Kenaikan Harga BBM Momentum Beralih ke Transportasi Massal
Senin, 29 Agustus 2022 - 08:40 WIB
Masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam apabila harga BBM dinaikkan. FOTO/TAHYUDIN/KORAN SINDO
Rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat sepertinya tidak bisa dihindarkan. Sinyal tersebut sejak dua pekan terakhir terus menyeruak. Setelah dua pekan sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan wacana kenaikan harga BBM, pekan kemarin giliran Menteri Energi Sumber Daya Arifin Tasrif dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang buka suara.
Arifin Tasrif maupun Sri Mulyani memang belum secara tegas menyatakan kenaikan BBM sesegara mungkin. Alih-alih menjelaskan rencana kenaikan harga BBM, keduanya justru buka-bukaan mengenai kondisi terkini perihal anggaran subsidi yang kian membengkak dan pasokan BBM bersubsidi jenis solar dan BBM penugasan jenis pertalite.
Dalam penjelasannya Sri Mulyani membeberkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama pos subsidi dan kompensasi energi yang jumlahnya terus membengkak. Menurut Sri Mulyani, anggaran subsidi dan kompensasi yang nilainya mencapai Rp502,4 triliun itu, tidak tepat sasaran. Angka tersebut juga naik dari patokan awal Rp152 triliun pada APBN 2022. Penambahan beban subsidi ini bukan tidak mungkin terus bertambah apabila tidak ada upaya pembatasan konsumsi BBM jenis solar dan pertalite.
Dia mengunkapkan bahwa 89% solar dinikmati dunia usaha, sedangkan 11% lainnya dinikmati oleh rumah tangga. Dari total segmen rumah tangga, ternyata 95% dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 5% yang dinikmati rumah tangga miskin (petani dan nelayan). Sementara untuk konsumsi pertalite, sebanyak 14% dinikmati dunia usaha dan mayoritas dinikmati oleh rumah tangga yakni 86%.
Arifin Tasrif maupun Sri Mulyani memang belum secara tegas menyatakan kenaikan BBM sesegara mungkin. Alih-alih menjelaskan rencana kenaikan harga BBM, keduanya justru buka-bukaan mengenai kondisi terkini perihal anggaran subsidi yang kian membengkak dan pasokan BBM bersubsidi jenis solar dan BBM penugasan jenis pertalite.
Dalam penjelasannya Sri Mulyani membeberkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama pos subsidi dan kompensasi energi yang jumlahnya terus membengkak. Menurut Sri Mulyani, anggaran subsidi dan kompensasi yang nilainya mencapai Rp502,4 triliun itu, tidak tepat sasaran. Angka tersebut juga naik dari patokan awal Rp152 triliun pada APBN 2022. Penambahan beban subsidi ini bukan tidak mungkin terus bertambah apabila tidak ada upaya pembatasan konsumsi BBM jenis solar dan pertalite.
Dia mengunkapkan bahwa 89% solar dinikmati dunia usaha, sedangkan 11% lainnya dinikmati oleh rumah tangga. Dari total segmen rumah tangga, ternyata 95% dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 5% yang dinikmati rumah tangga miskin (petani dan nelayan). Sementara untuk konsumsi pertalite, sebanyak 14% dinikmati dunia usaha dan mayoritas dinikmati oleh rumah tangga yakni 86%.
Lihat Juga :