alexametrics

Merebut Palu Keadilan dalam Penetapan Tersangka

loading...
Merebut Palu Keadilan dalam Penetapan Tersangka
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nurul Ghufron. Foto/Dok/KORAN SINDO
A+ A-
Nurul Ghufron Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

 





PENGADILAN harus di­kembalikan seba­gai ruang mencari keadilan. Mungkin itu yang bergejolak di hati hakim Effendi Mukhtar ketika me­mu­tus gugatan praperadilan Ma­sya­rakat Anti-Indonesia (MAKI) terkait penyidikan dugaan  Bank Century, Selasa (10/4).

 

Keadilan bukan saja mem­beri hukuman setimpal bagi pelang­gar­nya, tetapi termasuk juga mem­b­eri perlakuan yang sama di hadapan hukum antar­warga negara yang melanggar hu­kum.  Ketidakadilan dalam pe­negak hukum lebih me­nye­sak­kan hati dan memupus harapan rakyat akan keadilan. Lebih baik melepas semua yang bersalah dibandingkan meng­hukum orang tertentu saja se­mentara yang lain dilepaskan. Atas dasar itu, pengadilan tidak saja pasif menerima pelim­pah­an berkas pemeriksaan dengan tersangka­nya. Pengadilan se­lama ini seakan tergantung dan terkunci mati untuk hanya memeriksa dan mengadili siapa pun yang diajukan sebagai terdakwa ke hadapannya. Kini hakim pidana kembali merebut mahkota keadilan; bahwa kini keadilan itu di tangannya dan hakim dapat memerintahkan seseorang untuk ditersang­ka­kan kala ada seseorang yang selayaknya ditersangkakan pula, tetapi tidak dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum. Ini adalah titik kembalinya keadilan di tangan hakim.

 

Putusan ini mengejutkan bukan hanya karena ada nama Boediono yang merupakan man­tan wakil presiden diperin­t­ahkan untuk ditetapkan se­bagai tersangka, namun putus­an ini juga fenomenal karena baru pertama kali pengadilan memerintahkan penetapan tersangka kepada aparat pe­nyidik. Amarnya, “Memerin­tah­kan termohon untuk me­laku­kan proses hukum selanjutnya se­suai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka ter­hadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama ter­dakwa Budi Mulya) atau me­limpahkannya kepada ke­polisi­an dan atau kejaksaan untuk di­lanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.”

 

Praperadilan dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Pasal 77 KUHAP setelah meng­alami beberapa kali pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK) seperti Nomor 21/PUU-XII/2014, objek praperadilan menjadi: a. sah atau tidaknya penangkapan, pene­tap­an ter­sangka, penyitaan, pena­han­an, penghentian penyidikan atau penghentian penun­tut­an; dan b. ganti kerugian dan atau reha­bilitasi bagi se­orang yang perkara pidananya dihenti­k­an pada tingkat penyidikan atau penuntutan. 

 

Hakim Effendi Mukhtar, dalam putusan praperadilan ini, memberikan arti konkret pe­maknaan dari Pasal 77 huruf a: Sah atau tidaknya “peng­henti­an penyidikan”. Sebagaimana di­ketahui putusan atas kasus bailout Bank Century dalam kasasi atas terdakwa Budi Mulya telah diputus 15 tahun. Sementara atas para pihak yang memiliki peran sama dalam kasus tersebut, proses penyi­dik­annya belum beranjak. Jangankan disidangkan, diter­sang­kakan saja tidak oleh KPK. Putusan praperadilan ini me­rupakan “penemuan hukum” (rechtvinding) atas kata“ peng­hentian penyidikan”, tidak saja diukur yang secara formil de­ngan diterbitkan SP3. Peng­henti­an cukup diartikan telah terjadi ketika ada satu pihak yang telah diproses bahkan sam­pai putusan kasasi, semen­tara ada pihak lain yang tidak ditingkatkan proses penyi­dik­ann­ya adalah bentuk dari “peng­hentian penyidikan”. Pe­nundaan proses di kala yang lain berlanjut adalah bentuk ke­tidakadilan dan ini tidak boleh lagi terjadi.

 

Selama ini KPK banyak ber­lindung dalam dalih tidak cukup buk­ti, tidak sadar bah­w­a ini telah me­nim­bul­kan ke­san tebang pilih­nya dalam pe­ne­gak­an hu­kum. Budi Mul­ya te­lah di­proses, bah­kan kini men­­da­pat­­kan vonis ka­sa­si, se­men­tara yang lain tidak. Pada­­hal, kapa­sitas­­nya sama atau bah­kan lebih dari Budi Mulya.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak