi pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai hambatan yang mengganggu iklim investasi, seperti korupsi dan praktik rente ekonomi. Pasalnya, berdasarkan laporan Transparency International tahun 2023, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada pada skor 37 dari 100, yang menunjukkan masih adanya persepsi negatif terhadap praktik korupsi di Indonesia.
Korupsi dan rente ekonomi tidak hanya mengurangi daya tarik investasi, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan penerimaan pajak daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu berupaya menciptakan lingkungan usaha yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Langkah-langkah perbaikan harus terus dilakukan, terutama oleh pemerintah yang baru terpilih, agar investasi terus tumbuh positif dan merata di seluruh pelosok daerah di Indonesia dalam kerangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, semoga.
(rca)
