Sisi Lain Benny Moerdani, Jenderal Katolik yang Pernah Mondok di Pesantren Cepu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengungkapkan, ketika memutuskan Benny sebagai Panglima, Soeharto menggunakan caranya yang sangat khas: kalem dan halus. Maksudnya, Soeharto tak langsung menyebut nama Benny sebagai penerus Jusuf, melainkan dengan kode tertentu.

Saat disodorkan tiga nama jenderal bintang tiga: Himawan Susanto, Yogie S Memet dan Soesilo Sudarman, penguasa Cendana itu justru mencari 'anak emas'-nya.

“Benny ada di mana sekarang?” tanya mantan Pangkostrad itu, ditulis Prabowo dalam buku biografinya ‘Kepemimpinan Militer: Catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto’.

Pertanyaan ini jelas sebuah sinyal. Dalam pandangan Prabowo, tidak mungkin Pak Harto tidak tahu di mana Benny Moerdani berada.

Adapun Jusuf mengakui dirinya semula tak merekomendasi Benny sebagai calon Pangab. Bukan apa-apa, ahli intelijen itu baru bintang dua, tak pernah jadi pangdam, juga belum pernah mengenyam pendidikan Seskoad.

Apa lacur, Soeharto bergeming. Tidak hanya dipasrahi jabatan Pangab, Benny juga diplot sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamnan dan Ketertiban (Pangkopkamtib).

Siapa pun tahu, Kopkamtib semula dibentuk Harto untuk membersihkan sisa-sisa PKI. Tapi, lembaga ini lama-lama menjadi ‘organisasi super’ dan acap diidentikkan sebagai tameng Soeharto untuk membabat semua gerakan/tindakan yang berlawanan dengannya.

Dicap Memusuhi Islam

Hubungan Soeharto dengan kalangan Islam Indonesia diwarnai pasang-surut. Di awal pemerintahan Orde Baru, Harto banyak menekan kelompok muslim. Sikap ini diduga kuat karena latar belakangnya yang abangan, juga pemikirannya bahwa kelompok Islam sangat mungkin menghambat ambisi politiknya. Ketegangan makin terjadi karena banyak kebijakan Orba yang memojokkan bahkan mengucilkan Islam.

Situasi ini jelas berbalik drastis dengan harapan kelompok Islam ketika awal Orba. Kalangan muslim tatanan pemerintahan Soeharto lebih baik dibandingkan Demokrasi Terpimpin.

Nyatanya, Harto bukan saja menyingkirkan kepentingan-kepentingan PKI di pemerintahan. “Tetapi juga menyingkirkan kepentingan umat Islam yang dianggap pernah melanggar UUD 1945 dan Pancasila,” kata Muhammad Hisyam dalam ‘Krisi Masa Kini dan Orde Baru’.