Melipatgandakan Konsolidasi Kebangsaan di Tahun Politik

Raihan Ariatama
Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2021-2023

MENJELANG kontestasi elektoral Pemilu 2024, ketegangan antarwarga negara akan mengalami peningkatan. Sebabnya adalah perbedaan pandangan dan pilihan politik yang terfasilitasi melalui rangkaian tahapan pemilu.

Karenanya, ketegangan antarwarga negara tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak menjelma konflik, kerusuhan, dan kekerasan.

Dalam demokrasi, ketegangan antarwarga negara akibat perbedaan pilihan politik merupakan kondisi yang biasa. Jika tidak ada ketegangan, kita patut curiga dengan kondisi demokrasi kita; apakah rakyat sudah takut untuk mengungkapkan perbedaan pilihan politiknya ataukah rakyat telah letih untuk berpartisipasi dalam politik karena ujungnya sama saja--tidak ada perubahan dalam kehidupan publik.

Baca Juga: koran-sindo.com

Persoalannya bukan terletak dalam ketegangan antarwarga tersebut, melainkan pada polarisasi politik yang terbentuk akibat ketegangan tersebut, yang menyebabkan masyarakat terbelah.

Apalagi, ketegangan tersebut dipicu oleh politisasi identitas yang berlebihan, yang dibalut dengan sentimen rasial, etnisitas dan agama. Sehingga, dampaknya adalah jurang keterbelahan masyarakat yang semakin melebar dan mendalam, sekaligus membekas dalam memori kolektif masyarakat.

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 menjadi titik awal polarisasi politik, menguat pada gelaran Pilkada DKI Jakarta 2017 dan semakin tidak terkendali dalam Pilpres 2019. Residu-residu polarisasi politik sampai saat ini masih membekas.

Cebong dan kampret serta kadrun--identitas-identitas kelompok yang diasosiasikan dengan afiliasi keagamaan dalam konteks politik--masih mewarnai diskursus dan perilaku politik kita hingga hari ini. Prediksinya, polarisasi politik akan menentukan pilihan pemilih dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang.

Politik Identitas dan Masyarakat yang Terbelah
Apakah politik identitas berbanding lurus dengan polarisasi politik dan keterbelahan masyarakat? Menurut Rumadi Ahmad (2022), tidak semua politik identitas memiliki daya rusak terhadap keutuhan bangsa. Dengan kata lain, politik identitas tidak berarti menimbulkan polarisasi politik dan keterbelahan masyarakat.