Survei Y-Publica: 80,3 Persen Masyarakat Puas, Ingin Program Jokowi Berlanjut
Jum'at, 02 Juni 2023 - 04:08 WIB
loading...
Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi sangat tinggi, menembus hingga 80,3 persen. Itu hasil survei Y-Publica. Foto: SINDOnews/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kurang dari setahun lagi bakal digelar Pilpres 2024 untuk memilih pemimpin nasional yang baru. Temuan survei Y-Publica menunjukkan, pada sisa penghujung pemerintahan periode kedua, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi sangat tinggi, menembus hingga 80,3 persen.
Di antara yang menyatakan puas, sebanyak 9,0 persen merasa sangat puas. Sementara itu publik yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Jokowi tercatat hanya 17,9 persen, di antaranya 1,2 persen sangat tidak puas. Sisanya menyatakan tidak tahu/tidak jawab sebanyak 1,8 persen.
Baca juga: Kepuasan terhadap Jokowi Meningkat, Elektabilitas Gerindra Ikut Naik
Tingginya tingkat kepuasan menunjukkan harapan besar publik untuk dilanjutkannya program-program pemerintahan Jokowi. Hal ini menjadi tantangan bagi para bakal calon presiden yang ingin berlaga, terutama capres yang menyerukan perubahan.
"Sebanyak 80,3 persen publik merasa puas terhadap pemerintahan Jokowi, mencerminkan arus besar keinginan masyarakat luas akan keberlanjutan program-program Jokowi," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dalam press release di Jakarta, pada Kamis (1/6/2023).
Menurut Rudi, setidaknya sejumlah nama bacapres yang mengklaim bakal melanjutkan program Jokowi pada pemerintahan berikutnya. Di antaranya adalah orang-orang di lingkaran kabinet, seperti Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Sandiaga Uno, dan Erick Thohir.
Selain itu ada pula figur dengan latar belakang kepala daerah seperti Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Khofifah Indar Parawansa. "Setidaknya nama-nama tersebut mendukung program-program pemerintahan pusat yang dipimpin Jokowi," Rudi menambahkan.
Di sisi lain, terdapat figur bacapres yang kerap melontarkan kritik dan bahkan dilabeli sebagai antitesis Jokowi, seperti mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Lalu ada pula ketua umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, yang notabene memang berasal dari kalangan oposisi.
"Bagi para capres yang berada pada kubu keberlanjutan, mereka dipaksa untuk adu gagasan yang melampaui standar tinggi Jokowi yang telah menjadi benchmark," tandas Rudi.
Publik berharap, akan adanya gagasan-gagasan bernas dari para capres hingga menuju kontestasi mendatang. Di luar retorika simbolik, Jokowi melontarkan beberapa isyarat terhadap capres yang didukungnya, seperti pemimpin yang berani demi rakyat.
"Dalam praktiknya, Jokowi berani mengambil kebijakan hilirisasi tambang meskipun mendapat gugatan dari negara-negara Eropa," jelasnya.
Kriteria lainnya adalah pemimpin yang memahami potensi dan peluang yang ada serta merumuskan strategi untuk memajukan negara. "Jokowi mengingatkan soal bonus demografi pada tahun 2030-an yang jika tidak dimanfaatkan bakal membuat kita gagal menjadi middle income," ungkapnya.
Selain itu tentu saja pemimpin populis atau memiliki kedekatan dengan rakyat "Sejak awal menjadi walikota Solo dan gubernur DKI Jakarta, Jokowi kerap melakukan blusukan, agar benar-benar dekat dan memahami hati rakyat, serta menjadi pelecut untuk terus bekerja demi rakyat," ujar Rudi.
Sementara itu kriteria yang paling sulit adalah harapan Jokowi untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki komitmen kuat untuk memberantas korupsi dan merawat demokrasi.
"Barangkali di sinilah titik lemah yang disadari Jokowi selama menjabat dua periode sejak 2014 silam," ucapnya.
Penangkapan Menkominfo Johnny G Plate menambah panjang daftar menteri-menteri Jokowi yang tersangkut korupsi. Demikian pula dengan rentetan skandal hidup mewah para pejabat yang tidak sesuai dengan laporan harta kekayaan yang disampaikan.
Tidak hanya indeks persepsi korupsi yang melorot, tetapi juga peringkat demokrasi Indonesia yang tercatat masih berada pada kategori flawed (cacat). "Publik kelas menengah menyoroti soal meningkatnya ancaman terhadap kebebasan berekspresi," lanjut Rudi.
Baca juga: Temuan Survei Online Indikator: Kepuasan Terhadap Jokowi Berkurang Tipis
"Apakah ketidakpuasan yang muncul, termasuk kritik terhadap program-program unggulan Jokowi pada sektor infrastruktur seperti kereta cepat dan pemindahan ibukota, bisa menjadi amunisi bagi bacapres yang menyerukan perubahan, juga menjadi tantangan tersendiri," Rudi menegaskan.
Artinya, mereka juga ditantang untuk memberikan gagasan alternatif, bukan sekadar tidak mau meneruskan program-program Jokowi. "Kalau hanya ingin membuat mangkrak tentu mudah, tapi bagaimana menjelaskan kepada mayoritas publik yang ingin keberlanjutan," tutupnya.
Survei Y-Publica dilakukan pada 21-27 Mei 2023 kepada 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Data diambil melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih secara multistage random sampling. Margin of error ±2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen.
Di antara yang menyatakan puas, sebanyak 9,0 persen merasa sangat puas. Sementara itu publik yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Jokowi tercatat hanya 17,9 persen, di antaranya 1,2 persen sangat tidak puas. Sisanya menyatakan tidak tahu/tidak jawab sebanyak 1,8 persen.
Baca juga: Kepuasan terhadap Jokowi Meningkat, Elektabilitas Gerindra Ikut Naik
Tingginya tingkat kepuasan menunjukkan harapan besar publik untuk dilanjutkannya program-program pemerintahan Jokowi. Hal ini menjadi tantangan bagi para bakal calon presiden yang ingin berlaga, terutama capres yang menyerukan perubahan.
"Sebanyak 80,3 persen publik merasa puas terhadap pemerintahan Jokowi, mencerminkan arus besar keinginan masyarakat luas akan keberlanjutan program-program Jokowi," kata Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono dalam press release di Jakarta, pada Kamis (1/6/2023).
Menurut Rudi, setidaknya sejumlah nama bacapres yang mengklaim bakal melanjutkan program Jokowi pada pemerintahan berikutnya. Di antaranya adalah orang-orang di lingkaran kabinet, seperti Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Sandiaga Uno, dan Erick Thohir.
Selain itu ada pula figur dengan latar belakang kepala daerah seperti Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Khofifah Indar Parawansa. "Setidaknya nama-nama tersebut mendukung program-program pemerintahan pusat yang dipimpin Jokowi," Rudi menambahkan.
Di sisi lain, terdapat figur bacapres yang kerap melontarkan kritik dan bahkan dilabeli sebagai antitesis Jokowi, seperti mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Lalu ada pula ketua umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, yang notabene memang berasal dari kalangan oposisi.
"Bagi para capres yang berada pada kubu keberlanjutan, mereka dipaksa untuk adu gagasan yang melampaui standar tinggi Jokowi yang telah menjadi benchmark," tandas Rudi.
Publik berharap, akan adanya gagasan-gagasan bernas dari para capres hingga menuju kontestasi mendatang. Di luar retorika simbolik, Jokowi melontarkan beberapa isyarat terhadap capres yang didukungnya, seperti pemimpin yang berani demi rakyat.
"Dalam praktiknya, Jokowi berani mengambil kebijakan hilirisasi tambang meskipun mendapat gugatan dari negara-negara Eropa," jelasnya.
Kriteria lainnya adalah pemimpin yang memahami potensi dan peluang yang ada serta merumuskan strategi untuk memajukan negara. "Jokowi mengingatkan soal bonus demografi pada tahun 2030-an yang jika tidak dimanfaatkan bakal membuat kita gagal menjadi middle income," ungkapnya.
Selain itu tentu saja pemimpin populis atau memiliki kedekatan dengan rakyat "Sejak awal menjadi walikota Solo dan gubernur DKI Jakarta, Jokowi kerap melakukan blusukan, agar benar-benar dekat dan memahami hati rakyat, serta menjadi pelecut untuk terus bekerja demi rakyat," ujar Rudi.
Sementara itu kriteria yang paling sulit adalah harapan Jokowi untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki komitmen kuat untuk memberantas korupsi dan merawat demokrasi.
"Barangkali di sinilah titik lemah yang disadari Jokowi selama menjabat dua periode sejak 2014 silam," ucapnya.
Penangkapan Menkominfo Johnny G Plate menambah panjang daftar menteri-menteri Jokowi yang tersangkut korupsi. Demikian pula dengan rentetan skandal hidup mewah para pejabat yang tidak sesuai dengan laporan harta kekayaan yang disampaikan.
Tidak hanya indeks persepsi korupsi yang melorot, tetapi juga peringkat demokrasi Indonesia yang tercatat masih berada pada kategori flawed (cacat). "Publik kelas menengah menyoroti soal meningkatnya ancaman terhadap kebebasan berekspresi," lanjut Rudi.
Baca juga: Temuan Survei Online Indikator: Kepuasan Terhadap Jokowi Berkurang Tipis
"Apakah ketidakpuasan yang muncul, termasuk kritik terhadap program-program unggulan Jokowi pada sektor infrastruktur seperti kereta cepat dan pemindahan ibukota, bisa menjadi amunisi bagi bacapres yang menyerukan perubahan, juga menjadi tantangan tersendiri," Rudi menegaskan.
Artinya, mereka juga ditantang untuk memberikan gagasan alternatif, bukan sekadar tidak mau meneruskan program-program Jokowi. "Kalau hanya ingin membuat mangkrak tentu mudah, tapi bagaimana menjelaskan kepada mayoritas publik yang ingin keberlanjutan," tutupnya.
Survei Y-Publica dilakukan pada 21-27 Mei 2023 kepada 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Data diambil melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih secara multistage random sampling. Margin of error ±2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen.
(mhd)
Lihat Juga :
