Ma’ruf Amin Ingatkan Birokrasi Tidak Boleh Alergi terhadap Perubahan
Selasa, 11 Agustus 2020 - 15:49 WIB
loading...
Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin mengeluarkan unek-uneknya mengenai kinerja lambat birokrasi dalam menangani pandemi COVID-19. Foto/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah terus “tancap gas” menjalankan program penyederhanaan birokrasi yang sudah dicanangkan sejak Desember tahun lalu. Pandemi COVID-19 justru membuka wajah dan cara kerja birokrasi yang sesungguhnya dalam menghadapi krisis.
Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), perubahan jabatan struktural ke fungsional dengan memangkas Eselon III-V sudah berjalan 68%. Menpan RB, Tjahjo Kumolo mengatakan seluruh sekjen, sesmen, dan sestama dari kementerian dan lembaga, serta sekda provinsi, kabupaten, dan kota terus melakukan konsolidasi internal dalam upaya menyederhanakan birokrasi. (Baca juga: Tjahjo Blak-blakan Sebut 5 Gubernur Mulai Investasi Jadi Capres-Cawapres)
Dalam Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengeluarkan unek-uneknya mengenai kinerja lambat birokrasi dalam menangani pandemi COVID-19. Ma’ruf Amin mengatakan pandemi COVID-19 memberikan dampak besar pada seluruh sendi kehidupan, terutama kesehatan dan ekonomi.
“Pemerintah telah mengalokasi dana Rp695 triliun untuk memulihkan kedua sektor itu. Salah satu sumbatannya, birokrasi yang lambat merespons keadaan,” keluhnya dalam rapat dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif itu mengungkapkan beberapa permasalahan birokrasi dalam menangani pandemi, seperti lambatnya proses perencanaan, penganggaran, ketidakakuratan data, serta overlapping antar kementerian dan lembaga.
Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), perubahan jabatan struktural ke fungsional dengan memangkas Eselon III-V sudah berjalan 68%. Menpan RB, Tjahjo Kumolo mengatakan seluruh sekjen, sesmen, dan sestama dari kementerian dan lembaga, serta sekda provinsi, kabupaten, dan kota terus melakukan konsolidasi internal dalam upaya menyederhanakan birokrasi. (Baca juga: Tjahjo Blak-blakan Sebut 5 Gubernur Mulai Investasi Jadi Capres-Cawapres)
Dalam Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengeluarkan unek-uneknya mengenai kinerja lambat birokrasi dalam menangani pandemi COVID-19. Ma’ruf Amin mengatakan pandemi COVID-19 memberikan dampak besar pada seluruh sendi kehidupan, terutama kesehatan dan ekonomi.
“Pemerintah telah mengalokasi dana Rp695 triliun untuk memulihkan kedua sektor itu. Salah satu sumbatannya, birokrasi yang lambat merespons keadaan,” keluhnya dalam rapat dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif itu mengungkapkan beberapa permasalahan birokrasi dalam menangani pandemi, seperti lambatnya proses perencanaan, penganggaran, ketidakakuratan data, serta overlapping antar kementerian dan lembaga.
Lihat Juga :
