Tantangan Demokrasi di Indonesia: Pandangan Para Elite dan Membangun Masa Depan Lebih Demokratis

Harryanto Aryodiguno, Ph.D
Dosen Hubungan Internasional, Universitas Presiden

DEMOKRASI di Indonesia seringkali disandingkan dengan sistem demokrasi di negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, yang dianggap memiliki sistem demokrasi yang baik. Namun, pandangan ini tidak selalu mencerminkan realitas di kedua negara tersebut. Hanya 10% warga Amerika yang merasa demokrasi berjalan sangat baik atau baik, sementara 52% merasa tidak puas dengan sistem demokrasi.

Ini menunjukkan bahwa sistem dua partai di Amerika tidak selalu menghasilkan demokrasi yang ideal, dan masalah serupa juga terjadi di Indonesia. Konstitusi Amerika Serikat bahkan tidak sekalipun menyebutkan partai politik. Hal ini berbeda dengan konstitusi Indonesia yang mengatur negara sebagai negara kesatuan republik.

Sistem pemerintahan di Indonesia didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah otonomi, meskipun bukan dalam konteks federal. Pada teorinya, kekuasaan dibagi antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, dalam praktiknya, partai politik seringkali beroperasi di luar kerangka konstitusi. Namun, penting juga untuk melihat peran masyarakat dalam permasalahan demokrasi.

Dengan adanya pemilu terbuka, masyarakat sering kali lebih fokus pada apa yang bisa mereka dapatkan dari calon politik yang mereka pilih, daripada apa yang bisa mereka kontribusikan untuk negara. Banyak yang menjual suara mereka tanpa mempertimbangkan visi dan misi partai atau kandidat.

Hal ini mendorong para kandidat dan partai politik untuk bersaing dalam memenuhi keinginan jangka pendek daripada memperhatikan kebutuhan jangka panjang masyarakat. Setelah terpilih, janji-janji seringkali terlupakan, karena transaksi telah selesai.

Survei dari Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat melihat demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran atau bahkan kecenderungan otoriterisme. Hanya sebagian kecil yang merasa ada kemajuan dalam sistem demokrasi.

Hasil survei tersebut juga mengidentifikasi 31 tantangan yang menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia, termasuk politik uang dalam pemilu, keterbatasan kaderisasi partai politik, populisme, korupsi politik, dan banyak lagi. Permasalahan ini dapat dikelompokkan dalam empat konsep besaryakni struktural, institusional, kultural, dan agensi.

Tulisan ini tidak berpretensi untuk mewakili seluruh masyarakat Indonesia, tetapi memberikan wawasan berharga mengenai pandangan para elit terkait keadaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi telah menjadi prinsip pemerintahan yang mendominasi sebagian besar negara di dunia, dengan berbagai bentuk dan varian yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.

Di Indonesia, demokrasi telah tumbuh dan berkembang sejak era reformasi pada tahun 1998. Namun, pandangan masyarakat terhadap demokrasi sering kali berkaitan dengan sistem demokrasi di negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, yang dianggap sebagai panutan dalam demokrasi.

Namun, apakah demokrasi di Indonesia benar-benar sejalan dengan sistem demokrasi di Barat? Apakah demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan atau justru mengalami kemunduran? Bagaimana pandangan para elit Indonesia terhadap sistem demokrasi yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade?

Dalam tulisan ini, penulis akan mengulas pandangan para elit Indonesia terhadap perkembangan demokrasi di negara ini. Melalui hasil survei yang dilakukan oleh LP3ES terhadap berbagai lapisan elite, termasuk intelektual, politisi, masyarakat sipil, penyelenggara pemilu, mahasiswa, dan aparatur sipil negara (ASN), penulis juga akan menyajikan gambaran yang lebih mendalam tentang tantangan-tantangan yang dihadapi demokrasi di Indonesia.

Tulisan ini akan membahas berbagai permasalahan, mulai dari politik uang dalam pemilu hingga oligarki politik dan media. Penulis juga akan melihat peran masyarakat dalam dinamika demokrasi Indonesia, yang sering kali berfokus pada apa yang mereka dapatkan dari pemilihan politik daripada apa yang mereka kontribusikan untuk negara.

Pertama, pandangan para elite Indonesia terhadap demokrasi. Sebagian besar elit yang disurvei memiliki pandangan yang beragam, tetapi mayoritas melihat demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran, stagnasi, atau bahkan kemungkinan otoritarianisme. Hanya sebagian kecil yang merasa ada kemajuan dalam sistem demokrasi.

