Pengguna Internet Makin Banyak, Bisnis Hoaks Kian Subur
Sabtu, 21 Agustus 2021 - 08:27 WIB
"Apalagi nanti ada pilkada dan pilpres. Wah, lebih banyak lagi nanti bisnis berita hoaks," kata Ismail.
Selain itu keuntungan yang diperoleh dari membuat berita hoaks berdasarkan pesanan pihak tertentu, sudah jelas ada tarifnya. Namun bisnis ini tidak cuma mendapatkan keuntungan dari tarif pesanan itu, melainkan juga memetik uang dari iklan-iklan yang ditayangkan.
"Bersih-bersihnya ia bisa mendapat Rp10 juta sampai 15 juta sebulan dari membuat berita hoaks, kemudian ada orang datang ke situs dia, ada iklannya, kemudian menyebar," ucap Ismail, dosen tetap di Universitas Islam Indonesia (UII) itu.
Dia menambahkan bahwa ketika para produsen berita hoaks itu mengunggah konten mereka ke sebuah situs, akan ada biaya iklan yang mereka dapat. Semakin banyak yang memberikanlikedan komentar, nilai jual halaman itu akan makin tinggi. Selanjutnya pihak media sosial akan menghubungi akun orang yang populer tersebut untuk memasang iklan di halaman tersebut.
"Dia dapat uang dan keuntungan, sementara kita yang komentar mencaci-maki sesama saudara sebangsa malah menjadikan dia semakin populer. Kita kehilangan kewarasan, harga diri, dan persaudaraan," katanya.
Pada 2020 hingga Januari 2021, Ismail menyebutkan, ada 1.556 penyebaran berita hoaks selama merebaknya Covid-19. Ribuan hoaks tersebut tersebar di berbagai platform media sosial, Facebok, Instagram, Twitter, YouTube hingga WhatsApp.
Grup WhatsApp sering menjadi sasaran penyebaran hoaks. Selain itu masyarakat yang tinggal di perkotaan menjadi target tertinggi sasaran penyebaran berita hoaks bila dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di perdesaan.
"Alasannya karena masyarakat di kota punya uang lebih banyak sehingga lebih mampu membeli ponsel dan mengakses internet bila dibandingkan dengan masyarakat di perdesaan yang terkendala jaringan internet. Masyarakat berpendidikan tinggi kini juga tidak luput dari paparan kabar bohong. Semakin tinggi pendidikan seseorang akan semakin kritis pikirannya," tambah Ismail.
Selain kelompok terdidik, masyarakat yang fanatik beragama pun turut menjadi incaran para penyebar kabar bohong. Jika masyarakat tidak mau berubah, Ismail memperkirakan persebaran hoaks akan semakin sulit dihentikan dalam beberapa tahun ke depan. Ia pun meminta masyarakat untuk lebih skeptis ketika melihat sebuah informasi yang belum tentu benar.
Masyarakat Kurang Kritis terhadap Informasi
Psikolog forensik Reza Indra Giri Amriel menegaskan, mengapa masyarakat lebih mudah percaya berita bohong atau hoaks, karena setiap orang punya kecenderungan alami untuk memercayai informasi yang mudah dicerna.
’’Karena otak manusia bekerja memercayai informasi yang diterima atau bersikap positif. Nah,baru beberapa detik kemudian ada penyaringnya. Kodratnya otak kita memang mudah dikelabui,’’ ungkapnya.
Dia menambahkan, otak manusia memang lebih menyukai hal yang sederhana dan mudah dipahami, bukan berita-berita yang menghabiskan energi untuk berpikir.Setiap orang mungkin menganggap dirinya cukup pintar dan kritis saat menyaring informasi. Namun secara tak sadar sebenarnya setiap orang memiliki bias konfirmasi. Bias konfirmasi adalah kecenderungan untuk mencari atau menafsirkan berita yang sesuai dengan nilai-nilai yang sudah dimiliki seseorang.
’’Bias konfirmasi inilah yang mengaburkan saat menerima informasi yang beredar melalui situs berita, media sosial, atau aplikasi pesan instan,’’ tuturnya.
Adapun untuk mencegah jebakan berita-berita bohong yang disebarkan, lebih baik masyarakat membaca terlebih dahulu dan tidak langsung dicerna. Biasanya berita bohong di media sosial sering memakai judul yang heboh dan memancing emosi. Padahal ketika dibaca isinya dari awal sampai akhir tidak masuk akal atau mengada-ada.
