Papua, Jalan Kebudayaan dan Transformasi Pembangunan

Demokrasi langsung meliputi pemenuhan sekaligus pelaksanaan hak-hak sipil dan politik masyarakat Papua, sementara distribusi infrastruktur sosial memastikan terdistribusikanya fasilitas infrastuktur sosial secara merata, yakni bidang kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Harapanya, hal tersebut mampu mendorong partisipasi semua pihak dalam pembangunan tanah Papua karena tidak ada yang merasa tersisih dan terkucil dalam pembangunan.

Ini belum berbicara terkait Otonomi Khusus Papua. Dana Otsus plus dana infrastruktur yang dikucurkan untuk Papua dan Papua Barat hingg saat ini telah mencapai lebih Rp 138,6 triliun. Namun, harus diakui, besarnya dana tersebut belum mampu mengungkit kesejahteraan masyarakat Papua dan belum mampu melepaskan Papua dari predikat provinsi termiskin di Indonesia.

Saya ingin mengatakan, program dana Otsus selama ini telah berjalan baik khususnya di bidang infrastrukur. Tetapi dana itu belum mampu memperbaiki pembangunan sosial masyarakat Papua. Di sinilah perlunya membangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dengan daerah, dengan tokoh adat, serta dengan stakeholder lainya yang menjadi penggerak ekonomi Papua. Ini penting agar upaya membangun kesejahteraan Papua bisa tepat sasaran.

Singkatnya, tantangan utama dalam desain pembangunan Papua di masa depan adalah membuka keterisolasian, membuka lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pembangunan yang lebih merata, serta secara terus menerus membangun dialog lewat jalan-jalan kebudayaan.

Pendekatan sosial budaya – saya menyebutnya dengan istilah jalan kebudayaan- menjadi faktor penting dalam desain pembangunan Papua masa depan. Pembangunan di Papua tidak boleh hanya sektoral semata (hanya soal ekonomi dan fisik), tetapi juga harus secara sosietal, yakni pembangunan yang diarahkan pada pembangunan elemen dasar dari kehidupan sosial budaya masyarakat Papua.

Kita harus mengakhiri narasi kekerasan yang selama ini identik dan terbangun tentang Papua.