Angin Segar Ekonomi Indonesia di Awal Tahun

Pertumbuhan ekonomi juga semakin berkualitas, sebagaimana tercermin pada konsistensi penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Indikator dini juga masih menunjukkan keberlanjutan tren tersebut. Indeks PMI Manufaktur nasional April 2023 masih menguat ke level 52,7 dan konsisten berada pada zona ekspansi di sepanjang tahun 2023.

Mendorong Peran Aktif Belanja Daerah
Pengeluaran pemerintah merupakan faktor yang memilki peranan besar dalam pertumbuhan ekonomi. Terbukti, pengeluaran peemrintah melalui percepatan penyerapan belanja APBN, khususnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), telah berhasil mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah di triwulan 2023 ini. Komponen belanja APBN yang termasuk ke dalam konsumsi pemerintah, seperti belanja barang tumbuh tinggi sebesar 36,4% serta belanja pegawai tumbuh 1,2%.

Sejatinya pengeluaran pemerintah tak hanya bertumpu pada pemerintah pusat melalui belanja APBN semata, melainkan juga perlu adanya keterlibatan peran aktif daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peran pemerintah daerah melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu didorong dalam mempercepat belanja daerah guna menggerakan perekonomian. Hal inikarena percepatan realisasi belanja daerah diyakin dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

APBD sebagai instrumen fiskal memiliki fungsi strategis dalam peningkatan daya beli masyarakat. Belanja APBD memiliki fungsi stabilisasi untuk mempertahankan daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat, di mana konsumsi domestik merupakan tulang punggung dari ekonomi nasional.

Selain itu, alokasi APBD yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja juga menjadi penting, seiring dengan tren pertumbuhan penduduk khususnya usia produktif yang semakin tinggi. Pertumbuhan populasi tanpa disertai dengan ketersediaan kesempatan kerja hanya akan menjadi bencana demografi sehingga pertumbuhan penduduk justru berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, alokasi APBD pada belanja produktif perlu menjadi prioritas pemerintah daerah.

Urgensi Efisiensi Biaya Logistik
Selain mendorong konsumsi masyarakat, pemerintah juga perlu fokus pada penurunan biaya logistik yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 2023. Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang efektif dan efisien menjadi salah satu penggerak utama bagi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, di tengah persaingan ekonomi global yang semakin tinggi, Sislognas yang berkualitas dapat menjadi nilai tambah bagi daya saing Indonesia di kancah perekonomian global. Sistem logistik tersebut tentunya berkaitan dengan jaringan infrastruktur transportasi dan informasi serta kebijakan dan regulasi yang dibangun pemerintah. Artinya, semakin baik sistem logistik yang ada, maka semakin efisien biaya logistik.

Pasalnya, Data Kementerian Keuangan mencatat bahwa biaya logistik Indonesia tahun 2020 di menjadi yang termahal di kawasan ASEAN, yakni mencapai 23,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang sebagian besar (8,5%) disumbangkan oleh transportasi darat.

Alhasil, tingginya biaya logistik di Indonesia tersebut membuat daya saing produk Indonesia kurang maksimal ketika menghadapi persaingan dengan produk impor. Pada kondisi inilah terjadi “dead weight loss” karena konsumen membeli terlalu mahal, sehingga produksi tidak optimal.

Selama ini, secara spasial struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia ini masih didominasi oleh Pulau Jawa dan Sumatra. Terbaru, data BPS mencatat bahwa kelompok provinsi di Pulau Jawa pada triwulan I-2023 masih memimpin struktur ekonomi Indonesia secara spasial dengan peranan sebesar 57,17 %.