Aliansi Pemuda Kawal Pemilu Minta KPU Mengkaji Ulang Penggunaan Sirekap
loading...
Aliansi Pemuda Kawal Pemilu mendesak KPU mengkaji ulang website Sirekap. Hal ini agar bisa memberikan informasi yang akurat tentang suara Pemilu 2024. Foto/Giffar Rivana/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Aliansi Pemuda Kawal Pemilu mendesak KPU untuk mengkaji ulang penggunaan website Sirekap . Hal ini agar bisa memberikan informasi yang akurat tentang suara Pemilu 2024 .
"Bahwa dari rekapan hari, per jam pun itu ada yang naik, ada yang turun dalam data tersebut. Maka dari itu kita coba mengkaji ada apa di balik ini," kata Koordinator Aliansi Pemuda Kawal Pemilu, Ikhlas Ade Putra, dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).
"Ternyata Sirekap ini sangat nggak efektif, mungkin KPU bisa mengevaluasi kembali terkait dengan sistem ini," tambahnya.
Baca juga: Bawaslu Minta KPU Hentikan Publikasi Sirekap
Ikhlas menilai bahwa KPU tidak siap dalam penyelenggaraan pemilu kali ini. Padahal menurut data ICW, kata dia, KPU mendapatkan anggaran sekitar Rp3,5 miliar untuk pengembangan website Sirekap.
"KPU juga lembaga independen, mendapat anggaran dari negara yang snagat besar sekitar Rp 3,5 miliar dari data ICW," ucap Ikhlas.
Ikhlas meminta meminta Bawaslu melakukan pengawasan secara optimal. Salah satunya dengan merekomendasikan penghentian penggunaan sirekap.
"Apabila dalam waktu 1x24 jam KPU mengabaikan tuntutan ini, maka akan kami melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," tambahnya.
Ikhlas juga menilai, dengan naik turunnya data perolehan suara, merugikan sejumlah partai. Hal itu juga akan menimbulkan kecurigaan atas hasil yang ada.
"Yang jelas tentu beberapa partai yang turun secara signifikan pasti itu sangat merugikan bagi kami ya itu, akan menimbulkan suatu kecurigaan-kecurigaan yang memang saling merugikan antar partai. Kitainginnya itu kan, Pemilu ini secara damai, secara tenteram," ungkapnya.
"Bahwa dari rekapan hari, per jam pun itu ada yang naik, ada yang turun dalam data tersebut. Maka dari itu kita coba mengkaji ada apa di balik ini," kata Koordinator Aliansi Pemuda Kawal Pemilu, Ikhlas Ade Putra, dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).
"Ternyata Sirekap ini sangat nggak efektif, mungkin KPU bisa mengevaluasi kembali terkait dengan sistem ini," tambahnya.
Baca juga: Bawaslu Minta KPU Hentikan Publikasi Sirekap
Ikhlas menilai bahwa KPU tidak siap dalam penyelenggaraan pemilu kali ini. Padahal menurut data ICW, kata dia, KPU mendapatkan anggaran sekitar Rp3,5 miliar untuk pengembangan website Sirekap.
"KPU juga lembaga independen, mendapat anggaran dari negara yang snagat besar sekitar Rp 3,5 miliar dari data ICW," ucap Ikhlas.
Ikhlas meminta meminta Bawaslu melakukan pengawasan secara optimal. Salah satunya dengan merekomendasikan penghentian penggunaan sirekap.
"Apabila dalam waktu 1x24 jam KPU mengabaikan tuntutan ini, maka akan kami melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," tambahnya.
Ikhlas juga menilai, dengan naik turunnya data perolehan suara, merugikan sejumlah partai. Hal itu juga akan menimbulkan kecurigaan atas hasil yang ada.
"Yang jelas tentu beberapa partai yang turun secara signifikan pasti itu sangat merugikan bagi kami ya itu, akan menimbulkan suatu kecurigaan-kecurigaan yang memang saling merugikan antar partai. Kitainginnya itu kan, Pemilu ini secara damai, secara tenteram," ungkapnya.
(maf)
Lihat Juga :
