Aspek Hukum Pidana Kontroversi Pernyataan RG di Depan Massa Buruh

Merujuk ketujuh isi pernyataan RG di depan massa buruh tersebut dari aspek hukum pidana sudah tampak jelas dan terang bahwa pernyataan RG tidak termasuk kritik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis kecuali pernyataan yang dilandasi itikad tidak baik terhadap pemerintah pada umumnya dan khususnya Presiden Joko Widodo. Itikad tidak baik itu dilampiaskan dengan menggunakan kata-kata kotor atau tidak sopan terhadap seorang Presiden RI yang merupakan lambang negara dan dipilih secara demokratis oleh rakyat Indonesia.

Jika RG mengatakan dalam berbagai medsos bahwa pernyataannya ditujukan terhadap presiden sebagai pemegang jabatan publik akan tetapi RH juga harus memberikan alasan-alasan yang diterima dan diakui Hukum yang berlaku di negeri ini, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilanggar Presiden Joko Widodo.

Dan jikapun ada pelanggaran hukum oleh Presiden terdapat mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah barang tentu seharusnya sudah dipahami oleh seorang RG yang menurut pengakuannya, seorang intelektual.

Perkembangan selanjutnya dari kontroversi pernyataan yang bersangkutan, RG menyampaikan permintaan maaf kepada atas terjadinya kegaduhan dalam masyarakat tetapi tidak secara eksplisit maupun implisit permintaan maaf atas kata-kata, “bajingan yang tolol dan bajingan yang pengecut ajaib bajingan tapi pengecut”.

Dari aspek hukum pidana selaku hukum publik, permintaan maaf RG di muka publik tidak serta merta menghentikan tindakan pro justitia kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap RG karena telah ada laporan pengaduan lebih dari 20 (dua puluh) laporan masyarakat terhadap RG.

Selain RG, juga penyelenggara medsos dan penyelenggara seminar dapat diperiksa pihak Bareskrim dengan dugaan turut serta bersama RG melakukan tindak pidana baik yang diatur dalam KUHP, Peraturan Pidana No 1/1946 dan UU No 11/2008 yang diubah UU No 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pernyataan RG tidak hanya merupakan delik aduan akan tetapi juga delik biasa yaitu delik material sehingga pendapat yang mengatakan RG tidak dapat dipidana tidak sepenuhya benar karena masih terdapat pelanggaran yang bersangkutan yang termasuk delik biasa; jika presiden atau keluarganya menyampaikan pengaduan kepada kepolisian sudah ada ancaman hukuman yang akan dijatuhkan kepada RG.