Dinamika Daerah Menghadapi Pandemi

Pulau Sumatera tercatat berkontribusi 21,7% terhadap PDB, lalu Kalimantan 8,25%, Sulawesi 6,89%, Bali dan Nusa Tenggara 2,78%, serta Maluku dan Papua 2,49% terhadap PDB. Tingginya perbedaan tingkat perekonomian antarwilayah di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya jumlah penduduk dan keberadaan industri penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar yang masih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kondisi tersebut mau tidak mau berpengaruh pada respons dan reaksi pemulihan ekonomi yang terjadi.

Respons Daerah dalam Pemulihan Ekonomi

Upaya untuk membangkitkan kembali perekonomian bangsa yang sempat terhantam badai pandemi sejatinya harus dimulai dari daerah-daerah agar fondasi baru ekonomi negara kian kuat. Akan tetapi, pemulihan ekonomi di setiap daerah akan memiliki bobot tantangan yang berbeda satu sama lain. Daerah dengan basis ekonomi sektor jasa, khususnya pariwisata, akan memiliki bobot tantangan yang lebih tinggi untuk melakukan pemulihan ekonomi dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki basis ekonomi di bidang pertanian.

Hal itu diperkuat dengan data BPS yang menunjukkan bahwa pada 2021, Bali dan Nusa Tenggara hanya mencatat pertumbuhan ekonomi 0,07% dengan kontribusi 2,78%. Rendahnya pertumbuhan kedua wilayah ini tak lepas dari belum pulihnya sektor pariwisata akibat pandemi Covid-19. Daerah yang pertumbuhan ekonominya bertumpu pada sektor pariwisata sulit untuk bertahan selama angka penularan Covid-19 belum dapat teratasi secara masif.

Di sisi lain, sektor pertanian dalam dua tahun terakhir ini khususnya di masa pandemi Covid-19 berhasil menjadi penyangga utama pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu pertanian mengalami pertumbuhan positif di saat sektor lain mengalami kontraksi. Kabupaten Malang, Kota Batu, Jawa Timur sebagai daerah pertanian termasuk holtikultura adalah salah satu daerah yang berhasil meningkatkan perekonomiannya untuk tetap tumbuh dan cepat dalam pemulihan ekonomi.

Sejatinya, terdapat beberapa instrumen kebijakan dari pemerintah pusat yang dapat digunakan oleh daerah sebagai pendorong pemulihan ekonomi di daerahnya. Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada 2022 tetap difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah dan menjaga kesehatan.

Oleh sebab itu, meski berada di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi, pemerintah daerah perlu terus mengoptimalkan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) agar transfer ke daerah dan dana desa dapat dimanfaatkan untuk mendorong penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Selama ini, fakta menunjukkan bahwa APBD di daerah belum 100% optimal satu sinergi dengan APBN. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab perbedaan dan lambannya laju pemulihan ekonomi di daerah. Selain masalah kapasitas fiskal daerah, struktur perekonomian, termasuk struktur APBD adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan dan kecepatan pemulihan perekonomian daerah.

Dengan demikian kemampuan manajerial dan mengelola hubungan kelembagaan di tingkat daerah menjadi krusial dalam mewujudkan program pemulihan ekonomi. Leadership yang kuat dan dekat dengan masyarakat akan sangat membantu dalam mendesain dan mengimplementasikan kebijakan daerah.