APJII Beri Tips Hindari Serangan Siber dan Cegah Hoaks Jelang Pilkada Serentak 2024
loading...
Kabid Keamanan Siber APJII Arry Abdi Syalman memberikan langkah-langkah atau tips menghindari serangan siber oleh kelompok hacker menjelang Pilkada Serentak 2024. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memberikan langkah-langkah atau tips menghindari serangan siber oleh kelompok hacker menjelang Pilkada Serentak 2024 .
"Pada prinsipnya sistem itu atau aplikasi harus selalu update keamanan untuk betul-betul menjaga berbagai potensi gangguan," ujar Kabid Keamanan Siber APJII Arry Abdi Syalman, Minggu (24/11/2024).
Penyelenggara pemilu khususnya KPU dalam hal ini sudah mendapatkan pengawasan langsung dari instansi yang berwenang seperti Badan Siber Sandi Negara serta Polri. Namun, dia mengingatkan ada hal yang perlu dihindari yakni kelalaian atau kekeliruan SDM.
"SDM-nya ini terus diliterasi, terus diedukasi, mengutamakan sistem proteksi. Jadi secanggih-canggihnya sistem pasti ada potensi kebocoran, kelemahan. Tapi ini apabila terus dioptimalkan sistemnya dan selalu dilakukan update serta sering memantau. Jadi harus sering memantau kira-kira ada potensi apa yang kemungkinan terjadi. Seperti apa berjalannya sistem sehari ini? Lancar nggak atau mungkin ada sesuatu gangguan harus segera dimitigasi, harus segera dideteksi," ungkapnya.
Arry memprediksi bentuk serangan-serangan siber di Pilkada Serentak 2024 tidak beda jauh dari tren serangan sebelumnya seperti malware maupun kesalahan domain atau lainnya. Namun, secara kualitas dan kuantitasnya bertambah.
"Jadi yang mungkin tadinya serangannya punya power ketika kita kategorikan nilainya lima bisa menjadi tujuh. Kemudian jumlah serangannya yang tadinya cuma dua mungkin bisa sepuluh. Nah, itu terjadi karena kondisi monitoring serangan siber kita memonitoring anomali serangan itu terus meningkat," katanya.
Arry juga berpesan adanya teknologi artificial intelligence (AI) agar tidak disalahgunakan untuk penyebaran hoaks, black campaign jelang maupun saat pelaksanaan Pilkada. Sehingga, masyarakat Indonesia harus melakukan perlawanan terhadap bentuk informasi tersebut.
"Kita harus lawan hoaks. Namun kita belum mampu menciptakan mesin yang bisa secara detail untuk memanfaatkan AI-nya membaca atau mengenali keyword bahwa ini hoaks, kenapa? Karena teknologi kecerdasan buatan tidak memiliki rasa yang bisa mendefinisikan," ujarnya.
Untuk mencegah peredaran hoaks, hate speech, black campaign di ruang publik dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat bagaimana memahami informasi yang valid dan tidak valid dan selalu mengimbau masyarakat untuk bisa melakukan konfirmasi, pengecekan secara mendalam terhadap suatu informasi-informasi yang diterima.
Karenanya, Arry mengimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan perangkat telekomunikasi di platform media sosial. Apa yang dimanfaatkan untuk berkomunikasi tidak untuk melakukan hal-hal negatif.
"Misalnya menerima informasi begitu saja dan menyebarkannya, kemudian yang kedua melakukan propaganda atau teknik-teknik tertentu disebarluaskan ke khalayak luas, kemudian memberitakan sesuatu yang tidak benar ini agar bisa dihindari. Jadi bijaklah dalam menggunakan teknologi komunikasi," kata Arry.
"Pada prinsipnya sistem itu atau aplikasi harus selalu update keamanan untuk betul-betul menjaga berbagai potensi gangguan," ujar Kabid Keamanan Siber APJII Arry Abdi Syalman, Minggu (24/11/2024).
Penyelenggara pemilu khususnya KPU dalam hal ini sudah mendapatkan pengawasan langsung dari instansi yang berwenang seperti Badan Siber Sandi Negara serta Polri. Namun, dia mengingatkan ada hal yang perlu dihindari yakni kelalaian atau kekeliruan SDM.
"SDM-nya ini terus diliterasi, terus diedukasi, mengutamakan sistem proteksi. Jadi secanggih-canggihnya sistem pasti ada potensi kebocoran, kelemahan. Tapi ini apabila terus dioptimalkan sistemnya dan selalu dilakukan update serta sering memantau. Jadi harus sering memantau kira-kira ada potensi apa yang kemungkinan terjadi. Seperti apa berjalannya sistem sehari ini? Lancar nggak atau mungkin ada sesuatu gangguan harus segera dimitigasi, harus segera dideteksi," ungkapnya.
Arry memprediksi bentuk serangan-serangan siber di Pilkada Serentak 2024 tidak beda jauh dari tren serangan sebelumnya seperti malware maupun kesalahan domain atau lainnya. Namun, secara kualitas dan kuantitasnya bertambah.
"Jadi yang mungkin tadinya serangannya punya power ketika kita kategorikan nilainya lima bisa menjadi tujuh. Kemudian jumlah serangannya yang tadinya cuma dua mungkin bisa sepuluh. Nah, itu terjadi karena kondisi monitoring serangan siber kita memonitoring anomali serangan itu terus meningkat," katanya.
Arry juga berpesan adanya teknologi artificial intelligence (AI) agar tidak disalahgunakan untuk penyebaran hoaks, black campaign jelang maupun saat pelaksanaan Pilkada. Sehingga, masyarakat Indonesia harus melakukan perlawanan terhadap bentuk informasi tersebut.
"Kita harus lawan hoaks. Namun kita belum mampu menciptakan mesin yang bisa secara detail untuk memanfaatkan AI-nya membaca atau mengenali keyword bahwa ini hoaks, kenapa? Karena teknologi kecerdasan buatan tidak memiliki rasa yang bisa mendefinisikan," ujarnya.
Untuk mencegah peredaran hoaks, hate speech, black campaign di ruang publik dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat bagaimana memahami informasi yang valid dan tidak valid dan selalu mengimbau masyarakat untuk bisa melakukan konfirmasi, pengecekan secara mendalam terhadap suatu informasi-informasi yang diterima.
Karenanya, Arry mengimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan perangkat telekomunikasi di platform media sosial. Apa yang dimanfaatkan untuk berkomunikasi tidak untuk melakukan hal-hal negatif.
"Misalnya menerima informasi begitu saja dan menyebarkannya, kemudian yang kedua melakukan propaganda atau teknik-teknik tertentu disebarluaskan ke khalayak luas, kemudian memberitakan sesuatu yang tidak benar ini agar bisa dihindari. Jadi bijaklah dalam menggunakan teknologi komunikasi," kata Arry.
(jon)
Lihat Juga :
