Geliat Pilkada dan Masa Depan Jakarta

Bisa dikatakan, Kaesang adalah satu-satunya game changer dalam pilkada Jakarta kali ini—meskipun istilah itu tidak berlaku jika pada akhirnya KP ternyata bergandengan dengan AB. Orang yang tidak nyaman dengan “politik kelompok” ingin melihat kehadiran sosok baru di Jakarta. Sosok baru maksudnya pribadi nasionalis yang selaras dengan nilai moderat yang diusung kelompok partai nasionalis seperti Gerindra, PDIP, PSI, dan Perindo.

Pilkada dan Masyarakat Sipil

Dalam perspektif masyarakat sipil, Pilkada Jakarta menjadi momen fundamental bagi pembangunan demokrasi jika ada syarat-syarat berikut. Pertama, adanya kepastian orientasi dari partai politik dalam mengusung orang sebagai kandidat. Perlu ada deskripsi soal apa orientasi jangka pendek dan jangka panjang yang berguna bagi pembangunan kultur demokrasi di Jakarta yang nantinya berdampak secara nasional.

Syarat kedua adalah adanya kesamaan persepsi di kalangan elite politik tentang kondisi ancaman yang dihadapi Jakarta dalam hal pembangunan demokrasi. Kalau para elite tidak memiliki gambaran yang sama tentang ancaman politik itu, maka akan sulit bagi mereka dalam merumuskan kandidasi yang sejalan dengan nilai demokrasi Pancasila yang dianut bangsa Indonesia.

Silakan kelompok politik menentukan syarat tambahan misalnya potensi kemenangan dari sosok yang ada. Itu hal tehnis saja. Partai memang dibentuk untuk meraih kekuasaan. Teori politik di muka bumi mengatakan hal demikian. Jadi, itu hal yang normal saja. Tetapi, dalam menentukan siapa yang akan dicalonkan tentulah bukan hanya melihat bagaimana tingkat elektabilitasnya tetapi bagaimana dampak sosok terhadap pembangunan kepentingan umum dalam berdemokrasi.

Refleksi

PKS kembali menegaskan jati dirinya pada 25 Juni 2024 ketika mengusung paket AMAN yang dikabarkan akan melakukan komunikasi politik dengan Nasdem dan PKB. Di sisi lain, spekulasi tentang pergerakan Koalisi Indonesia Maju (KIM) masih berjalan. Akankah kubu koalisi membenarkan desas-desus pengusungan calon Ridwan Kamil atau Kaesang Pangarep? Tentu saja pemilihan calon pemimpin seringkali melibatkan pertimbangan yang kompleks, terutama ketika muncul preferensi untuk menghindari kandidat yang dianggap menjadi bagian dari dinasti politik.

Keputusan politik selalu melibatkan pengorbanan dan penyesuaian antara berbagai faktor yang beragam seperti pandangan ideologis, preferensi personal, dan pertimbangan aktual-strategis. Dalam konteks pemilihan Gubernur Jakarta, dinamika ini memainkan peran penting dalam membentuk hasil akhir dan arah politik di tingkat lokal yang tentunya juga berdampak pada skala nasional. Dukungan masyarakat dalam Pilpres bisa saja stabil dan bisa juga berubah dalam Pilkada. Kehadiran kandidat yang jamak turut memperluas pilihan opsional bagi pemilih dalam menentukan sikap politiknya.

Pluralisme kandidat yang memantulkan jamaknya orientasi ideologis akan meningkatkan kesadaran pemilih dalam berpolitik. Selain itu, preferensi personal para pemilih juga potensial berubah jika muncul nama-nama baru yang mewakili keragaman identitas politik. Orang konservatif yang cenderung menjadi simpatisan salah satu parpol bisa bertindak sebagai pemilih progresif jika ia melihat adanya banyak pilihan dan narasi baru dalam politik. Demikian juga, pemilih yang mengambang secara ideologis bisa menjadi pemilih moderat jika ia melihat ada sosok yang mewakili harapan dan gagasannya tentang hidup berdemokrasi.

Pluralisme kandidat adalah kata kunci. Kita tidak bisa memaksa pemilih sayap kanan untuk bergeser menjadi pemilih moderat, tetapi kita bisa menghadirkan keragaman pilihan untuk menciptakan peluang terjadinya perubahan orientasi dan preferensi politik para pemilih. Kita berharap, Pilkada Jakarta akan menghadirkan realitas politik yang demikian sebagai upaya membangun demokrasi yang sehat dan memberikan pelajaran bagi pelaksanaan pilkada di daerah lain di Indonesia.