Kurban dan Pembangunan
Selasa, 02 Juni 2026 - 06:33 WIB
loading...
Candra Fajri Ananda, Wakil Ketua Badan Supervisi OJK. Foto/SindoNews
A
A
A
Candra Fajri Ananda
Wakil Ketua Badan Supervisi OJK
PEMBANGUNAN ekonomi pada hakikatnya bertujuan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, di tengah berbagai capaian pembangunan yang berhasil diraih Indonesia, persoalan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Maret 2025 masih terdapat 23,85 juta penduduk miskin atau sekitar 8,47 persen dari total penduduk Indonesia, sementara jumlah pengangguran pada Februari 2025 mencapai sekitar 7,28 juta orang. Angka-angka tersebut mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercipta belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.
Terlebih, di tengah berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi Indonesia, dinamika ekonomi global menambah kompleksitas yang harus diantisipasi secara cermat. Ketidakpastian ekonomi dunia masih berlangsung akibat perlambatan pertumbuhan global, meningkatnya ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan internasional, serta gejolak pasar keuangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas perekonomian nasional.
Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook tahun 2025 memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia hanya berada pada kisaran 2,8-3,0 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata historis sebelum pandemi. Senada dengan itu, Bank Dunia (2025) menilai bahwa perekonomian global sedang memasuki fase pertumbuhan yang relatif rendah di tengah meningkatnya risiko konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok internasional.
Dalam perspektif pembangunan yang inklusif, negara memegang tanggung jawab utama untuk memastikan setiap warga negara memperoleh akses terhadap pekerjaan, pendidikan, perlindungan sosial, dan peluang ekonomi yang setara. Akan tetapi, kompleksitas persoalan kemiskinan dan pengangguran pada era modern tidak memungkinkan penyelesaiannya hanya mengandalkan peran pemerintah semata.
Keterbatasan kapasitas fiskal, perubahan struktur ekonomi global, perkembangan teknologi yang berlangsung cepat, serta tingginya kebutuhan investasi menuntut hadirnya kolaborasi yang lebih luas dan berkelanjutan. Sehingga, pembangunan ekonomi tidak lagi dipandang sebagai tugas eksklusif negara, melainkan sebagai tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Dunia usaha berperan melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja, perguruan tinggi melalui pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sementara lembaga keuangan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal turut memperkuat pemberdayaan ekonomi di berbagai tingkatan. Sinergi tersebut menjadi semakin penting karena pertumbuhan ekonomi yang berkualitas hanya dapat tercipta apabila seluruh elemen pembangunan bergerak dalam arah yang sama.
Wakil Ketua Badan Supervisi OJK
PEMBANGUNAN ekonomi pada hakikatnya bertujuan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, di tengah berbagai capaian pembangunan yang berhasil diraih Indonesia, persoalan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Maret 2025 masih terdapat 23,85 juta penduduk miskin atau sekitar 8,47 persen dari total penduduk Indonesia, sementara jumlah pengangguran pada Februari 2025 mencapai sekitar 7,28 juta orang. Angka-angka tersebut mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercipta belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.
Terlebih, di tengah berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi Indonesia, dinamika ekonomi global menambah kompleksitas yang harus diantisipasi secara cermat. Ketidakpastian ekonomi dunia masih berlangsung akibat perlambatan pertumbuhan global, meningkatnya ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan internasional, serta gejolak pasar keuangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas perekonomian nasional.
Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook tahun 2025 memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia hanya berada pada kisaran 2,8-3,0 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata historis sebelum pandemi. Senada dengan itu, Bank Dunia (2025) menilai bahwa perekonomian global sedang memasuki fase pertumbuhan yang relatif rendah di tengah meningkatnya risiko konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok internasional.
Dalam perspektif pembangunan yang inklusif, negara memegang tanggung jawab utama untuk memastikan setiap warga negara memperoleh akses terhadap pekerjaan, pendidikan, perlindungan sosial, dan peluang ekonomi yang setara. Akan tetapi, kompleksitas persoalan kemiskinan dan pengangguran pada era modern tidak memungkinkan penyelesaiannya hanya mengandalkan peran pemerintah semata.
Keterbatasan kapasitas fiskal, perubahan struktur ekonomi global, perkembangan teknologi yang berlangsung cepat, serta tingginya kebutuhan investasi menuntut hadirnya kolaborasi yang lebih luas dan berkelanjutan. Sehingga, pembangunan ekonomi tidak lagi dipandang sebagai tugas eksklusif negara, melainkan sebagai tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Dunia usaha berperan melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja, perguruan tinggi melalui pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sementara lembaga keuangan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal turut memperkuat pemberdayaan ekonomi di berbagai tingkatan. Sinergi tersebut menjadi semakin penting karena pertumbuhan ekonomi yang berkualitas hanya dapat tercipta apabila seluruh elemen pembangunan bergerak dalam arah yang sama.
Lihat Juga :
