Marwan Jafar: WHO Harus Transparan soal Pandemi Corona
Selasa, 02 Juni 2020 - 14:46 WIB
Dari pemberitaan media, Marwan mencontohkan, Bill Gates telah menyiapkan vaksinasi Corona sebanyak 7 milliar penghuni dunia. Bahkan, konon sudah mulai akan dilakukan uji coba, termasuk kemungkinan ke Indonesia yang harusnya disikapi dengan hati-hati.
"Untuk itu, sebaiknya masing-masing negara diberikan keleluasaan untuk mengembangkan dan menggunakan kemampuan pengobatan covid-19 dengan obat-obatan dalam negeri, termasuk penemuan vaksin oleh negeri kita sendiri yang dikembangkan oleh kampus-kampus maupun perusahaan-perusahaan BUMN bidang Farmasi," tuturnya.
Marwan yakin Indonesia bisa dan mampu. Bangsa Indonesia jangan hanyut dalam arus liberalisasi kesehatan dan perang obat-obatan yang justru akan menyengsarakan rakyat sendiri.
Obat-obatan, vitamin dan vaksin yang diciptakan di dalam negeri, dengan bahan baku dan SDM dalam negeri pula dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan karakteristik masyarakat, sehingga hasilnya jauh lebih efektif," tuturnya.
Marwan juga meyakini, diplomasi yang dibangun Indonesia dengan WHO akan terus membuahkan kemajuan yang saling menguntungkan, yaitu membangun ekonomi yang kuat, industri kesehatan dengan keunggulan komparatif yang spesifik, merancang program untuk mengurangi penduduk miskin, dan struktur kelembagaan penanganan pandemi covid-19 maupun pandemi serupa secara lebih tangguh.
Indonesia harus proteksi rakyat yang masuk kategori fakir, miskin, tuna wisma, kaum papa, kelompok marginal, divabel dan kelompok rentan lainnya secara lebih baik. Sebagai catatan Badan Pusat Statistik (BPS), seperti yang dilansir media, jumlah penduduk miskindi Indonesia pada Maret 2019 berjumlah 25,14 juta jiwa atau 9,41%.
Angka tersebut lebih rendah 0,53 juta jiwa dibandingkan dengan penduduk berpengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan pada September 2018.
"Negara harus hadir memproteksi mereka sebagaimana dimandatkan dalam konstitusi, yakni UUD 1945, baik secara ekonomi, pendidikan maupun kesehatan secara gratis", tegasnya.
Selain itu, kelompok rentan lainnya adalah para pecandu narkoba. BNN mencatat, jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 3,5 juta orang pada 2017. Sekitar 1,4 juta di antaranya adalah pengguna biasa, sedangkan hampir 1 juta orang telah menjadi pecandu narkoba.
"Mereka itu rentan terhadap penyebaran covid-19 yang harus mendapat perhatian dan proteksi dari negara," lanjutnya.
"Untuk itu, sebaiknya masing-masing negara diberikan keleluasaan untuk mengembangkan dan menggunakan kemampuan pengobatan covid-19 dengan obat-obatan dalam negeri, termasuk penemuan vaksin oleh negeri kita sendiri yang dikembangkan oleh kampus-kampus maupun perusahaan-perusahaan BUMN bidang Farmasi," tuturnya.
Marwan yakin Indonesia bisa dan mampu. Bangsa Indonesia jangan hanyut dalam arus liberalisasi kesehatan dan perang obat-obatan yang justru akan menyengsarakan rakyat sendiri.
Obat-obatan, vitamin dan vaksin yang diciptakan di dalam negeri, dengan bahan baku dan SDM dalam negeri pula dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan karakteristik masyarakat, sehingga hasilnya jauh lebih efektif," tuturnya.
Marwan juga meyakini, diplomasi yang dibangun Indonesia dengan WHO akan terus membuahkan kemajuan yang saling menguntungkan, yaitu membangun ekonomi yang kuat, industri kesehatan dengan keunggulan komparatif yang spesifik, merancang program untuk mengurangi penduduk miskin, dan struktur kelembagaan penanganan pandemi covid-19 maupun pandemi serupa secara lebih tangguh.
Indonesia harus proteksi rakyat yang masuk kategori fakir, miskin, tuna wisma, kaum papa, kelompok marginal, divabel dan kelompok rentan lainnya secara lebih baik. Sebagai catatan Badan Pusat Statistik (BPS), seperti yang dilansir media, jumlah penduduk miskindi Indonesia pada Maret 2019 berjumlah 25,14 juta jiwa atau 9,41%.
Angka tersebut lebih rendah 0,53 juta jiwa dibandingkan dengan penduduk berpengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan pada September 2018.
"Negara harus hadir memproteksi mereka sebagaimana dimandatkan dalam konstitusi, yakni UUD 1945, baik secara ekonomi, pendidikan maupun kesehatan secara gratis", tegasnya.
Selain itu, kelompok rentan lainnya adalah para pecandu narkoba. BNN mencatat, jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 3,5 juta orang pada 2017. Sekitar 1,4 juta di antaranya adalah pengguna biasa, sedangkan hampir 1 juta orang telah menjadi pecandu narkoba.
"Mereka itu rentan terhadap penyebaran covid-19 yang harus mendapat perhatian dan proteksi dari negara," lanjutnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda