Sule dan Butarsi Berkolaborasi, Stunting Perlahan Pergi

Pada 2023, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 21,6%, sementara target yang ingin dicapai adalah 14% pada 2024. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk mencapai target yang telah ditetapkan, salah satunya dimulai dari unit terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga.

Menurut UNICEF, stunting disebabkan anak kekurangan gizi dalam dua tahun usianya, ibu kekurangan nutrisi saat kehamilan, dan sanitasi yang buruk. Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang juga Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat, mengingatkan, aksi percepatan penurunan stunting perlu melibatkan stakeholder lainnya di luar instansi pemerintah.

baca juga: Solok Tekan Stunting lewat Peningkatan Kesejahteraan Petani

Stunting pekerjaan besar yang harus diselesaikan tuntas agar Indonesia siap memetik bonus demografi berkualitas tinggi dan dapat menyambut Indonesia Emas 2045. Percepatan penurunan stunting pada Balita adalah program prioritas Pemerintah sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2020-2024. Target nasional pada tahun 2024, prevalensi stunting turun hingga 14%.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun terus terlibat dalam program percepatan penurunan stunting nasional. Sejak stunting menjadi salah satu program prioritas pemerintah, sejumlah BUMN telah berperan aktif melakukan intervensi kepada sasaran program. Salah satunya PT Pertamina (Persero).

Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kementerian BUMN, Edi Eko Cahyono, mengatakan, BUMN memiliki komitmen membantu pemerintah dalam menurunkan prevalensi stunting di Indonesia.

“Peran BUMN adalah sebagai agen pencipta nilai dan agen pembangunan. Maka dari itu, kami memastikan diri ikut serta membangun kesejahteraan dan berperan dalam pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Menurut amanat Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang tertuang dalam Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting, dalam program nasional ini terdapat kolaborasi multipihak.

Peran masing-masing pihak secara bersama dalam penanganan persoalan gizi anak dalam menurunkan angka stunting itu dimulai dari masyarakat hingga stakeholder terkait lainnya. Hal ini selaras dengan instruksi Menteri BUMN Erick Thohir yang berkomitmen menyukseskan penyaluran program bantuan pangan kepada masyarakat.

Meskipun masih berjibaku dengan masalah stunting, namun DKI Jakarta merupakan provinsi dengan prevalensi balita stunting terendah kedua di Indonesia pada 2022. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Ibu Kota sebesar 14,8% pada tahun lalu.