Kemendagri: Masuk Program Prioritas, Dana Cegah Stunting Jangan Direalokasi
loading...
A
A
A
"Mengenai penggunaan dana desa selama masa pandemi, kita membutuhkan perubahan cepat. Namun semua pihak tetap punya tugas besar untuk pencegahan stunting dan dana desa tetap bisa digunakan untuk hal ini. Tantangan saat ini adalah sinkronisasi dengan lebih dari 70 ribu desa sekaligus mengingatkan kembali bahwa masih punya permasalahan stunting," sambungnya.
Terlepas dari rencana alokasi dana, sinkronisasi juga menjadi poin penting yang disampaikan oleh Dokter Spesialis Anak, Rachmat Sentika. Dia menyetujui, bahwa penggunaan dana tersebut harus tetap dijalankan untuk melanjutkan program prioritas nasional.
"Namun sebaiknya, disediakan petunjuk teknis karena terdapat halangan di tingkat daerah (kabupaten/kota) dimana dana tersebut tidak bisa digunakan karena menunggu keputusan refocusing dari pemerintah pusat. Akibatnya, para balita gizi kurang atau gizi buruk tidak bisa ditangani," tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Pemerhati Kebijakan Publik Agus Pambagio menegaskan, dalam mengambil kebijakan, pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang masalah stunting yang masih mengancam masa depan bangsa.
"Walaupun dialokasikan, dana tersebut harus tetap digunakan untuk stunting. Jangan sampai mengabaikan isu stunting yang akan kita tanggung akibatnya di masa depan," ujarnya.
Direktur Eksekutif Habibie Institute for Public Policy and Governance (HIPPG), Widya Habibie berharap, webinar yang dilaksanakan secara rutin ini dapat menjadi sarana diskusi terutama mengenai kebijakan pemerintah yang terkait kesehatan masyarakat.
"Kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh pembicara dan peserta yang sudah mengikuti rangkaian webinar. Banyak tantangan pencegahan stunting di masa Covid-19 yang masih harus terus dilakukan untuk kesehatan Indonesia," ungkapnya.
Diketahui, Webinar ini diselenggarakan oleh HIPPG bertema 'Kesiapan Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Prioritas Penurunan Stunting' yang menghadirkan para pemangku kepentingan, pengamat sosial dan para ahli itu menegaskan, pengentasan stunting adalah prioritas nasional Presiden Jokowi di tengah wabah corona.
Terlepas dari rencana alokasi dana, sinkronisasi juga menjadi poin penting yang disampaikan oleh Dokter Spesialis Anak, Rachmat Sentika. Dia menyetujui, bahwa penggunaan dana tersebut harus tetap dijalankan untuk melanjutkan program prioritas nasional.
"Namun sebaiknya, disediakan petunjuk teknis karena terdapat halangan di tingkat daerah (kabupaten/kota) dimana dana tersebut tidak bisa digunakan karena menunggu keputusan refocusing dari pemerintah pusat. Akibatnya, para balita gizi kurang atau gizi buruk tidak bisa ditangani," tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Pemerhati Kebijakan Publik Agus Pambagio menegaskan, dalam mengambil kebijakan, pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang masalah stunting yang masih mengancam masa depan bangsa.
"Walaupun dialokasikan, dana tersebut harus tetap digunakan untuk stunting. Jangan sampai mengabaikan isu stunting yang akan kita tanggung akibatnya di masa depan," ujarnya.
Direktur Eksekutif Habibie Institute for Public Policy and Governance (HIPPG), Widya Habibie berharap, webinar yang dilaksanakan secara rutin ini dapat menjadi sarana diskusi terutama mengenai kebijakan pemerintah yang terkait kesehatan masyarakat.
"Kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh pembicara dan peserta yang sudah mengikuti rangkaian webinar. Banyak tantangan pencegahan stunting di masa Covid-19 yang masih harus terus dilakukan untuk kesehatan Indonesia," ungkapnya.
Diketahui, Webinar ini diselenggarakan oleh HIPPG bertema 'Kesiapan Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Prioritas Penurunan Stunting' yang menghadirkan para pemangku kepentingan, pengamat sosial dan para ahli itu menegaskan, pengentasan stunting adalah prioritas nasional Presiden Jokowi di tengah wabah corona.
(maf)
Explore More