Tarik Tambang Muhammadiyah

Apakah bukan tidak mungkin Amien Rais ada traumatik yang berlebihan terkait persoalan pertambangan? Ataukah semata-mata “ketidak-sukaan terhadap Jokowi” yang kemudian menjadikannya begitu keras terhadap segala hal yang berpotensi berinteraksi secara positif dengan Jokowi? Atau ada kepentingan politik yang lebih taktis strategis dibalik suara nyaring tersebut, yang notabene Amien Rais hingga saat ini merupakan sosok politisi kawakan yang cenderung bernasib kurang mujur dalam panggung politik nasional.

Kita tidak menutup mata bahwa selama ini dunia pertambangan telah menjadi penyumbang utama terjadinya kerusakan lingkungan akut, yang secara langsung juga menyulut terjadinya konflik sosial di masyarakat. Namun jika dikaji lebih mendalam, bisa jadi “kehancuran lingkungan dan konflik sosial” karena yang menguasai dunia tambang berasal dari kelompok-kelompok yang tidak sekAdar amatir (tidak profesional), namun juga tidak amanah. Lebih mementingkan keuntungan material semata tanpa mempedulikan residu alam dan sosial yang ditimbulkannya.

Mengutip pendapat Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah Mukhaer Pakkanna, kondisi carut-marutnya dunia pertambangan Indonesia, karena lahan tambang banyak dikuasai oleh oligarki dan kartel industri pertambangan (Sindonews.com, 27/7/2024). Maka, tantangan bagi Muhammadiyah yang sudah memutuskan menerima konsesi tambang tersebut adalah memberikan dampak yang jauh lebih positif dan produktif.

Mengelola pertambangan memang murni merupakan pengelola bisnis. Tetapi cara Muhammadiyah dalam mengelola bisnis tambang ini haruslah berbeda dengan cara kaum oligarki yang cenderung menindas karena semata-mata untuk mengeruk keuntungan material.

Tentu menjadi hal yang menarik untuk dicermati, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan bahwa Muhammadiyah berjanji tidak akan merusak lingkungan setelah memutuskan menerima konsesi IUP, serta tidak akan menimbulkan konflik dan disparitas sosial di wilayah pertambangan. Pernyataan tersebut merupakan tantangan dan sekaligus pembeda dengan para pengelola tambang yang lain, yang secara umum tidak memiliki komitmen positif seperti itu.

Terakhir, apapun alasannya penerimaan tawaran konsesi tambang oleh Muhammadiyah bukan tanpa catatan. Semoga perbedaan pandangan yang bermuara pada “tarik tambang” di Muhammadiyah ini segera berakhir.

Keputusan PP Muhammadiyah boleh kita anggap sebagai ‘nasi yang sudah menjadi bubur’ yang mau tidak mau harus diterima. Maka, seluruh elemen Muhammadiyah harus bersatu padu mengawasi pelaksanaan pengelolaan tambang tersebut agar tidak menyimpang dari komitmen yang sudah dicetuskan oleh PP Muhammadiyah.