Keamanan Pilkada 2024 Terjaga, Formappi: Bukti Polri Kerja sesuai Koridor

Selasa, 31 Desember 2024 - 20:35 WIB
loading...
Keamanan Pilkada 2024...
Anggota polisi mengawal distribusi logistik Pilkada 2024 ke Dusun Makmur, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Selasa (26/11/2024). Foto/SINDOnews/Maman Sukirman
A A A
JAKARTA - Polri dinilai sudah bekerja sesuai koridor dalam menjaga keamanan pada tahun politik, khususnya dalam mengawal Pilkada 2024 . Terkait isu ketidaknetralan aparat penegak hukum yang berkembang di Pilkada 2024, diyakini untuk kepentingan politik.

"Saya kira secara umum kalau ukuran kita itu, soal keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Pilkada kemarin, saya kira tidak ada masalah yang sangat serius yang muncul dari aspek keamanan ya," kata Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus dalam keterangan, Selasa (31/12/2024). Baca juga: Mutasi Polri Penghujung Tahun 2024, 5 Kombes di Polda Metro Jaya Digeser

Selain isu netralitas Polri , Lucius juga menilai kritik yang datang terkait peran polri yang di luar tupoksi merupakan hal-hal yang selalu menjadi evaluasi internal. "Mungkin saja dugaan banyak kalangan soal kerja Polri yang tidak sesuai dengan tupoksi hanya ekspresi kekecewaan saja. Pada prinsipnya, keamanan berlangsungnya Pilkada mestinya sudah membuktikan kerja Polri yang tepat," tuturnya.

Terlepas dari kritik yang datang, Lucius mengungkapkan bukti kinerja Polri dalam hal menjaga keamanan sudah baik dari proses penetapan calon oleh KPU berjalan dengan lancar. "Cara polisi menangani berbagai persoalan keamanan yang terjadi saya kira bisa katakan baik-baik saja, kemudian tidak ada yang berlanjut sampai sekarang ya. Masalah keamanan sudah beres sampai penetapan calon yang sudah selesai dilakukan oleh KPU," ujarnya.

Dari seluruh catatan tersebut, Lucius memiliki harapan agar Polri di tahun 2025 mendatang, semakin professional dan semakin dicintai masyarakat. Juga mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih baik. Baca juga:
Bawaslu Larang Panwascam Berikan Keterangan di MK Bila Tanpa Izin


"Isu-isu lain tentu menjadi catatan yang harus dibenahi kedepannya baik oleh kepolisian sendiri maupun oleh DPR dan Pemerintah yang bertanggungjawab atas regulasi pilkada. Bagaimana posisi Polri yang tepat sangat tergantung pada aturan yang dihasilkan," tandasnya.
(poe)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
3 Irjen Pol Dimutasi...
3 Irjen Pol Dimutasi Kapolri pada Juni 2026, Ini Nama-namanya
HUT ke-80 Bhayangkara...
HUT ke-80 Bhayangkara Momentum Perkuat Transformasi dan Pelayanan Masyarakat
Boni Hargens Sebut Polri...
Boni Hargens Sebut Polri Presisi Tulang Punggung Demokrasi
Kapolri Akui Polri Belum...
Kapolri Akui Polri Belum Sempurna, Janji Terima Semua Kritik dan Masukan
Kepercayaan Publik pada...
Kepercayaan Publik pada Polri Meningkat, Bukti Reformasi Institusi Berjalan
Foto Presiden Prabowo...
Foto Presiden Prabowo Berkibar di Langit saat Hari Bhayangkara ke-80
HUT ke-80 Bhayangkara,...
HUT ke-80 Bhayangkara, Kapolri Bedah Rumah Guru Ngaji Tak Layak Huni di Palembang
11 Kombes Pol Pecah...
11 Kombes Pol Pecah Bintang usai Dapat Promosi Jabatan pada Juni 2026
Jelang Upacara HUT Ke-80...
Jelang Upacara HUT Ke-80 Bhayangkara, Begini Situasi Satlat Brimob Cikeas
Rekomendasi
Muncul Siklon Tropis...
Muncul Siklon Tropis Maysak, BMKG: Waspada Gelombang Tinggi di Sejumlah Perairan
Sudah Pulang dari Rumah...
Sudah Pulang dari Rumah Sakit, Begini Kondisi Haji Bolot usai Kena Serangan Jantung
Perkuat Struktur di...
Perkuat Struktur di NTT, Partai Perindo Tunjuk Eks Kepala BKPPD Ade Manafe Pimpin Kota Kupang
Berita Terkini
Gus Ipul Dukung Usulan...
Gus Ipul Dukung Usulan Sutan Takdir Alisjahbana Jadi Pahlawan: Pejuang Bahasa Indonesia
KPK terkait OTT Bupati...
KPK terkait OTT Bupati Langkat: Suap Proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim
3 Pejabat Bea Cukai...
3 Pejabat Bea Cukai Didakwa Terima Suap Rp63,5 Miliar Terkait Kasus Impor Barang
Petisi Ahli Tampung...
Petisi Ahli Tampung Seluruh Masukan Organisasi Hukum Terkait RUU Advokat
PAN Tak Beri Bantuan...
PAN Tak Beri Bantuan Hukum ke Bupati Langkat yang Kena OTT KPK, Viva Yoga: Tanggung Jawab Pribadi
MUI Susun Naskah Akademik...
MUI Susun Naskah Akademik RUU Pidana LGBT, Gus Ipul: Patut Ditindaklanjuti
Infografis
5 Jurus Prabowo Percepat...
5 Jurus Prabowo Percepat Penciptaan Lapangan Kerja
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved