Minta Densus 88 Dibubarkan, Lemkapi Sebut Fadli Zon Pentingkan Politik

Kamis, 07 Oktober 2021 - 20:51 WIB
Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan mengecam pernyataan anggota Komisi I DPR Fadli Zon yang mendesak Densus 88 Antiteror Polri dibubarkan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan mengecam pernyataan anggota Komisi I DPR Fadli Zon yang mendesak Densus 88 Antiteror Polri dibubarkan. Edi menilai pernyataan Fadli Zon memiliki nuansa politis untuk Pemilu 2024.

"Kami melihat Fadli Zon lebih mementingkan politik dari pada memikirkan keamanan negara dan rakyat" ujar anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini, Kamis (7/10/2021).

Menurutnya, tidak ada alasan apa pun untuk membubarkan Densus 88 Antiteror. Saat ini, negara membutuhkan polisi antiteror untuk memberikan keamanan kepada rakyat. Selama ini Edi melihat rakyat merasa nyaman dengan kehadiran Densus 88 yang hadir siang malam untuk memberantas terorisme. Oleh karena itu, Edi menilai desakan agar Densus 88 dibubarkan sebagai pemikiran ngawur.

"Jadi kami melihat pernyataan politis Gerindra tidak rasional serta asbun," tegas pakar hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta ini.

Edi menjelaskan, gerakan sel-sel terorisme masih terus mengancam negara. Mereka tidak kelihatan tapi jaringannya sangat besar. Jaringan terorisme ini akan melakukan gerakan dan mengancam keamanan negara ketika melihat Densus 88 lengah. "Jangan biarkan jaringan terorisme ini bergerak dan mengganggu keamanan negeri ini," tegas dosen tindak pidana terorisme ini.



Sebelumnya Fadli Zon menyebut bahwa Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror Polri sebaiknya dibubarkan. Pernyataan ini disampaikan Fadli lewat cuitannya di Twitter, Rabu, 6 Oktober 2021. Dalam cuitannya itu Fadli zon meretweet berita berjudul "Densus 88 Klaim Taliban Menginspirasi Teroris Indonesia"

"Narasi semacam ini tak akan dipercaya rakyat lagi, berbau Islamifobia. Dunia sdh berubah, sebaiknya Densus 88 ini dibubarkan saja. Teroris memang harus diberantas, tapi jgn dijadikan komoditas," cuitnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(cip)
tulis komentar anda
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More