Jokowi 'Digenggam' Megawati, Prabowo Bukan 'Putra Mahkota' di 2024

JAKARTA - Presiden Jokowi diduga tengah mencari penerus dirinya pada Pilpres 2024 mendatang. Hal itu dikatakan pakar hukum Tata Negara, Refly Harun dalam saluran Youtube-nya.

Refly mengatakan, orang yang bakal diendors Jokowi adalah orang di lingkaran kekuasaan, yaitu Menhan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN, Erick Thohir. Tiga nama ini berpeluang menjadi "putra mahkota" Jokowi di 2024.

Akan tetapi, pandangan berbeda disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opionion (IPO) Dedi Kurnia Syah. Dia mengakui mungkin saja satu dari ketiga nama yang disebut Refly akan menjadi "putra mahkota" Jokowi. Hanya, yang pasti, untuk saat ini tokoh yang akan mendapat endorsmen Jokowi bukanlah Prabowo.

(Baca: Tiga Menteri Ini Jadi 'Putra Mahkota' Jokowi di 2024?)

"Hal ini karena Jokowi belum sepenuhnya bebas dari Ketum PDIP, dan itu menandai yang paling berpengaruh mengarahkan Jokowi adalah Megawati," kata Dedi saat dihubungi SINDOnews, Rabu (5/8/2020).

Dedi melihat, Airlangga mungkin punya kans untuk diendors Jokowi, karena selain Ketua umum Golkar, juga karena sejauh ini solid dengan PDIP. Hanya saja, dukungan Jokowi tentu harus menguntungkan bagi PDIP, dan ini tentu bergantung kepiawaian Airlangga melakukan komunikasi, apakah di 2024 Golkar yang memimpin koalisi atau tetap PDIP sebagai pemimpin koalisi.

(Baca: Ini Elektabilitas 3 Menteri yang Berpeluang Jadi 'Putra Mahkota' Jokowi)

Sementara Erick, kata Dedi, cukup penting dipertimbangkan karena posisinya di kementerian sangat strategis terutama soal logistik. Hanya saja pilihan politik akan mengarah pada dukungan publik dan partai politik. Menurutnya, jika Erick konsisten dengan performa menjaga popularitas dan tetap populis, tentu semakin menguat peluangnya.

"Di luar itu, ada nama yang juga penting untuk disinggung, semisal Mendagri Tito Karnavian, sejauh ini paling harmonis dan tidak mengalami kendala dengan Presiden. Berbeda dengan Erick yang sudah diwarnai propaganda pencapresan, dan itu tentu kurang baik karena terlalu dini," pungkas dia.