Pengamat Sebut Anggapan Polisi Tak Netral Tak Sehat dan Bisa Ganggu Pemilu

JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyebutkan, anggapan terkait ketidaknetralan aparat pada Pilpres 2024 adalah hal yang tidak baik. Menurutnya, pihak yang berbeda pandangan dengan sikap politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menahan diri.

"Ini yang tidak bagus, tidak sehat, harus dihindari dari semua kubu untuk semuanya menahan diri dan harus netral semuanya," kata Ujang dalam keterangannya, Jumat (17/11/2023).

"Bukan hanya pihak yang sedang berkuasa, tetapi juga pihak yang sedang berbeda pandangan dengan Jokowi harus menahan diri untuk tidak terlalu kelihatan menuduh pihak lain," tambahnya.

Ujang mengimbau para kubu politik capres saling menahan diri. Jika ada tuduhan kecurangan lebih baik dilaporkan langsung.

"Karena kalau ruang publik ya akhirnya terjadi keributan, terjadi saling tuduh, saling serang satu sama lain yang membuat masyarakat jadi melihat proses Pemilu ini berjalan seolah-olah tidak adil," ucapnya.

Padahal menurut Ujang, secara umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Bila ada ketidakadilan, ada elemen masyarakat yang mengawasi bersama.

Ujang meminta isu netralitas tidak digoreng-goreng di publik untuk mencari simpati. Menurutnya, isu ketidaknetralan selalu muncul pada pesta demokrasi lima tahunan.

"Secara umum sudah KPU menjalankan tugasnya dengan baik walaupun seandainya nanti ada ketidakadilan kita awasi bersama," ucapnya.

"Karena netralitas ini isu sensitif yang muncul setiap kali Pemilu, ya jangan digoreng-goreng ke publik juga untuk mencari simpati. Karena setiap Pemilu isunya sama, kalau ada ketidaknetralan kita awasi bersama-sama termasuk bersama DPR," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman menolak pembentukan Panja Netralitas Polri. Kata dia, akan bikin bingung kalau DPR membentuk Panja untuk setiap lembaga negara.

"Kalau soal panja, saya pikir semua institusi negara harus netral, kalau kita ingin institusi negara harus netral harus dibikin Panja, saya bingung jadinya nanti, ada Panja Netralitas BIN misalnya karena ada pakta integritas yang belum tentu benar tadi ya sudah tershare ke publik, ada Panja Netralitas Komnas HAM, Panja Netralitas LPSK semua, padahal tupoksi kita masing-masing sudah sangat jelas diatur, mekanisme kerja kita dengan polri pun sudah diatur," kata Habiburokhman saat rapat Komisi III dengan Mabes Polri di DPR, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Sebagai anggota Komisi III, Habiburokhman mengaku siap ke mana saja menegur perwira Polri yang tidak melaksanakan dengan baik. Menurutnya Panja tidak diperlukan, karena selama ini tidak pernah ada Panja terkait Pemilu.

"Kalau ada Kapolres yang saya anggap tidak melaksanakan tugas dengan baik, saya bisa hubungi mengingatkan yang bersangkutan bisa, selama ini enggak ada masalah kok kenapa terkait pemilu kita bikin panja? Saya enggak tahu, saya baru pertama kali jadi anggota DPR, apakah di periode setiap ada Pemilu harus ada panja netralitas? Nah faktanya ada enggak?"ujar waketum Gerindra ini.

Habiburokhman ingin persoalan ketidaknetralan ini didudukkan pada posisi yang proporsional. Jangan baru kali ini saja diusulkan Panja netralitas Polri di Pemilu. "Bisa rusak Pak negara kita semua dibikin panja, lah, gunanya komisi apa?" tutupnya.

Sementara anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan mengusulkan untuk dibentuk Panja Netralitas Polri. Seperti dilakukan Komisi I dengan membentuk Panja pengawasan netralitas TNI saat pemilu.

"Dari peristiwa-peristiwa ini, mengikuti apa yang disampaikan oleh Komisi I itu sudah terjadi di Komisi I, mereka membuat Panja Pengawasan Netralitas TNI. Saya kira Komisi III juga, kami mengusulkan saudara Ketua kita buat Panja Pengawasan Netralitas Polri ya,"ujarnya.