Demokrat Tegaskan Tolak Masa Jabatan Presiden 3 Periode
Senin, 04 April 2022 - 17:39 WIB
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menolak wacana masa jabatan presiden 3 periode yang digaungkan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
"Jelas kita tolak (wacana) itu," kata AHY kepada wartawan, Rabu (30/3/2022).
Penolakan ini menjadi penegasan putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengingat sebelumnya AHY pernah menyatakan menolak tegas wacana penundaan Pemilu Pemilu 2024, sebelum Apdesi melontarkan wacana Jokowi 3 periode.
"Ini kan, pintu masuknya jelas. Kalau mau lakukan perubahan, katanya konstitusi harus diamendemen dulu. Lalu batasnya apa? Ditunda 3 tahun? Kenapa tidak 10 tahun saja sekalian? Artinya ini bahaya. Siapa yang tahu berhenti di mana?" kata AHY kala itu.
Ketegasan AHY terkait hal ini, mendapat dukungan penuh seluruh insan Demokrat, mulai DPP hingga akar rumput partai di pelosok Tanah Air. Anggota Fraksi Partai Demokrat Kota Tangerang, Gunawan Dewantoro memastikan seluruh insan, kader dan simpatisan Demokrat bersama rakyat di seluruh Indonesia, akan berjuang bersama AHY untuk menegakkan konstitusi negara dengan menolak 3 periode Jokowi.
"Pertama, kami kader Demokrat seluruh Indonesia teguh sami'na wa atho'na dengan Mas AHY. Kedua, perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode jelas sangat berbahaya karena dapat mengulang kembali sejarah kelam masa Orde Baru," kata Gunawan Dewantoro kepada wartawan, Senin (4/4/2022).
Selain bertentangan dengan konstitusi, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang ini memandang perpanjangan masa jabatan presiden juga tidak sesuai dengan semangat dan ruh reformasi, yang digelorakan mahasiswa bersama rakyat Indonesia 23 tahun lalu. "Kalau kepala desa ingin jabat 3 periode, tidak apa-apa karena ada rules-nya. Kalau presiden ya cukup 2 periode saja. Bukannya Pak Jokowi sedari awal tegas katakan tidak mau 3 periode," tutur Gunawan.
Baca juga: Politikus PDIP Tanya soal Apdesi Deklarasi Jokowi 3 Periode, Mensesneg: Itu Setelah Kami Pergi
Salah satu aktivis 98 ini meminta elite-elite politik untuk tidak melupakan seluruh jasa pengorbanan rakyat Indonesia khususnya mahasiswa, yang rela terluka parah hingga meregang nyawa demi reformasi dan tegaknya demokrasi di Indonesia.
"Jelas kita tolak (wacana) itu," kata AHY kepada wartawan, Rabu (30/3/2022).
Penolakan ini menjadi penegasan putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengingat sebelumnya AHY pernah menyatakan menolak tegas wacana penundaan Pemilu Pemilu 2024, sebelum Apdesi melontarkan wacana Jokowi 3 periode.
"Ini kan, pintu masuknya jelas. Kalau mau lakukan perubahan, katanya konstitusi harus diamendemen dulu. Lalu batasnya apa? Ditunda 3 tahun? Kenapa tidak 10 tahun saja sekalian? Artinya ini bahaya. Siapa yang tahu berhenti di mana?" kata AHY kala itu.
Ketegasan AHY terkait hal ini, mendapat dukungan penuh seluruh insan Demokrat, mulai DPP hingga akar rumput partai di pelosok Tanah Air. Anggota Fraksi Partai Demokrat Kota Tangerang, Gunawan Dewantoro memastikan seluruh insan, kader dan simpatisan Demokrat bersama rakyat di seluruh Indonesia, akan berjuang bersama AHY untuk menegakkan konstitusi negara dengan menolak 3 periode Jokowi.
"Pertama, kami kader Demokrat seluruh Indonesia teguh sami'na wa atho'na dengan Mas AHY. Kedua, perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode jelas sangat berbahaya karena dapat mengulang kembali sejarah kelam masa Orde Baru," kata Gunawan Dewantoro kepada wartawan, Senin (4/4/2022).
Selain bertentangan dengan konstitusi, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang ini memandang perpanjangan masa jabatan presiden juga tidak sesuai dengan semangat dan ruh reformasi, yang digelorakan mahasiswa bersama rakyat Indonesia 23 tahun lalu. "Kalau kepala desa ingin jabat 3 periode, tidak apa-apa karena ada rules-nya. Kalau presiden ya cukup 2 periode saja. Bukannya Pak Jokowi sedari awal tegas katakan tidak mau 3 periode," tutur Gunawan.
Baca juga: Politikus PDIP Tanya soal Apdesi Deklarasi Jokowi 3 Periode, Mensesneg: Itu Setelah Kami Pergi
Salah satu aktivis 98 ini meminta elite-elite politik untuk tidak melupakan seluruh jasa pengorbanan rakyat Indonesia khususnya mahasiswa, yang rela terluka parah hingga meregang nyawa demi reformasi dan tegaknya demokrasi di Indonesia.
tulis komentar anda