Tangkal Radikalisme, Pengamat Intelijen Dukung Penerapan Moderasi Beragama

Baca juga: Kedubes AS hingga Tiongkok Apresiasi Buku Moderasi Beragama



"Dengan begitu, moderasi beragama itu adanya semangat dan komitmen agar agama dan negara tidak dijadikan saling adu satu sama lain, tetapi saling melengkapi seperti 2 sisi koin yang saling melengkapi," ujarnya.

Sementara itu, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Romo Benny Susetyo menyoroti masifnya politik identitas berbasis agama di Indonesia, terutama sejak Pilkada DKI 2017. Menurutnya, politisasi agama akan terus diguanakan untuk meraup suara elektoral karena biayanya yang murah. Namun demikian, ia optimistis politisasi agama tidak efektif meraih dukungan publik.

"Saya optimis saja meskipun pertarungannya (politisasi agama) ramai di sosmed. Politik identitas akan terus dipakai tapi tidak akan laku. Politik identitas tidak begitu laku karena tidak signifikan mempengaruhi pilihan publik," katanya.

Muhammad AS Hikam, Menteri Riset dan Teknologi 1999-2001, menyebut politik identitas adalah suatu hal yang wajar selama tetap dalam koridor nilai-nilai demokrasi. "Politik pasti bawa identitas, tetapi tetap harus patuh pada Konstitusionalisme dan citizenship," katanya.

Selain itu, penggunaan Politik identitas mendorong berkembangnya paham intoleransi, radikal, dan terorisme yang dapat merugikan negara sehingga perlu dihindari dengan melakukan moderasi beragama.