Ketua DPC HIPAKAD Jakbar Datangi Aslog Kodam Jaya, Ada Apa?
loading...
DPC Himpunan Putra-Putri Angkatan Darat (HIPAKAD) Jakarta Barat mendatangi Aslog Kodam Jaya, Rabu (8/1/2025). Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - DPC Himpunan Putra-Putri Angkatan Darat (HIPAKAD) Jakarta Barat mendatangi Aslog Kodam Jaya , Rabu (8/1/2025). Ketua DPC HIPAKAD Jakarta Barat Bryan Ghautama beserta pengurus menyampaikan surat permohonan mediasi dan diplomasi surat edaran Aslog Kodam Jaya terkait pengosongan penghuni rumah dinas kompleks perumahan Kodam Kalideres.
Surat DPC HIPAKAD Jakarta Barat bernomor 05/DIPLOMASI/I /2025 diterima staf Aslog Kasdam Jaya Serda C Turiatno.
Bryan mengatakan, Aslog Kodam Jaya Kolonel Czi Burhannudin tidak ada di tempat saat dia berkunjung ke Kodam jaya, Rabu (8/1/2025).
Sebelumnya, perwakilan warga yang berdomisili di kompleks perumahan Kodam Kalideres Jakarta Barat mendatangi Sekretariat DPC HIPAKAD Jakarta Barat.
Sebanyak 114 warga memohon kepada HIPAKAD untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka alami terkait surat pengosongan yang dilayangkan Kodam Jaya.
Bryan berharap dengan melayangkan surat mediasi yang HIPAKAD berikan langsung ke Kodam Jaya melalui Aslog Kodam Jaya membuka peluang mediasi antara penghuni (Putra-putri TNI/PNS TNI) dan Kodam Jaya bisa memberikan solusi. Tentunya dengan mempertimbangkan kemanusiaan dan jasa para orang tua penghuni kompleks yang telah berjasa terhadap bangsa dan negara.
HIPAKAD berharap Pangdam Jaya dapat bijaksana memberikan solusi yang terbaik buat penghuni, tidak diskriminasi dalam menangani persoalan ini.
"Saran kami, Kodam Jaya bisa bekerja sama dengan Pemprov Jakarta ataupun pemerintah pusat agar dicarikan solusi yang terbaik," kata Bryan.
"Warga yang tinggal di Kompleks Kodam Kalideres umumnya adalah Warakawuri, putra-putri tentara, memang sebagian orang tua mereka telah meninggal dunia, namun harus dilihat jasanya. Maka itu negara wajib hadir di sini, jangan mereka digusur tanpa ada kejelasan nasibnya, itu tidak manusiawi. Presiden Prabowo harus segera menerjunkan utusannya agar nasib anak pejuang ini tidak sengsara," ungkapnya.
HIPAKAD memohon kepada semua pihak seperti pemerintah pusat, Mabes TNI, Mabesad, Kodam jaya, Pemprov Jakarta, dan penghuni kompleks TNI ada jalan keluar dalam menangani kasus ini. Tidak ada pengusiran semena-mena terhadap keluarga besar TNI dengan cara-cara tidak baik di kemudian hari yang dapat memicu kemarahan terhadap putra-putri TNI terhadap TNI itu sendiri.
Surat DPC HIPAKAD Jakarta Barat bernomor 05/DIPLOMASI/I /2025 diterima staf Aslog Kasdam Jaya Serda C Turiatno.
Bryan mengatakan, Aslog Kodam Jaya Kolonel Czi Burhannudin tidak ada di tempat saat dia berkunjung ke Kodam jaya, Rabu (8/1/2025).
Sebelumnya, perwakilan warga yang berdomisili di kompleks perumahan Kodam Kalideres Jakarta Barat mendatangi Sekretariat DPC HIPAKAD Jakarta Barat.
Sebanyak 114 warga memohon kepada HIPAKAD untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang mereka alami terkait surat pengosongan yang dilayangkan Kodam Jaya.
Bryan berharap dengan melayangkan surat mediasi yang HIPAKAD berikan langsung ke Kodam Jaya melalui Aslog Kodam Jaya membuka peluang mediasi antara penghuni (Putra-putri TNI/PNS TNI) dan Kodam Jaya bisa memberikan solusi. Tentunya dengan mempertimbangkan kemanusiaan dan jasa para orang tua penghuni kompleks yang telah berjasa terhadap bangsa dan negara.
HIPAKAD berharap Pangdam Jaya dapat bijaksana memberikan solusi yang terbaik buat penghuni, tidak diskriminasi dalam menangani persoalan ini.
"Saran kami, Kodam Jaya bisa bekerja sama dengan Pemprov Jakarta ataupun pemerintah pusat agar dicarikan solusi yang terbaik," kata Bryan.
"Warga yang tinggal di Kompleks Kodam Kalideres umumnya adalah Warakawuri, putra-putri tentara, memang sebagian orang tua mereka telah meninggal dunia, namun harus dilihat jasanya. Maka itu negara wajib hadir di sini, jangan mereka digusur tanpa ada kejelasan nasibnya, itu tidak manusiawi. Presiden Prabowo harus segera menerjunkan utusannya agar nasib anak pejuang ini tidak sengsara," ungkapnya.
HIPAKAD memohon kepada semua pihak seperti pemerintah pusat, Mabes TNI, Mabesad, Kodam jaya, Pemprov Jakarta, dan penghuni kompleks TNI ada jalan keluar dalam menangani kasus ini. Tidak ada pengusiran semena-mena terhadap keluarga besar TNI dengan cara-cara tidak baik di kemudian hari yang dapat memicu kemarahan terhadap putra-putri TNI terhadap TNI itu sendiri.
(jon)
Lihat Juga :
