Dari Gambar Bermuara Isu SARA
Selasa, 25 Agustus 2020 - 08:35 WIB
loading...
A
A
A
“Masyarakat, khususnya umat Islam, perlu lebih fokus menyikapi masalah-masalah dan isu-isu yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Pendidikan Inklusif
Sikap reaktif masyarakat terhadap simbol identitas bisa didasari sejumlah faktor. Menurut Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (CESPELS) Ubedilah Badrun, setidaknya ada tiga hal yang membuat publikmemiliki sikap reaktif. Pertama, akibat dari kegagalan dunia pendidikan secara umum. Respons yang ditunjukkan publik, menurut dia, sangat ditentukan oleh cara berpikir. Cara berpikir itu dipengaruhi oleh intensitas orang dalam mendapatkan informasi dan edukasi. Ketika pendidikan, mulai SD sampai kuliah, mampu membentuk paradigma inklusif maka seharusnya sikap artifisial dan simblolik dalam merespons isu identitas tidak perlu terjadi.
“Jadi, ini soal paradigma yang mengalami problem karena cara berpikirnya tidak inklusif,” ujarnya, kepada KORAN SINDO. (Baca juga: Konflik Belarusia Bisa Memicu Peranng Eropa)
Kedua, sikap reaktif muncul karena kebijakan negara yang kurang berhati-hati sehingga akhirnya menimbulkan interpretasi. “Jadi, bisa dibayangkan ketika paradigma masyarakat yang memang belum inklusif, lalu pemerintah juga kurang hati-hati, akhirnya muncul reaksi gaduh seperti itu,” ucapnya.
Ketiga, sikap reaktif terjadi karena negara belum memiliki kemampuan mengelola keragaman dan emosi publik. Di saat yang sama, sering “bensin” yang mudah membakar, yakni kepentingan pihak lain yang manfaatkan situasi.
“Ketegangan ini kan masih residu pilpres yang terus berdampak sampai hari ini,” tuturnya.
Demi mencegah sikap reaktif dan saling curiga terus terjadi, Ubedillah menyebut kuncinya ada pada pemerintah. Caranya, kontestasi pemilu jangan dibuat liberalistik. Jangan membuat kontestasi pilpres head to head yang akhirnya menciptakan pembelahan sosial.
“Pembelahan sosial yang terjadi sekarang ini dosa politik rezim, baik legislatif maupun eksekutif, karena mereka yang buat undang-undang sehingga pemilu seperti itu,” ungkapnya. (Lihat videonya: Pelaku Ganjal ATM Babak Belur Dihakimi Massa di Banten)
Terlepas dari polemik simbol, Ubedillah menyebut ada yang keliru dalam tata kelola negara saat ini. Hal ini memperparah kondisi di masyarakat yang sudah terbelah karena politik. Dia mencontohkan pemerintah yang memberi dukungan besar terhadap influencer atau buzzer. Anggaran Rp90 miliar untuk buzzer, sebagaimana data yang disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), menurut Ubedillah, tidak semestinya dilakukan karena buzzer termasuk “bensin” yang ikut membakar. Buzzer memperparah ketegangan sosial karena sering menyerang personal dan membunuh karakter orang.
“Jadi, pemerintah juga punya kontribusi besar menciptakan ketegangan sosial secara terus menerus,” tandasnya. (Bakti)
Pendidikan Inklusif
Sikap reaktif masyarakat terhadap simbol identitas bisa didasari sejumlah faktor. Menurut Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (CESPELS) Ubedilah Badrun, setidaknya ada tiga hal yang membuat publikmemiliki sikap reaktif. Pertama, akibat dari kegagalan dunia pendidikan secara umum. Respons yang ditunjukkan publik, menurut dia, sangat ditentukan oleh cara berpikir. Cara berpikir itu dipengaruhi oleh intensitas orang dalam mendapatkan informasi dan edukasi. Ketika pendidikan, mulai SD sampai kuliah, mampu membentuk paradigma inklusif maka seharusnya sikap artifisial dan simblolik dalam merespons isu identitas tidak perlu terjadi.
“Jadi, ini soal paradigma yang mengalami problem karena cara berpikirnya tidak inklusif,” ujarnya, kepada KORAN SINDO. (Baca juga: Konflik Belarusia Bisa Memicu Peranng Eropa)
Kedua, sikap reaktif muncul karena kebijakan negara yang kurang berhati-hati sehingga akhirnya menimbulkan interpretasi. “Jadi, bisa dibayangkan ketika paradigma masyarakat yang memang belum inklusif, lalu pemerintah juga kurang hati-hati, akhirnya muncul reaksi gaduh seperti itu,” ucapnya.
Ketiga, sikap reaktif terjadi karena negara belum memiliki kemampuan mengelola keragaman dan emosi publik. Di saat yang sama, sering “bensin” yang mudah membakar, yakni kepentingan pihak lain yang manfaatkan situasi.
“Ketegangan ini kan masih residu pilpres yang terus berdampak sampai hari ini,” tuturnya.
Demi mencegah sikap reaktif dan saling curiga terus terjadi, Ubedillah menyebut kuncinya ada pada pemerintah. Caranya, kontestasi pemilu jangan dibuat liberalistik. Jangan membuat kontestasi pilpres head to head yang akhirnya menciptakan pembelahan sosial.
“Pembelahan sosial yang terjadi sekarang ini dosa politik rezim, baik legislatif maupun eksekutif, karena mereka yang buat undang-undang sehingga pemilu seperti itu,” ungkapnya. (Lihat videonya: Pelaku Ganjal ATM Babak Belur Dihakimi Massa di Banten)
Terlepas dari polemik simbol, Ubedillah menyebut ada yang keliru dalam tata kelola negara saat ini. Hal ini memperparah kondisi di masyarakat yang sudah terbelah karena politik. Dia mencontohkan pemerintah yang memberi dukungan besar terhadap influencer atau buzzer. Anggaran Rp90 miliar untuk buzzer, sebagaimana data yang disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), menurut Ubedillah, tidak semestinya dilakukan karena buzzer termasuk “bensin” yang ikut membakar. Buzzer memperparah ketegangan sosial karena sering menyerang personal dan membunuh karakter orang.
“Jadi, pemerintah juga punya kontribusi besar menciptakan ketegangan sosial secara terus menerus,” tandasnya. (Bakti)
(ysw)
Lihat Juga :