‘’Selalu baca beritanya sampai habis, terutama soal isu-isu hangat yang sedang ramai diperbincangkan. Selain itu jangan sembarangan membagikan (sharing) berita yang belum Anda baca isinya,’’ tegas Reza. Masyarakat diminta mengenali ciri khas hoaks, yakni isunya begitu menggemparkan dan memicu emosi.
Pengamat teknologi informasi (TI) Pratama Dahlian Persadha menerangkan beberapa kategori para penyebar hoaks.Pertama, mereka yang tak sadar. Biasanya mereka ini mendapatkan informasi di medsos dan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Karena menganggap informasi tersebut benar dan tidak melakukan verifikasi, mereka pun menyebarkan ke orang lain.
Kedua, mereka yang dengan sengaja menyebarkan hoaks. Tujuannya beraneka ragam seperti membuat gaduh. “Mereka membuat suatu strategi yang membelokkan dari kenyataan sehingga masyarakat menjadi bingung,” ujarnya.
Penyebaran hoaks ini dilengkapilink-linkseolah-olah dari media arus utama untuk meyakinkan masyarakat. Para penyebar hoaks ini diduga bekerja secara terstruktur dan kemungkinan ada yang membiayai.Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) ini menilai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum maksimal dalam menjerat pelaku kejahatan ini.
Tumbuh suburnya bisnis hoaks tak lepas dari peran penyedia layananover the top(OTT) seperti Facebook, Twitter, dan Instagram yang memiliki keleluasaan yang besar. Di Indonesia, penyedia layanan OTT ini agak sulit “dijinakkan” oleh pemerintah. Pratama mengungkapkan, hal ini lantaran Pemerintah Indonesia tidak punyabargaining power. Berbeda dengan negara-negara di Uni Eropa. Mereka memiliki UUGeneral Data Protection Regulation(GDPR) yang memaksa penyedia OTT tunduk terhadap aturan.
“Mereka mengancam akan menggunakan platform sendiri kalau misalnya pemilik platform lamatidak mau mengikuti aturan mereka,” tegasnya.
Indonesia, menurutnya, tidak bisa karena sudah telanjur tergantung. Pengguna medsos seperti Facebook dan Instagram jumlahnya sudah besar. Platform medsos sebenarnya sudah memiliki fitur untuk mendeteksi hoaks. Mereka menggunakanmachine learningdengannational personal language. Namun pelaku penyebar hoaks sekarang sudah jauh lebih pintar. Mereka bersiasat dengan menulis narasi-narasi yang bagus untuk menghindarikeywordyang sudah ditetapkan.
Selain itu keuntungan yang diperoleh dari membuat berita hoaks berdasarkan pesanan pihak tertentu, sudah jelas ada tarifnya. Namun bisnis ini tidak cuma mendapatkan keuntungan dari tarif pesanan itu, melainkan juga memetik uang dari iklan-iklan yang ditayangkan.
"Bersih-bersihnya ia bisa mendapat Rp10 juta sampai 15 juta sebulan dari membuat berita hoaks, kemudian ada orang datang ke situs dia, ada iklannya, kemudian menyebar," ucap Ismail, dosen tetap di Universitas Islam Indonesia (UII) itu.
Dia menambahkan bahwa ketika para produsen berita hoaks itu mengunggah konten mereka ke sebuah situs, akan ada biaya iklan yang mereka dapat. Semakin banyak yang memberikanlikedan komentar, nilai jual halaman itu akan makin tinggi. Selanjutnya pihak media sosial akan menghubungi akun orang yang populer tersebut untuk memasang iklan di halaman tersebut.
"Dia dapat uang dan keuntungan, sementara kita yang komentar mencaci-maki sesama saudara sebangsa malah menjadikan dia semakin populer. Kita kehilangan kewarasan, harga diri, dan persaudaraan," katanya.
Pada 2020 hingga Januari 2021, Ismail menyebutkan, ada 1.556 penyebaran berita hoaks selama merebaknya Covid-19. Ribuan hoaks tersebut tersebar di berbagai platform media sosial, Facebok, Instagram, Twitter, YouTube hingga WhatsApp.
Grup WhatsApp sering menjadi sasaran penyebaran hoaks. Selain itu masyarakat yang tinggal di perkotaan menjadi target tertinggi sasaran penyebaran berita hoaks bila dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di perdesaan.
"Alasannya karena masyarakat di kota punya uang lebih banyak sehingga lebih mampu membeli ponsel dan mengakses internet bila dibandingkan dengan masyarakat di perdesaan yang terkendala jaringan internet. Masyarakat berpendidikan tinggi kini juga tidak luput dari paparan kabar bohong. Semakin tinggi pendidikan seseorang akan semakin kritis pikirannya," tambah Ismail.
