Rekonstruksi Sistem Kesehatan: Menanti Perdebatan Capres dan Cawapres 2024

Kamis, 21 September 2023 - 15:48 WIB
loading...
A A A
Dengan demikian, dapat dipahami mengapa konstruksi sistem ketahanan nasional harus menjadikan sistem kesehatan nasional sebagai unsur utama dalam pembentukannya. Secara praktis sangat mudah dipahami bahwa tidak ada negara bangsa yang dapat berdiri kokoh dan berdaulat bila rakyatnya loyo dan sakit-sakitan.

Bila rakyat sakit fisik, mengidap gangguan jiwa dan spiritual, serta asosial atau antisosial, tentu dalam keseharian dan jangka panjang hanya menjadi beban negara. Karena itu agar tidak membebani negara maka rakyat wajib disehatkan.

Untuk lebih memahami arti penting kesehatan bagi suatu negara bangsa, berikut ini penulis ingin mengutip pendapat Dr Haridadi Sudjono, SE (mantan Dubes RI untuk Kuba) dalam bukunya, “Globalisasi Perkembangan Serta Kemungkinan Bencana Bagi Indonesia”, berikut ini.

”Sejak awal berdirinya, Kuba sudah banyak menyerap pelajaran berharga dari Indonesia, khususnya dalam pembangunan politik dan ekonomi, karena itu negara yang dipimpin Fidel Castro tersebut membebaskan semua investasi asing ke negerinya, hal: pendidikan, kesehatan, dan keamanan.” Alasannya sangat jelas, karena ketiga sektor tersebut sangat sensitif dan menyangkut nasib negara serta masa depan masyarakat Kuba.

Catatan Akhir
Penulis berharap agar dalam beberapa bulan menjelang Pilpres 2024, ruang publik dapat diisi dengan diskursus yang lebih mencerdaskan. Diskursus yang menyangkut kondisi kesehatan rakyat bangsa Indonesia serta bagaimana mengonstruksi SKN dan menyusun agenda pembangunan kesehatan ke depan.

Mengapa ini penting? Sebab, kondisi rakyat yang lemah, lumpuh, dan sakit adalah awal dari kemiskinan dan kebodohan, yang mestinya dapat diselesaikan dengan pendekatan yang lebih sistematis sesuai kebutuhan kesehatannya.

Francis Fukuyama mengatakan, “kemiskinan merupakan faktor penyumbang terbesar bagi terjadinya guncangan sosial di berbagai negara miskin dan sedang berkem-bang…” Artinya, bila rakyat dan bangsa dalam kondisi sakit sehingga tidak mampu belajar (bodoh) maka tentu kemiskinan semakin bertambah. Guncangan sosial yang akan mengancam ketahanan dan kelangsungan bangsa-pun makin mendekati kenyataan.

Karena itu, tidak berlebihan bila penulis mengatakan, “tidak ada negara yang dapat bertahan bila rakyatnya sakit-sakitan, bodoh dan miskin”. Sepadan dengan kalimat, “tidak ada bangsa yang dapat berdaulat tanpa ditopang oleh sistem kesehatan nasional dan ketahahan nasional yang kokoh.” Wallahu a'lam bishawab.
(poe)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Analisa Hukum Putusan...
Analisa Hukum Putusan Perkara Nadiem Makarim
HUT Bhayangkara: Mampukah...
HUT Bhayangkara: Mampukah Polri Melindungi Kritik Tanpa Mengkriminalisasi Warga?
Bumi Eropa Membara,...
Bumi Eropa Membara, Dunia Memilih Bisu: Pelajaran dari Gelombang Panas yang Tak Lagi Anomali
Histeria Ojol dan Kerentanan...
Histeria Ojol dan Kerentanan Ekstrem Pekerja 'Gig Economy'
B50: Strategi Diplomasi...
B50: Strategi Diplomasi Sawit Berkelanjutan
Narkoba, Masa Depan...
Narkoba, Masa Depan Bangsa, dan Kerja Sama Internasional
JEC Eye Hospitals &...
JEC Eye Hospitals & Clinics Raih Marketeers OMNI Brands of the Year 2026
Gubernur Kaltim Resmikan...
Gubernur Kaltim Resmikan Pusat Layanan Jantung Modern di RSKD Balikpapan
Lindungi Generasi Muda,...
Lindungi Generasi Muda, Sejumlah Elemen Dukung Standardisasi Kemasan Rokok
Rekomendasi
Trump Klaim Iran Setujui...
Trump Klaim Iran Setujui Hampir Semua yang Diinginkan AS Selama Negosiasi
Nonton Microdrama China...
Nonton Microdrama China V+Short Gentle Torment of Love, Simak Dulu Sinopsisnya!
Singapura Mulai Proyek...
Singapura Mulai Proyek Raksasa Lawan Kenaikan Permukaan Laut
Berita Terkini
Bupati Langkat Syah...
Bupati Langkat Syah Afandin Tiba di KPK usai Kena OTT
Gus Ipul Dukung Usulan...
Gus Ipul Dukung Usulan Sutan Takdir Alisjahbana Jadi Pahlawan: Pejuang Bahasa Indonesia
KPK terkait OTT Bupati...
KPK terkait OTT Bupati Langkat: Suap Proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim
3 Pejabat Bea Cukai...
3 Pejabat Bea Cukai Didakwa Terima Suap Rp63,5 Miliar Terkait Kasus Impor Barang
Petisi Ahli Tampung...
Petisi Ahli Tampung Seluruh Masukan Organisasi Hukum Terkait RUU Advokat
PAN Tak Beri Bantuan...
PAN Tak Beri Bantuan Hukum ke Bupati Langkat yang Kena OTT KPK, Viva Yoga: Tanggung Jawab Pribadi
Infografis
4 Alasan Selat Hormuz...
4 Alasan Selat Hormuz Jadi Medan Perang Mematikan Antara Iran dan AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved