Pengamat Sebut Anggapan Polisi Tak Netral Tak Sehat dan Bisa Ganggu Pemilu

JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyebutkan, anggapan terkait ketidaknetralan aparat pada Pilpres 2024 adalah hal yang tidak baik. Menurutnya, pihak yang berbeda pandangan dengan sikap politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menahan diri.

"Ini yang tidak bagus, tidak sehat, harus dihindari dari semua kubu untuk semuanya menahan diri dan harus netral semuanya," kata Ujang dalam keterangannya, Jumat (17/11/2023).

"Bukan hanya pihak yang sedang berkuasa, tetapi juga pihak yang sedang berbeda pandangan dengan Jokowi harus menahan diri untuk tidak terlalu kelihatan menuduh pihak lain," tambahnya.

Ujang mengimbau para kubu politik capres saling menahan diri. Jika ada tuduhan kecurangan lebih baik dilaporkan langsung.

"Karena kalau ruang publik ya akhirnya terjadi keributan, terjadi saling tuduh, saling serang satu sama lain yang membuat masyarakat jadi melihat proses Pemilu ini berjalan seolah-olah tidak adil," ucapnya.

Padahal menurut Ujang, secara umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Bila ada ketidakadilan, ada elemen masyarakat yang mengawasi bersama.

Ujang meminta isu netralitas tidak digoreng-goreng di publik untuk mencari simpati. Menurutnya, isu ketidaknetralan selalu muncul pada pesta demokrasi lima tahunan.

"Secara umum sudah KPU menjalankan tugasnya dengan baik walaupun seandainya nanti ada ketidakadilan kita awasi bersama," ucapnya.

"Karena netralitas ini isu sensitif yang muncul setiap kali Pemilu, ya jangan digoreng-goreng ke publik juga untuk mencari simpati. Karena setiap Pemilu isunya sama, kalau ada ketidaknetralan kita awasi bersama-sama termasuk bersama DPR," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman menolak pembentukan Panja Netralitas Polri. Kata dia, akan bikin bingung kalau DPR membentuk Panja untuk setiap lembaga negara.