alexametrics

UU MD3 dan Sesat Pikir DPR

loading...
UU MD3 dan Sesat Pikir DPR
Foto/SINDOphoto/Ilustrasi
A+ A-
Syamsuddin  Alimsyah
Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia

DPR melalui rapat paripurna, Senin (12/2), telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Pengesahan UU MD3 ini langsung memantik polemik karena dipandang penuh kontroversi. Bukan hanya karena aksi walk out yang dilakukan Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi PPP, melainkan juga muatan pasal-pasal dalam revisi UU tersebut dinilai pandang akan menjadikan DPR sebagai lembaga yang otoriter.

Terlihat jelas dalam revisi tersebut  semangat untuk memosisikan DPR sebagai lembaga yang membuat tirani berhadapan dengan konstituennya. Bagaimana anggota DPR berupaya maksimal memproteksi diri terhadap hal-hal yang dianggap akan mengganggu atau mengancam zona nyamannya.

Meski isi pasal tersebut menggunakan bahasa yang diperhalus, ini harus menjadi peringatan bagi publik; bahwa hati-hati memberikan kritik dan koreksi, Anda bisa berhadapan hukum. (baca pasal 122 huruf k). Ancaman yang ditebar melalui pasal tersebut sangat penting disikapi secara serius oleh semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu parlemen.

Entah karena sudah lelah dikritik sehingga parlemen memutuskan membuat pasal yang bisa dijadikan benteng agar terlindungi dari serangan kritik. Namun hal yang pasti, DPR seolah lupa dan kurang paham bahwa selama ini yang membuat citra lembaga terpuruk dan bahkan kepercayaan publik hilang sesungguhnya karena ulah oknum-oknum anggota DPR sendiri yang kinerjanya buruk dan cenderung korup.

Adalah cara keliru dan sesat pikir apa yang dilakukan DPR dengan memberi kewenangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum bagi pengkritik sebagaimana diatur dalam pasal 122 huruf k. Di pasal ini diatur bahwa DPR bisa mengambil langkah hukum terhadap pihak tertentu yang dianggap melecehkan lembaga dan anggota. MKD yang diberi wewenang untuk mengambil langkah hukum.

Harus diingat semangat awal pembentukan MKD sesungguhnya sebuah ikhtiar dalam upaya maksimal mengembalikan citra DPR yang kian terpuruk. Sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, MKD  sesungguhnya bekerja dalam rangka untuk memantau, mengawasi, dan memastikan semua anggota termasuk pimpinan DPR dalam bekerja tidak korup, menjunjung tinggi norma, nilai-nilai etik dalam masyarakat yang diterjemahkan dalam Kode Etik DPR.

MKD memastikan tidak boleh ada anggota DPR yang malas berkantor. tapi rajin terima gaji. Tidak boleh ada anggota DPR yang faktanya menerima dana reses, namun tidak melaksanakan kegiatan reses.

Semua itu masuk wilayah pengawasan MKD, termasuk bertanggung jawab  memastikan para anggota DPR tidak terlibat dalam praktik perjudian dan asusila. Mengapa? Sekali lagi, karena orang-orang yang masuk dalam MKD diberikan gaji khusus dengan uang rakyat agar bekerja maksimal menjaga marwah DPR.   

Hal yang ironi adalah muatan pengaturan dalam pasal 73, yakni kewenangan DPR bisa melakukan pemanggilan paksa, bahkan hak sandera bagi siapa saja yang tidak memenuhi undangan DPR untuk memberi keterangan. Bahkan hak sandera ini dilakukan dengan bantuan polisi. DPR seolah ingin mempertegas jati diri sebagai lembaga pengawas superbodi.

Fakta lain, semangat otoriter juga tercermin dari pasal yang dibuat untuk memproteksi diri/lembaga. Hal ini terkait dengan mekanisme yang mengatur bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan penyidikan kepada anggota DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan MKD (pasal 245).

Publik perlu tahu, orang-orang yang duduk di MKD adalah anggota DPR yang sekarang ini jumlahnya 17 orang merupakan representasi dari fraksi-fraksi di DPR. Karena wakil-wakil fraksi, maka tentu tidak mudah   bagi MKD bisa bekerja objektif dan memperlancar proses hukum yang menimpa seorang anggota DPR.

Bukankah selama ini cukup banyak kasus pelanggaran etik yang melibatkan anggota DPR namun kurang mendapat respons dari MKD. Mengapa demikian?  Karena MKD segan berlakon "jeruk makan jeruk".
halaman ke-1 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak