Hukum di Antara Kekuasaan dan Oligarki

Pemikiran terbaru tentang hukum, adalah bahwa hukum tidak hanya merupakan norma yang bersifat statis atau dipandang sebagai perilaku aparat penegak hukum, melainkan juga dan seharusnya sejak awal pendidikan hukum dan pelatihan hukum bagi calon aparatur penegak hukum, dipahami bahwa hukum merupakan nilai (values) yang bersumber pada filosofi dan pandangan hidup bangsa ini yaitu Pancasila. Kelima sila Pancasila sering dikumandangkan, bahkan dibentuk lembaga khusus untuk tujuan tersebut yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Namun, tidak tampak mewujud dalam pola tingkah laku indvidu dalam masyarakat, begitu juga di kalangan aparatur penegak hukum.

Contohnya, seseorang yang ditetapkan tersangka melakukan tindak pidana tidak diperlakukan secara manusiawi yakni yang bersangkutan tidak memperoleh kepastian kapan perkaranya berlanjut sampai di pengadilan, bahkan telah lewat batas waktu 14 hari (KUHAP) seharusnya dikembalikan penyidik ke kejaksaan sering terjadi tanpa koreksi layaknya tersangka benda mati atau objek pemeriksaan bukan subjek.

Contoh terkini, seseorang tokoh partai politik ditetapkan sebagai saksi atau tersangka tanpa diketahui sebab musababnya dan sekian lama lebih dari 30 hari bahkan lebih dari 90 hari menyandang status tersebut tanpa kejelasan nasibnya dan biasanya berakhir perkara dilanjutkan atau perkara dihentikan (SP3). Juga masalah persaingan antara pelaku bisnis sering terjadi hukum dan aparatur hukum dijadikan alat (tools) sebagai perpanjangan tangan kepentingan salah satu pihak dalam berbisnis untuk “menenggelamkan/menghabisi” lawan berbisnis demi kekuasaan dan kepentingan finansial semata.

Berkaca pada pengamatan tentang hukum dalam kenyataan masyarakat, sudah tentu menurunkan muruah negara Indonesia sebagai negara hukum dan menjauhkan negeri ini dari cita keadilan dan kesejahteraan rakyat.