Tarik Tambang Muhammadiyah

Abdullah Sidiq Notonegoro
Dosen di Universitas Muhammadiyah Gresik

PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah akhirnya berkeputusan untuk mengambil konsesi izin usaha pertambangan (IUP) dari Pemerintah Joko Widodo (Jokowi). Mengutip dari risalah pleno, keputusan itu didasarkan hasil pleno PPM pada tanggal 13 Juli 2024, setelah dilakukan sejumlah kajian mendalam serta mendengarkan masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, Majelis/Lembaga di lingkungan PPM, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya. Keputusan hasil pleno itu kemudian disampaikan secara resmi dalam forum Konsolidasi Nasional pada 27-28 Juli 2024 di Universitas Aisyiyah Yogyakarta.

Adanya rapat pleno PPM dan juga konsolnas yang menghadirkan seluruh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) tersebut sesungguhnya menyiratkan pesan bahwa ada perdebatan panjang sebelum pada akhirnya PPM berkeputusan untuk mengambil konsesi IUP itu. Jadi, keputusan tersebut menjadi keputusan resmi setelah mendengarkan dan mempertimbangkan masukan dari peserta Konsolnas yang notabene representasi PWM se-Indonesia.

Tak dipungkiri, bahkan bukan hanya saat sebelum PP Muhammadiyah mengambil keputusan menerima konsesi IUP tersebut, perdebatan yang berujung “sepakat” dan “tidak sepakat” pun masih terus riuh pasca konsolnas. Amien Rais, misalnya, menuding Muhammadiyah sudah kepincut urusan dunia (Sindonews.com, 27/7/2024).

Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 1995-1998 ini memang termasuk yang paling kencang suaranya dalam menekan Muhammadiyah agar menolak konsesi tambang. Selain itu, tak ketinggalan DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Yogyakarta dan PP Aisyiyah juga berharap PPM tidak menerima konsesi tambang tersebut.

Meski demikian, PP Muhammadiyah memang tetap tidak bergeming dengan munculnya suara-suara ketidakpuasan tersebut. Reaksi publik Muhammadiyah yang pro-kontra merupakan hal yang lumrah. Karena itu, PP Muhammadiyah tidak mungkin hanya mendengarkan satu sisi dan mengabaikan sisi yang lain, meski hasil keputusan tersebut pasti akan dianggap hanya menguntungkan satu sisi saja.

Namun, dengan digelarnya konsolnas tersebut, dan secara terbuka masing-masing perwakilan PW Muhammadiyah tidak ada yang menolak konsesi tambang tersebut — meski tetap saja ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan oleh PP Muhammadiyah. Artinya, ketersetujuan PW Muhammadiyah atas kebijakan PP Muhammadiyah tersebut masih dengan catatan.

Suara keras Amien Rais di kanal YouTube-nya ada benarnya bahwa tawaran pengelolaan tambang merupakan tawaran yang penuh racun dan bisa. Bagi Amien Rais, konsesi tambang ibarat kail berbisa atau beracun. Sehingga keputusan Muhammadiyah untuk ‘menelan’ kail tersebut, dituding Amien Rais karena Muhammadiyah kepincut dengan keduniaan.

Pertanyaannya, apa seekstrem itu dalam menilai Muhammadiyah? Benarkah Muhammadiyah silau dengan persoalan keduniaan sehingga mengabaikan suara-suara kritis dari luar?

Menurut saya, tudingan Amien Rais tersebut cukup berlebihan. Meski di satu sisi bisa dibenarkan bahwa konsesi tambang itu ibarat berbisa atau beracun. Namun mungkin Amien Rais juga lupa, tidak ada racun dan bisa yang tidak bisa dijinakkan atau dinetralisir.

Apakah bukan tidak mungkin Amien Rais ada traumatik yang berlebihan terkait persoalan pertambangan? Ataukah semata-mata “ketidak-sukaan terhadap Jokowi” yang kemudian menjadikannya begitu keras terhadap segala hal yang berpotensi berinteraksi secara positif dengan Jokowi? Atau ada kepentingan politik yang lebih taktis strategis dibalik suara nyaring tersebut, yang notabene Amien Rais hingga saat ini merupakan sosok politisi kawakan yang cenderung bernasib kurang mujur dalam panggung politik nasional.

Kita tidak menutup mata bahwa selama ini dunia pertambangan telah menjadi penyumbang utama terjadinya kerusakan lingkungan akut, yang secara langsung juga menyulut terjadinya konflik sosial di masyarakat. Namun jika dikaji lebih mendalam, bisa jadi “kehancuran lingkungan dan konflik sosial” karena yang menguasai dunia tambang berasal dari kelompok-kelompok yang tidak sekAdar amatir (tidak profesional), namun juga tidak amanah. Lebih mementingkan keuntungan material semata tanpa mempedulikan residu alam dan sosial yang ditimbulkannya.

Mengutip pendapat Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah Mukhaer Pakkanna, kondisi carut-marutnya dunia pertambangan Indonesia, karena lahan tambang banyak dikuasai oleh oligarki dan kartel industri pertambangan (Sindonews.com, 27/7/2024). Maka, tantangan bagi Muhammadiyah yang sudah memutuskan menerima konsesi tambang tersebut adalah memberikan dampak yang jauh lebih positif dan produktif.

Mengelola pertambangan memang murni merupakan pengelola bisnis. Tetapi cara Muhammadiyah dalam mengelola bisnis tambang ini haruslah berbeda dengan cara kaum oligarki yang cenderung menindas karena semata-mata untuk mengeruk keuntungan material.

Tentu menjadi hal yang menarik untuk dicermati, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan bahwa Muhammadiyah berjanji tidak akan merusak lingkungan setelah memutuskan menerima konsesi IUP, serta tidak akan menimbulkan konflik dan disparitas sosial di wilayah pertambangan. Pernyataan tersebut merupakan tantangan dan sekaligus pembeda dengan para pengelola tambang yang lain, yang secara umum tidak memiliki komitmen positif seperti itu.

Terakhir, apapun alasannya penerimaan tawaran konsesi tambang oleh Muhammadiyah bukan tanpa catatan. Semoga perbedaan pandangan yang bermuara pada “tarik tambang” di Muhammadiyah ini segera berakhir.

Keputusan PP Muhammadiyah boleh kita anggap sebagai ‘nasi yang sudah menjadi bubur’ yang mau tidak mau harus diterima. Maka, seluruh elemen Muhammadiyah harus bersatu padu mengawasi pelaksanaan pengelolaan tambang tersebut agar tidak menyimpang dari komitmen yang sudah dicetuskan oleh PP Muhammadiyah.