KIB Lirik Cawapres Non Parpol, Pengamat: Harus Punya Basis Massa

JAKARTA - Pengamat Politik, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan syarat calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung dari non parpol oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dinilai harus punya basis massa untuk mendongkrak elektabilitas calon presiden (capres). Pandangan ini sebagai respons atas KIB membuka ruang untuk cawapres yang akan diusung nanti berasal dari profesional atau non parpol.

"Capres-cawapres itu kan saling menguatkan ya. Cawapres menjadi penting karena kalau milih cawapresnya salah itu tidak akan efektif, tidak akan mendongkrak atau menambah elektoral. Jadi memang, menjadi penting untuk menilai capres dan cawapres yang ideal," ujar Pangi dalam keterangannya, Sabtu (23/7/2022).

Pangi mencontohkan sejumlah figur yang mempunyai elektoral seperti Ridwan Kamil yang punya basis massa di Jawa Barat, Khofifah Indar Parawansa representase NU, Erick Thohir dan Sandiaga Uno pebisnis.

"Tapi kalau klasternya Ketua Umum Partai Demokrat AHY misalnya, atau Andika Perkasa dari klaster militer," kata Pangi.

Namun beda hal dengan Anies Baswedan. Anies kata Pangi, akan diusung menjadi capres bukan cawapres. "Jadi agak complicated," ucap Pangi.



CEO and Founder Voxpol Center Research and Consulting ini menyarankan kepada KIB tetap mengusung capres atau cawapresnya berasal dari kader partai. Pangi tak mau parpol dianggap tak mampu mencetak kader yang mumpuni untuk diusung sebagai capres atau cawapres.

"Jangan sampai kemudian orang partai itu dianggap tidak mampu dan tidak bisa diandalkan. Tiket untuk Pilpres atau Pileg jangan dijual ke yang lain tapi dipakai untuk kader, dipakai oleh orang yang berkontribusi di partai, yang sudah berkarya, mestinya begitu idealnya," jelas Pangi.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa mengatakan, syarat utama bagi seseorang yang diusung sebagai kepala daerah hingga presiden adalah kader partai. Hal tersebut merupakan tradisi yang tak boleh dirusak.

"Bung Karno sampai dengan Pak Jokowi, itu semua kader partai yang jadi Presiden, betul tidak? Jadi kita berharap ke depan jangan dirusak tradisi itu," ucap dia.

"Harusnya adalah kader partai, jadi siapa yang mau jadi Presiden harus masuk ke partai karena setengah mati kita mengurusi partai terus ada orang lain masuk saja begitu," sambungnya.

Meski begitu menurut dia, ada pengecualian bagi jabatan wakil yang bisa diisi oleh orang non parpol untuk menunjukkan demokrasi. "Kalau Wakil Presiden ya mungkin gitu ya, masih mungkin non partai, untuk menunjukkan bahwa partai politik itu demokratis dan bisa membuka peluang juga, jadi bukan dia berarti mendiskriminasi, enggak," jelas dia.

"Tapi juga orang partai politik jangan didiskriminasi selama profesional, jadi seimbang gitu ya. Jadi orang politik juga banyak yang profesional," tutupnya.