Sidang MKMK, Pemohon Curigai Konflik Kepentingan Anwar Usman dan Langgar Kode Etik
loading...
Sidang MKMK laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023). Foto/Irfan Maulana
A
A
A
JAKARTA - Pemuda Madani menemukan kejanggalan dalam sidang perkara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres cawapres. Di mana, dari 11 uji materiil perkara tersebut, hanya gugatan yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A saja yang dikabulkan MK yakni Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Diketahui, dalam perkara tersebut Almas meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.
Ketua Umum Pemuda Madani, Furqan Jurdi menuturkan, kejanggalan itu terlihat dari kehadiran Ketua MK, Anwar Usman dalam setiap sidang perkara itu.
Furqan pun mempermasalahkan Anwar yang tak hadir dalam putusan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023. Namun, dia hadir dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
"Kalau misalnya ketidakhadiran yang berangsangkutan (Anwar Usman) karena konflik kepentingan terhadap perkara pengujian Pasal 169 huruf q uu 7 Tahun 2017, atau perkara 29, 51, 55, harus ada bukti surat bahwa yang bersangkutan mundur dari perkara tersebut," ujarnya dalam sidang MKMK laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).
Baca juga: Putusan MK, Kepala Daerah Bisa Jadi Capres-Cawapres meski Belum 40 Tahun
Dia mengatakan, Anwar Usman beralasan sakit sehingga tak bisa hadir dalam putusan perkara tersebut. Namun, alasan itu tak dilengkapi dengan surat keterangan dari dokter.
"Tapi pernyataan kemudian kenapa yang ikut menguji perkara pasal yang sama dalam perkara 90-91 dan kalau ketidakhadiran hakim terlapor satu karena sakit, maka harus perlu ada bukti bahwa pada hari itu yang bersangkutan sakit sepert misalnya surat keterangan dokter dan lain-lain," ucapnya.
Dia mengatakan, alasan tersebut penting untuk membuktikan soal pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Anwar Usman.
"Apabila tidak ada bukti mundur dari perkara dan keterangan sakit, maka patut diduga hakim terlapor satu (Anwar Usman) telah dengan sengaja menghambat mahkamah memberikan putusan," jelasnya.
Diketahui, dalam perkara tersebut Almas meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.
Ketua Umum Pemuda Madani, Furqan Jurdi menuturkan, kejanggalan itu terlihat dari kehadiran Ketua MK, Anwar Usman dalam setiap sidang perkara itu.
Furqan pun mempermasalahkan Anwar yang tak hadir dalam putusan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023. Namun, dia hadir dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
"Kalau misalnya ketidakhadiran yang berangsangkutan (Anwar Usman) karena konflik kepentingan terhadap perkara pengujian Pasal 169 huruf q uu 7 Tahun 2017, atau perkara 29, 51, 55, harus ada bukti surat bahwa yang bersangkutan mundur dari perkara tersebut," ujarnya dalam sidang MKMK laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).
Baca juga: Putusan MK, Kepala Daerah Bisa Jadi Capres-Cawapres meski Belum 40 Tahun
Dia mengatakan, Anwar Usman beralasan sakit sehingga tak bisa hadir dalam putusan perkara tersebut. Namun, alasan itu tak dilengkapi dengan surat keterangan dari dokter.
"Tapi pernyataan kemudian kenapa yang ikut menguji perkara pasal yang sama dalam perkara 90-91 dan kalau ketidakhadiran hakim terlapor satu karena sakit, maka harus perlu ada bukti bahwa pada hari itu yang bersangkutan sakit sepert misalnya surat keterangan dokter dan lain-lain," ucapnya.
Dia mengatakan, alasan tersebut penting untuk membuktikan soal pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Anwar Usman.
"Apabila tidak ada bukti mundur dari perkara dan keterangan sakit, maka patut diduga hakim terlapor satu (Anwar Usman) telah dengan sengaja menghambat mahkamah memberikan putusan," jelasnya.
Lihat Juga :