Kedua, dampak politik uang. Politik uang dalam pemilu dianggap sebagai masalah serius yang merongrong kualitas demokrasi di Indonesia. Hal ini memicu ketidaksetaraan akses politik dan mempengaruhi kemandirian calon terpilih.

Ketiga, oligarki politik dan media. Kepemilikan media oleh segelintir elit politik memengaruhi fungsi media sebagai penjaga demokrasi. Oligarki politik juga menyebabkan akumulasi kekayaan dan kekuasaan dalam tangan sejumlah kecil orang, yang dapat membeli suara dalam pemilu.

Keempat, peran masyarakat dalam tantangan demokrasi. Masyarakat seringkali lebih fokus pada apa yang mereka dapatkan dari calon politik yang mereka pilih, daripada apa yang mereka kontribusikan untuk negara. Ini menghasilkan siklus di mana kandidat dan partai berlomba memenuhi keinginan jangka pendek, dan setelah terpilih, mereka seringkali melupakan janji-janji tersebut.

Kelima, perbandingan pandangan masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat. Meskipun demokrasi di Indonesia dan Amerika Serikat berbeda dalam banyak aspek, ada kesamaan dalam ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politik. Dalam kedua negara, hanya sebagian kecil yang melihat kemajuan dalam demokrasi.

Keenam, implikasi dan rekomendasi. Hasil survei LP3ES memunculkan tantangan serius dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya reformasi dalam sistem politik, pengawasan yang lebih ketat atas praktik politik uang, dan pembenahan dalam independensi media. Rekomendasi termasuk peningkatan kesadaran politik masyarakat, transparansi keuangan partai politik, dan langkah-langkah untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam sistem politik.

Ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi demokrasi. Aspek struktural, institusional, budaya, dan agensi semuanya memainkan peran dalam perkembangan demokrasi. Struktur politik yang memungkinkan politik uang, lemahnya institusi yang mengawasi pemilu, budaya politik yang kurang transparan, dan perilaku politik masyarakat yang mengejar keuntungan singkat semuanya memengaruhi demokrasi.

Kesimpulan
Pertama, kemunduran demokrasi: Sebagian besar elit yang disurvei melihat kemunduran dalam sistem demokrasi di Indonesia. Politik uang, oligarki politik, dan masalah media menjadi faktor utama yang merongrong kualitas demokrasi.

Kedua, politik uang sebagai ancaman. Politik uang dalam pemilu adalah masalah serius yang memengaruhi kualitas demokrasi. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses politik dan merusak kemandirian calon terpilih.

Ketiga, peran media dalam krisis. Oligarki media oleh segelintir elit politik telah mengurangi fungsi media sebagai penjaga demokrasi. Kekuatan media yang terkonsentrasi di tangan sedikit orang berdampak pada pluralisme dan akuntabilitas media.

Keempat, siklus perilaku politik masyarakat. Masyarakat yang lebih fokus pada apa yang mereka dapatkan dari pemilihan politik daripada apa yang mereka kontribusikan untuk negara menciptakan siklus di mana kandidat dan partai bersaing dalam memenuhi keinginan jangka pendek, tetapi seringkali melupakan janji-janji tersebut setelah terpilih.

Kelima, paralel dengan Amerika Serikat. Meskipun demokrasi di Indonesia berbeda dalam banyak aspek dengan Amerika Serikat, ada kesamaan dalam ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politik. Baik di Indonesia maupun Amerika Serikat, hanya sebagian kecil yang melihat kemajuan dalam demokrasi.

Keenam, reformasi diperlukan. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya reformasi dalam system politik, pembenahan praktik politik uang, peningkatan independensi media, peningkatan kesadaran politik masyarakat, dan transparansi keuangan partai politik. Dalam konteks ini, tantangan demokrasi di Indonesia adalah kompleks, melibatkan aspek-aspek struktural, institusional, budaya, dan agensi.

Namun, kesadaran akan permasalahan ini adalah langkah pertama untuk menciptakan perubahan positif. Dengan kerja sama dari berbagai pihak, langkah-langkah perbaikan dapat diambil untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah tanggung jawab bersama, dan tindakan kolektif diperlukan untuk memperbaiki dan melindungi nilai-nilai demokrasi.