Ganjar Minta DPR Panggil KPU terkait PPLN Taipei Distribusikan Surat Suara ke Pemilih Lebih Awal

Sabtu, 30 Desember 2023 - 12:06 WIB
loading...
Ganjar Minta DPR Panggil...
Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo meminta Komisi II DPR untuk bisa meminta klarifikasi setelah PPLN Taipei, Taiwan yang mendistribusikan surat suara kepada pemilih lebih awal dari jadwal. Foto/MPI
A A A
BOYOLALI - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo meminta Komisi II DPR untuk bisa meminta klarifikasi setelah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei, Taiwan yang mendistribusikan surat suara kepada pemilih lebih awal dari jadwal.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh PPLN Taipei merupakan hal yang kurang cermat. Ia menilai tidak perlu adanya kelalaian. Sebab, seluruhnya sudah pasti terjadwal.

Baca juga: PPLN Taipei Distribusikan Surat Suara ke Pemilih Lebih Awal, Ganjar Sebut Kurang Cermat

“Ya saya kira Komisi II harus segera memanggil KPU dan mengklarifikasi itu, karena lalai itu rasanya agak lucu gitu ya. Karena pasti persiapannya sudah terjadwal, masa ada yang lalai gitu ya,” ujar Ganjar di Pasar Rakyat Kebon Agung, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (29/12/2023).

Lebih jauh, ayah dari Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu menegaskan bahwa hal yang dilakukan oleh PPLN Taipei merupakan tindakan yang kurang cermat.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengungkap alasan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei, Taiwan mendistribusikan surat suara kepada pemilih lebih awal dari jadwal. Menurutnya, sebagian besar para pemilih di Taipei merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memiliki kondisi pekerjaan berbeda-beda.

"Warga kita yang menjadi pekerja migran itu memiliki kondisi demografis dan aturan dari penyedia pekerjaan yang berbeda-beda, ada yang diizinkan libur dalam rentang satu minggu sekali, dua minggu sekali, dan satu bulan sekali," kata Hasyim saat jumpa pers di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa 26 Desember 2023.

Tak hanya itu, kata Hasyim, Taiwan akan memperingati Tahun Baru China atau Chinese New Year pada 8-14 Januari 2024. Dalam kondisi itu, lanjut Hasyim, kantor pos setempat terakhir beroperasi 7 Februari 2024.

"Terdapat Chinese New Year di Taiwan pada tanggal 8-14 Februari 2024, dimana kantor pos hanya bisa mengirimkan surat suara kembali, terakhir pada tanggal 7 Februari 2024 atau satu minggu lebih awal dari jadwal penerimaan surat suara yang terkahir," tutur Hasyim.

"Berdasarkan pertimbangan tersebutlah kemudian PPLN Taipei mengambil langkah untuk mengirimkan surat suara metode pos lebih awal," imbuhnya.

Meski demikian, Hasyim menjelaskan PPLN Taipei tidak cermat untuk mendistribusikan surat suara ke pemilih yang mencoblos dengan metode pos. Padahal, PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu dijelaskan bahwa distribusi surat suara dilakukan pada 2-11 Januari 2024.

"Yang mereka (PPLN Taipei) khawatirkan adalah soal pengiriman balik dari pemilih kepada PPLN. Sesungguhnya kalau dihitung masih ada waktu, karena apa, penghitungan surat suara yang metode pos itu masih bisa dihitung sampai hari terakhir surat suara yaitu tanggal 15 Februari 2024 sebelum penghitungan suara ditutup," kata Hasyim.

Meski begitu, Hasyim menambahkan PPLN Taipei telah melakukan kelalaian dan tidak cermat dalam melaksanakan tugas, terkhusus mendistribusikan surat suara.

Baca juga: Blusukan Sambil Olahraga Pagi di Boyolali, Ganjar Serap Keluhan Pedagang Pasar

"Namun demikian teman-teman itu juga ada alasan atau argumentasi konteks lokal yang kemudian berinisiatif untuk mengirimkan surat suara pos lebih awal juga dalam rangka, dalam argumentasi teman-teman PPLN Taipe adalah dalam rangka untuk melayani pemilih kita karena ada sitausi perayaan Tahun Baru China di sana dan seterusnya," kata Hasyim.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Legal Standing Belum...
Legal Standing Belum Lengkap, Sidang Perdana Gugatan Bonatua Terhadap KPU-Rektor UGM Ditunda
Polemik Ijazah Jokowi,...
Polemik Ijazah Jokowi, Bonatua Silalahi Gugat KPU, Bawaslu, hingga Rektor UGM
Gugat Penetapan Capres...
Gugat Penetapan Capres 2014 dan 2019, Bonatua Bawa Novum Baru ke PTUN
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Tiyo Eks Ketua BEM UGM...
Tiyo Eks Ketua BEM UGM Mengaku Ditawari Miliaran Rupiah dari Lembaga Berbintang, Ini Respons TNI
Sebut Banyak Tenaga...
Sebut Banyak Tenaga Honorer Tak Kompeten, Mendagri Singgung Titipan Pejabat Lama
KPU Jakarta Timur Dorong...
KPU Jakarta Timur Dorong Parpol Memperbarui Data
Roy Suryo dan Dokter...
Roy Suryo dan Dokter Tifa Akan Gugat KPU terkait Ijazah Jokowi
Terima Kunjungan Komisi...
Terima Kunjungan Komisi II DPR, Bupati Sambas Satono Dorong Otonomi Daerah Perbatasan
Rekomendasi
Seluruh WNI di Venezuela...
Seluruh WNI di Venezuela Aman, Gedung KBRI di Caracas Tidak Rusak
12 Amalan Populer Hari...
12 Amalan Populer Hari Asyura 10 Muharam yang Dianjurkan Rasulullah SAW
Sering Dibully karena...
Sering Dibully karena Kondisi Fisiknya, Debi Ceper Mengaku Tak Pernah Sakit Hati
Berita Terkini
Libatkan Publik Pilih...
Libatkan Publik Pilih Logo HUT ke-81 RI, Mensesneg: Simbol Kebangsaan Milik Bersama
Boni Hargens Sebut Presisi...
Boni Hargens Sebut Presisi Jadi Fondasi Transformasi Menyeluruh di Tubuh Polri
Eks Ketua Ombudsman...
Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Didakwa Terima Suap Uang dan Rumah, Total Rp4,8 M
Menkes Ungkap Ada Gap...
Menkes Ungkap Ada Gap Tinggi Penghasilan Dokter Spesialis: di Bone Rp3 Juta, di Mahakam Ulu Rp80 Juta
Istri Gus Yaqut Apresiasi...
Istri Gus Yaqut Apresiasi KPK Bantarkan Suaminya
Projo Ungkap Pesan Jokowi...
Projo Ungkap Pesan Jokowi di Kasus Roy Suryo dan Dokter Tifa, Apa Itu?
Infografis
Jenderal Uni Eropa Minta...
Jenderal Uni Eropa Minta Tentara Dikerahkan ke Greenland
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved