Mekanisme Sidang PHPU Pilpres 2024 Apabila Keputusan Hakim Konstitusi Seri
Selasa, 26 Maret 2024 - 16:15 WIB
loading...
Juru Bicara MK Fajar Laksono menjelaskan mekanisme dalam sidang PHPU untuk sengketa Pilpres 2024 apabila hasil keputusan hakim seri ketika disidangkan 8 hakim konstitusi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menjelaskan mekanisme dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk sengketa Pilpres 2024 apabila hasil keputusan hakim seri ketika disidangkan 8 hakim konstitusi .
"Begini jadi pengambilan keputusan di MK itu biasa diatur di Pasal 45 UU MK. Pertama dia harus musyawarah mufakat, jadi 8 orang itu, 8 hakim konstitusi musyawarah mufakat. Kalau tidak tercapai, cooling down dulu," ujar Fajar kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (26/3/2024).
Baca juga: PDIP Ajukan 13 Permohonan PHPU Pileg 2024 ke MK, Optimistis Tambah Perolehan Suara
Sebagai informasi, sidang PHPU sengketa pilpres akan diikuti oleh 8 hakim konstitusi tanpa Anwar Usman karena dijatuhi sanksi etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) buntut putusan 90/PUU-XXI/2023 soal usia capres dan cawapres.
Fajar melanjutkan setelah cooling down, musyawarah mufakat akan dilakukan untuk kedua kalinya. Jika masih tidak tercapai, maka keputusan diambil sesuai dengan Undang-Undang MK, dalam Pasal 45 ayat (8) dikatakan suara hakim itu sama banyak, maka yang menjadi keputusan MK adalah suara di mana ketua sidang pleno berada.
"Begini jadi pengambilan keputusan di MK itu biasa diatur di Pasal 45 UU MK. Pertama dia harus musyawarah mufakat, jadi 8 orang itu, 8 hakim konstitusi musyawarah mufakat. Kalau tidak tercapai, cooling down dulu," ujar Fajar kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (26/3/2024).
Baca juga: PDIP Ajukan 13 Permohonan PHPU Pileg 2024 ke MK, Optimistis Tambah Perolehan Suara
Sebagai informasi, sidang PHPU sengketa pilpres akan diikuti oleh 8 hakim konstitusi tanpa Anwar Usman karena dijatuhi sanksi etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) buntut putusan 90/PUU-XXI/2023 soal usia capres dan cawapres.
Fajar melanjutkan setelah cooling down, musyawarah mufakat akan dilakukan untuk kedua kalinya. Jika masih tidak tercapai, maka keputusan diambil sesuai dengan Undang-Undang MK, dalam Pasal 45 ayat (8) dikatakan suara hakim itu sama banyak, maka yang menjadi keputusan MK adalah suara di mana ketua sidang pleno berada.
Lihat Juga :
