Pengamat: BUMN Bukan Tempat Bagi-bagi Jabatan

JAKARTA - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengatakan bahwa BUMN berdiri dengan modal negara, mengelola aset negara, dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya kepada rakyat. Karena itu, kata dia, jabatan komisaris maupun direksi BUMN bukanlah hadiah politik, bukan pula ruang untuk mengakomodasi kedekatan, melainkan amanah besar yang menuntut kompetensi, integritas, pengalaman, dan kepemimpinan.

“Sudah saatnya pengisian jabatan di BUMN sepenuhnya mengedepankan sistem merit. Publik berhak mengetahui bahwa orang-orang yang dipercaya memimpin perusahaan negara benar-benar memiliki kapasitas yang sesuai dengan tantangan bisnis yang dihadapi,” ujar Fernando dalam keterangan tertulisnya kepada SindoNews, Senin (6/7/2026).

Dia menambahkan, jika penempatan pejabat dilakukan tanpa mempertimbangkan kompetensi yang memadai, wajar apabila muncul pertanyaan dan kritik dari masyarakat. Sebab, lanjut dia, yang dipertaruhkan bukan hanya kinerja perusahaan, tetapi juga uang negara, aset negara, dan kepercayaan rakyat.

Baca juga: Gaduh Pengangkatan Komisaris BUMN, Qodari: Penting untuk Kawal Agenda Negara



“BUMN bukan milik penguasa, bukan milik partai politik, dan bukan milik kelompok tertentu. BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap jabatan strategis harus diisi oleh putra-putri terbaik bangsa melalui proses yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik nepotisme maupun kepentingan sempit,” ujarnya.