Uji Materiil UU Perasuransian, Asuransi Penjaminan Tak Cukup dengan Aturan OJK
Rabu, 26 Agustus 2020 - 00:40 WIB
loading...
Tjindra Parma Wignyoprayitno (berdiri, paling kanan) dan Manahara R Siahaan (berdiri, paling kiri) di hadapan hakim konstitusi. Foto: YouTube Mahkamah Konstitusi.
A
A
A
JAKARTA - Guru besar Fakultas Hukum sekaligus mantan rektor Universitas Jakarta Tjindra Parma Wignyoprayitno memastikan pengaturan suretyship atau surety bond (asuransi penjaminan) hanya dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .
Hal ini disampaikan Tjindra Parma Wignyoprayitno saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang uji materiil dengan perkara nomor: 5/PUU-XVIII/2020, di ruang sidang Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 25 Agustus 2020. Selain Tjindra, kuasa hukum pemohon juga menghadirkan satu saksi lain yakni Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (Gapeknas) Manahara R Siahaan.
Sidang perkara ini ditangani oleh hakim panel yang dipimpin langsung Ketua MK Anwar Usman. Secara spesifik, perkara ini yakni uji materiil Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap UUD 1945. Bunyinya, "Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Usaha Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat."
Perkara ini dimohonkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang diwakili oleh lima orang. Dua di antaranya yakni Ketua Dewan Pengurus AAUI Dadang Sukresna dan Direktur Eksekutif Dewan Pengurus Pusat AAUI Achmad Sudiyar Dalimunthe. (Baca juga: PT Asabri Kukuh Tidak Mau Dilebur ke BP Jamsostek )
Tjindra Parma Wignyoprayitno menyatakan, terkait dengan suretyship atau surety bond sudah dikenal di dunia sejak abad ke-19. Surety bond pertama kali lahir di Amerika pada 1837. Kemudian di Belanda didirikan sebuah perusahaan yang bernama NV Nationale Borg Maskapai pada tahun 1893. Demikian juga, secara mendunia pada 1928 di Swiss didirikan International Credit Insurance and Surety Association. Hal inilah kata Tjindra, merupakan latar belakang suretyship sebagai produk asuransi di dunia.
Untuk di Indonesia, ujar Tjindra, suretyship atau surety bond ini mulai dikenal pada tahun 1978 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1978. PP ini tutur dia, memberikan kesempatan kepada perusahaan asuransi Jasa Raharja untuk mengeluarkan produk yang berupa surety bond yang saat itu namanya masih surety atau bonding. (Baca juga: Uji Materiil UU BPJS, Pemerintah-DPR: Prajurit dan Pensiunan TNI Tak Dirugikan )
Dalam perkembangannya, Menteri Keuangan mengubah istilah surety bond menjadi suretyship pada tahun 2008. Bersamaan dengan itu Menteri Keuangan menetapkan 20 perusahaan asuransi yang boleh mengeluarkan produk suretyship. Berikutnya, ungkap Tjindra, di dunia perasuransian Indonesia muncul Undang-Undang (UU) baru yaitu UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Menyusul kemudian UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
Hal ini disampaikan Tjindra Parma Wignyoprayitno saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang uji materiil dengan perkara nomor: 5/PUU-XVIII/2020, di ruang sidang Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 25 Agustus 2020. Selain Tjindra, kuasa hukum pemohon juga menghadirkan satu saksi lain yakni Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (Gapeknas) Manahara R Siahaan.
Sidang perkara ini ditangani oleh hakim panel yang dipimpin langsung Ketua MK Anwar Usman. Secara spesifik, perkara ini yakni uji materiil Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap UUD 1945. Bunyinya, "Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Usaha Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat."
Perkara ini dimohonkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang diwakili oleh lima orang. Dua di antaranya yakni Ketua Dewan Pengurus AAUI Dadang Sukresna dan Direktur Eksekutif Dewan Pengurus Pusat AAUI Achmad Sudiyar Dalimunthe. (Baca juga: PT Asabri Kukuh Tidak Mau Dilebur ke BP Jamsostek )
Tjindra Parma Wignyoprayitno menyatakan, terkait dengan suretyship atau surety bond sudah dikenal di dunia sejak abad ke-19. Surety bond pertama kali lahir di Amerika pada 1837. Kemudian di Belanda didirikan sebuah perusahaan yang bernama NV Nationale Borg Maskapai pada tahun 1893. Demikian juga, secara mendunia pada 1928 di Swiss didirikan International Credit Insurance and Surety Association. Hal inilah kata Tjindra, merupakan latar belakang suretyship sebagai produk asuransi di dunia.
Untuk di Indonesia, ujar Tjindra, suretyship atau surety bond ini mulai dikenal pada tahun 1978 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1978. PP ini tutur dia, memberikan kesempatan kepada perusahaan asuransi Jasa Raharja untuk mengeluarkan produk yang berupa surety bond yang saat itu namanya masih surety atau bonding. (Baca juga: Uji Materiil UU BPJS, Pemerintah-DPR: Prajurit dan Pensiunan TNI Tak Dirugikan )
Dalam perkembangannya, Menteri Keuangan mengubah istilah surety bond menjadi suretyship pada tahun 2008. Bersamaan dengan itu Menteri Keuangan menetapkan 20 perusahaan asuransi yang boleh mengeluarkan produk suretyship. Berikutnya, ungkap Tjindra, di dunia perasuransian Indonesia muncul Undang-Undang (UU) baru yaitu UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Menyusul kemudian UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
Lihat Juga :
