Jimly Cs Diharapkan Beri Sanksi Keras ke Anwar Usman
loading...
Sidang perkara laporan kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023). FOTO/MPI/IRFAN MAULANA
A
A
A
JAKARTA - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ( MKMK ) yang terdiri dari Jimly Asshiddiqie (ketua), Bintan Saragih, dan Wahiduddin Adams (anggota) diharapkan memberikan sanksi keras kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman . Pasalnya, paman dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka itu dianggap telah merusak kepercayaan publik terhadap MK pascaputusan soal seseorang yang belum berusia 40 tahun, tetapi pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah bisa maju sebagai capres dan cawapres.
"Jadi harapan saya, MKMK akan memberikan sanksi yang cukup keras kepada Ketua MK. Karena dia merusak kepercayaan publik kepada MK, bahkan kepada seluruh institusi judiciary, di tingkat atas. Itu yang saya harapkan," kata sastrawan Goenawan Mohamad saat dihubungi, Kamis (2/11/2023).
"Kalau itu tidak terjadi, akan lama lagi sengketa ini, dan mungkin sengketa yang terburuk dalam sejarah politik Indonesia di tingkat kelembagaan," katanya.
GM, sapaan akrab Goenawan Mohamad, khawatir pemenang Pilpres 2024 alami krisis legitimasi sebagai akibat dari kekuasaan kehakiman yang tak lagi netral.
"Kalau nanti tidak ada MK yang bisa diandalkan, karena kerusakan yang terjadi kemarin, bayangkan apa yang timbul. Konflik bisa berkepanjangan, dan siapa pun yang menang pilpres akan mengalami krisis legitimasi," kata Goenawan.
Persoalan legitimasi ini berasal dari kekhawatiran Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan nanti berpotensi berjalan di bawah tekanan eksekutif setelah putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming ikut berkontestasi sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.
"Nah kalau Mahkamah Konstitusi itu sudah tidak bisa diandalkan dan imparsial. Itu akan problem ketika ada konflik kepentingan. Terutama karena pilpres yang akan datang ini, tidak ada jaminan akan ada fair play," tuturnya.
Oleh karena itu, Goenawan berharap sidang MKMK yang berlangsung hingga Jumat besok bisa menghasilkan putusan yang adil terhadap perkara 90 yang menjadi dasar pencalonan Gibran.
"Jadi harapan saya, MKMK akan memberikan sanksi yang cukup keras kepada Ketua MK. Karena dia merusak kepercayaan publik kepada MK, bahkan kepada seluruh institusi judiciary, di tingkat atas. Itu yang saya harapkan," kata sastrawan Goenawan Mohamad saat dihubungi, Kamis (2/11/2023).
"Kalau itu tidak terjadi, akan lama lagi sengketa ini, dan mungkin sengketa yang terburuk dalam sejarah politik Indonesia di tingkat kelembagaan," katanya.
GM, sapaan akrab Goenawan Mohamad, khawatir pemenang Pilpres 2024 alami krisis legitimasi sebagai akibat dari kekuasaan kehakiman yang tak lagi netral.
"Kalau nanti tidak ada MK yang bisa diandalkan, karena kerusakan yang terjadi kemarin, bayangkan apa yang timbul. Konflik bisa berkepanjangan, dan siapa pun yang menang pilpres akan mengalami krisis legitimasi," kata Goenawan.
Persoalan legitimasi ini berasal dari kekhawatiran Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan nanti berpotensi berjalan di bawah tekanan eksekutif setelah putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming ikut berkontestasi sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.
"Nah kalau Mahkamah Konstitusi itu sudah tidak bisa diandalkan dan imparsial. Itu akan problem ketika ada konflik kepentingan. Terutama karena pilpres yang akan datang ini, tidak ada jaminan akan ada fair play," tuturnya.
Oleh karena itu, Goenawan berharap sidang MKMK yang berlangsung hingga Jumat besok bisa menghasilkan putusan yang adil terhadap perkara 90 yang menjadi dasar pencalonan Gibran.
(abd)
Lihat Juga :
