Tangkal Radikalisme, Pengamat Intelijen Dukung Penerapan Moderasi Beragama
Jum'at, 17 Desember 2021 - 22:03 WIB
Direktur Eksekutif Centre of Intelligence Strategic Studies Ngasiman Djoyonegoro mengusulkan adanya audit forensik terhadap pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) yang diduga tidak sejalan dengan ideologi Pancasila. FOTO/IST
JAKARTA - Direktur Eksekutif Centre of Intelligence Strategic Studies Ngasiman Djoyonegoro mengusulkan adanya audit forensik terhadap pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) yang diduga tidak sejalan dengan ideologi Pancasila. Hal ini penting dilakukan untuk menutup celah potensi masuknya kelompok intoleran , radikal, dan terorisme ke dalam kementerian dan lembaga negara.
"Saya dulu pernah menulis supaya ada audit forensik terhadap aparat dan ASN kita. Supaya yang sudah beda dengan ideologi Pancasila, tidak melenceng lagi," kata Ngasiman dalam Seminar Publik bertajuk "Moderasi Beragama dan Tantangan Politik Identitas di Indonesia" yang diselenggarakan Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI), Jumat (17/12/2021).
Menurutnya, kementerian dan lembaga negara, terutama BUMN menjadi sasaran empuk kelompok radikal masuk dan mempengaruhi para pejabat dan pegawainya. "Mereka menggunakan pola-pola pendekatan yang kelompok dan top manajerial di lingkungan kementerian dan lembaga negara, terutama di BUMN kita," tuturnya.
Baca juga: Gus Muwafiq: Moderasi Beragama untuk Kedamaian dan Keutuhan NKRI
Sebab itu, ia berharap agar manajemen masjid-masjid BUMN menerapkan moderasi beragama. "Saya berharap di beberapa BUMN kita itu, komisaris terutama, ada manajemen di mesjid mereka itu betul-betul diterapkan moderasi beragama, supaya kelompok-kelompok dan aparat kita yang di kementerian itu bener-benar total dalam hal mendukung ideologi Pancasila serta menolak paham intoleransi, radikal, dan terorisme," ujarnya.
Ia juga meminta agar moderasi beragama dengan roadmap yang disusun Kementerian Agama dan lintas sektoral segera diterapkan. Terlebih, polarisasi akibat perbedaan pilihan politik menjelang 2024 semakin masif.
"Jangan sampai roadmap sudah dibikin tidak dijalankan, akhirnya sia-sia. Apalagi menjelang elektoral 2024, polarisasi benar-benar masif. Supaya tidak terdadak-dadak aparat kita, sejak dini harus menjadi sebuah langkah yang dijalankan. Kita tidak ingin terjadi seperti agenda Arab Spring melebar ke negara kita. Kita tetap menjaga persatuan dengan kemajemukan yang sudah berjalan yang sudah diterima oleh semua komponen bangsa," katanya.
Di tempat yang sama, Pengurus Harian Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI Pusat Makmun Rasyid mengungkapkan tentang makna moderasi beragama. Menurutnya, moderasi beragama bukan berarti memoderatkan agama, tetapi memoderasi cara kita mengimplementasikan agama dalam konteks NKRI.
"Saya dulu pernah menulis supaya ada audit forensik terhadap aparat dan ASN kita. Supaya yang sudah beda dengan ideologi Pancasila, tidak melenceng lagi," kata Ngasiman dalam Seminar Publik bertajuk "Moderasi Beragama dan Tantangan Politik Identitas di Indonesia" yang diselenggarakan Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI), Jumat (17/12/2021).
Menurutnya, kementerian dan lembaga negara, terutama BUMN menjadi sasaran empuk kelompok radikal masuk dan mempengaruhi para pejabat dan pegawainya. "Mereka menggunakan pola-pola pendekatan yang kelompok dan top manajerial di lingkungan kementerian dan lembaga negara, terutama di BUMN kita," tuturnya.
Baca juga: Gus Muwafiq: Moderasi Beragama untuk Kedamaian dan Keutuhan NKRI
Sebab itu, ia berharap agar manajemen masjid-masjid BUMN menerapkan moderasi beragama. "Saya berharap di beberapa BUMN kita itu, komisaris terutama, ada manajemen di mesjid mereka itu betul-betul diterapkan moderasi beragama, supaya kelompok-kelompok dan aparat kita yang di kementerian itu bener-benar total dalam hal mendukung ideologi Pancasila serta menolak paham intoleransi, radikal, dan terorisme," ujarnya.
Ia juga meminta agar moderasi beragama dengan roadmap yang disusun Kementerian Agama dan lintas sektoral segera diterapkan. Terlebih, polarisasi akibat perbedaan pilihan politik menjelang 2024 semakin masif.
"Jangan sampai roadmap sudah dibikin tidak dijalankan, akhirnya sia-sia. Apalagi menjelang elektoral 2024, polarisasi benar-benar masif. Supaya tidak terdadak-dadak aparat kita, sejak dini harus menjadi sebuah langkah yang dijalankan. Kita tidak ingin terjadi seperti agenda Arab Spring melebar ke negara kita. Kita tetap menjaga persatuan dengan kemajemukan yang sudah berjalan yang sudah diterima oleh semua komponen bangsa," katanya.
Di tempat yang sama, Pengurus Harian Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI Pusat Makmun Rasyid mengungkapkan tentang makna moderasi beragama. Menurutnya, moderasi beragama bukan berarti memoderatkan agama, tetapi memoderasi cara kita mengimplementasikan agama dalam konteks NKRI.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda