Efek Ekonomi Krisis Rusia Vs Ukraina
Sabtu, 05 Maret 2022 - 14:44 WIB
Sementara itu, target yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 tercatat 5,2%. Sedangkan untuk kuartal pertama ini, Kementerian Keuangan memproyeksikan perekonomian bakal tumbuh 4,5% hingga 5,2% secara tahunan.
Efek kedua dari perang di Ukraina adalah kenaikan harga sejumlah komoditas. Mulai dari gandum, batu bara hingga minyak mentah. Dalam tulisan ini, penulis hanya fokus terhadap harga "emas hitam" terhadap ekonomi dunia dan Indonesia.
Ketika tulisan ini dibuat, harga minyak telah berada di atas USD100 per barel. Padahal, harga "emas hitam" sebelumnya hanya berada di kisaran USD50-60 per barel.
Sejumlah negara pun mulai menaikkan harga BBM. Di Indonesia, kenaikan harga mulai tampak pada BBM yang dijual SPBU asing seperti Shell. Sementara itu, PT Pertamina (Persero) belum menaikkan harga lantaran penaikan harga baru dilakukan per 12 Februari 2022 untuk jenis-jenis BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Hal itu didasarkan oleh Keputusan Menteri ESDM di mana rentang kenaikan berbeda-beda di setiap wilayah tanah air, mulai dari Rp 1.500 hingga Rp 2.650 per liter.
Ketika harga minyak naik, maka biaya produksi barang maupun jasa akan mengalami kenaikan. Begitu juga dengan ongkos logistiknya. Rambatannya akan terlihat di level konsumen hingga memicu inflasi atau bahasa sederhananya kenaikan harga barang dan jasa.
Harga-harga yang naik tentu harus diantisipasi lantaran beban masyarakat berpotensi bertambah. Padahal, masalah kelangkaan hingga mahalnya harga minyak goreng pun belum terselesaikan hingga saat ini.
ResponsPemerintah
Mengacu kepada dinamika yang ada, lantas apa yang harus dilakukan pemerintah merespons situasi saat ini? Yang pertama dan utama adalah menjaga konsumsi masyarakat. Seperti diketahui, perekonomian tanah air masih bertumpu kepada konsumsi rumah tangga, apabila mengacu kepada penghitungan produk domestik bruto (PDB) versi Badan Pusat Statistik (BPS). Proporsinya mencapai 56-58% dari total PDB.
Itu artinya, pemerintah perlu memastikan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Dalam keterangan pers secara virtual, Selasa (1/3), BPS melaporkan terjadi deflasi pada bulan Februari 2022 sebesar 0,02%. Namun, inflasi inti mencapai 0,2% atau berarti permintaan terhadap komoditas masih tinggi.
Selain memastikan agar program-program populer macam Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Sosial Tunai (BST) tetap berjalan baik, pemerintah juga dapat menjaga agar harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik meskipun harga minyak dunia melesat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan menjaga harga keekonomian BBM subsidi.
Efek kedua dari perang di Ukraina adalah kenaikan harga sejumlah komoditas. Mulai dari gandum, batu bara hingga minyak mentah. Dalam tulisan ini, penulis hanya fokus terhadap harga "emas hitam" terhadap ekonomi dunia dan Indonesia.
Ketika tulisan ini dibuat, harga minyak telah berada di atas USD100 per barel. Padahal, harga "emas hitam" sebelumnya hanya berada di kisaran USD50-60 per barel.
Sejumlah negara pun mulai menaikkan harga BBM. Di Indonesia, kenaikan harga mulai tampak pada BBM yang dijual SPBU asing seperti Shell. Sementara itu, PT Pertamina (Persero) belum menaikkan harga lantaran penaikan harga baru dilakukan per 12 Februari 2022 untuk jenis-jenis BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Hal itu didasarkan oleh Keputusan Menteri ESDM di mana rentang kenaikan berbeda-beda di setiap wilayah tanah air, mulai dari Rp 1.500 hingga Rp 2.650 per liter.
Ketika harga minyak naik, maka biaya produksi barang maupun jasa akan mengalami kenaikan. Begitu juga dengan ongkos logistiknya. Rambatannya akan terlihat di level konsumen hingga memicu inflasi atau bahasa sederhananya kenaikan harga barang dan jasa.
Harga-harga yang naik tentu harus diantisipasi lantaran beban masyarakat berpotensi bertambah. Padahal, masalah kelangkaan hingga mahalnya harga minyak goreng pun belum terselesaikan hingga saat ini.
ResponsPemerintah
Mengacu kepada dinamika yang ada, lantas apa yang harus dilakukan pemerintah merespons situasi saat ini? Yang pertama dan utama adalah menjaga konsumsi masyarakat. Seperti diketahui, perekonomian tanah air masih bertumpu kepada konsumsi rumah tangga, apabila mengacu kepada penghitungan produk domestik bruto (PDB) versi Badan Pusat Statistik (BPS). Proporsinya mencapai 56-58% dari total PDB.
Itu artinya, pemerintah perlu memastikan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Dalam keterangan pers secara virtual, Selasa (1/3), BPS melaporkan terjadi deflasi pada bulan Februari 2022 sebesar 0,02%. Namun, inflasi inti mencapai 0,2% atau berarti permintaan terhadap komoditas masih tinggi.
Selain memastikan agar program-program populer macam Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Sosial Tunai (BST) tetap berjalan baik, pemerintah juga dapat menjaga agar harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik meskipun harga minyak dunia melesat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan menjaga harga keekonomian BBM subsidi.
Lihat Juga :
tulis komentar anda