Selain kelompok terdidik, masyarakat yang fanatik beragama pun turut menjadi incaran para penyebar kabar bohong. Jika masyarakat tidak mau berubah, Ismail memperkirakan persebaran hoaks akan semakin sulit dihentikan dalam beberapa tahun ke depan. Ia pun meminta masyarakat untuk lebih skeptis ketika melihat sebuah informasi yang belum tentu benar.
Masyarakat Kurang Kritis terhadap Informasi
Psikolog forensik Reza Indra Giri Amriel menegaskan, mengapa masyarakat lebih mudah percaya berita bohong atau hoaks, karena setiap orang punya kecenderungan alami untuk memercayai informasi yang mudah dicerna.
’’Karena otak manusia bekerja memercayai informasi yang diterima atau bersikap positif. Nah,baru beberapa detik kemudian ada penyaringnya. Kodratnya otak kita memang mudah dikelabui,’’ ungkapnya.
Dia menambahkan, otak manusia memang lebih menyukai hal yang sederhana dan mudah dipahami, bukan berita-berita yang menghabiskan energi untuk berpikir.Setiap orang mungkin menganggap dirinya cukup pintar dan kritis saat menyaring informasi. Namun secara tak sadar sebenarnya setiap orang memiliki bias konfirmasi. Bias konfirmasi adalah kecenderungan untuk mencari atau menafsirkan berita yang sesuai dengan nilai-nilai yang sudah dimiliki seseorang.
’’Bias konfirmasi inilah yang mengaburkan saat menerima informasi yang beredar melalui situs berita, media sosial, atau aplikasi pesan instan,’’ tuturnya.
Adapun untuk mencegah jebakan berita-berita bohong yang disebarkan, lebih baik masyarakat membaca terlebih dahulu dan tidak langsung dicerna. Biasanya berita bohong di media sosial sering memakai judul yang heboh dan memancing emosi. Padahal ketika dibaca isinya dari awal sampai akhir tidak masuk akal atau mengada-ada.
‘’Selalu baca beritanya sampai habis, terutama soal isu-isu hangat yang sedang ramai diperbincangkan. Selain itu jangan sembarangan membagikan (sharing) berita yang belum Anda baca isinya,’’ tegas Reza. Masyarakat diminta mengenali ciri khas hoaks, yakni isunya begitu menggemparkan dan memicu emosi.
Pengamat teknologi informasi (TI) Pratama Dahlian Persadha menerangkan beberapa kategori para penyebar hoaks.Pertama, mereka yang tak sadar. Biasanya mereka ini mendapatkan informasi di medsos dan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Karena menganggap informasi tersebut benar dan tidak melakukan verifikasi, mereka pun menyebarkan ke orang lain.
Kedua, mereka yang dengan sengaja menyebarkan hoaks. Tujuannya beraneka ragam seperti membuat gaduh. “Mereka membuat suatu strategi yang membelokkan dari kenyataan sehingga masyarakat menjadi bingung,” ujarnya.
Penyebaran hoaks ini dilengkapilink-linkseolah-olah dari media arus utama untuk meyakinkan masyarakat. Para penyebar hoaks ini diduga bekerja secara terstruktur dan kemungkinan ada yang membiayai.Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) ini menilai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum maksimal dalam menjerat pelaku kejahatan ini.
Tumbuh suburnya bisnis hoaks tak lepas dari peran penyedia layananover the top(OTT) seperti Facebook, Twitter, dan Instagram yang memiliki keleluasaan yang besar. Di Indonesia, penyedia layanan OTT ini agak sulit “dijinakkan” oleh pemerintah. Pratama mengungkapkan, hal ini lantaran Pemerintah Indonesia tidak punyabargaining power. Berbeda dengan negara-negara di Uni Eropa. Mereka memiliki UUGeneral Data Protection Regulation(GDPR) yang memaksa penyedia OTT tunduk terhadap aturan.
“Mereka mengancam akan menggunakan platform sendiri kalau misalnya pemilik platform lamatidak mau mengikuti aturan mereka,” tegasnya.
Indonesia, menurutnya, tidak bisa karena sudah telanjur tergantung. Pengguna medsos seperti Facebook dan Instagram jumlahnya sudah besar. Platform medsos sebenarnya sudah memiliki fitur untuk mendeteksi hoaks. Mereka menggunakanmachine learningdengannational personal language. Namun pelaku penyebar hoaks sekarang sudah jauh lebih pintar. Mereka bersiasat dengan menulis narasi-narasi yang bagus untuk menghindarikeywordyang sudah ditetapkan.
tulis komentar anda