Ketua Banggar DPR Optimistis Target Realistis RAPBN 2022
Senin, 16 Agustus 2021 - 20:22 WIB
Lebih lanjut, Said menjelaskan hampir sepertiga belanja negara masuk ke dana transfer ke daerah dan desa. Untuk itu, kebijakan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dilanjutkan untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, dan pembangunan SDM, khususnya pendidikan dan kesehatan.
Sebab pandemi covid19 membuka mata atas keadaan didaerah yang lemah pada sisi ketersediaan dukungan fasilitas kesehatan, serta akselerasi lulusan pendidikan pada angkatan kerja yang masih lambat, sejak pelaksanaan Undang-Undang pendidikan tahun 2003, angkatan kerja kita hingga kini sebanyak 55% lulusan SMP.
"Kita perlu percepat transformasi SDM di daerah," imbuhnya.
Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah perlu meningkatkan efektivitas penggunaan DAK melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan idle cash di daerah. Dan DAK Non Fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan, serta memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial serta kegiatan penanganan Covid-19, dan mendukung sektor prioritas.
Dia merekomendasikan agar setidaknya 40% DAK dan DD dipersiapkan minimal 3 tahun ke depan untuk program ketahanan pangan, khususnya yang di topang oleh daerah. Langkah ini untuk menopang swasembada pangan dan ketahanan kebutuhan pangan hewani.
Politikus senior PDI Perjuangan ini meminta pemerintah perlu disiplin dalam menjaga target defisit APBN. Sebab pada 2022 ini adalah tahun terakhir dapat melebarkan defisit lebih dari 3% PDB. "Pada tahun 2022 adalah transformasi (jembatan) kembali ke defisit maksimal 3% pada tahun 2023," terangnya.
Oleh sebab itu, mengantisipasi pernerimaan perpajakan nasional pada 2022 tidak tercapai, pemerintah perlu mengoptomalisasi kreativitas pembiayaan yang tidak hanya bertumpu pada pembiayaan utang. Tingginya tingkat bunga yang harus dibayar setiap tahun sekitar Rp300 triliun memangkas ruang fiskal kita cukup signifikan.
"Langkah kreatif perlu ditempuh dengan mengoptimalisasikan kontribusi deviden BUMN, dan investasi. Saatnya pemerintah meminta kontribusi atas pembentukan Lembaga Pengelola Investasi," katanya.
Sebab pandemi covid19 membuka mata atas keadaan didaerah yang lemah pada sisi ketersediaan dukungan fasilitas kesehatan, serta akselerasi lulusan pendidikan pada angkatan kerja yang masih lambat, sejak pelaksanaan Undang-Undang pendidikan tahun 2003, angkatan kerja kita hingga kini sebanyak 55% lulusan SMP.
"Kita perlu percepat transformasi SDM di daerah," imbuhnya.
Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah perlu meningkatkan efektivitas penggunaan DAK melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan idle cash di daerah. Dan DAK Non Fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan, serta memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial serta kegiatan penanganan Covid-19, dan mendukung sektor prioritas.
Dia merekomendasikan agar setidaknya 40% DAK dan DD dipersiapkan minimal 3 tahun ke depan untuk program ketahanan pangan, khususnya yang di topang oleh daerah. Langkah ini untuk menopang swasembada pangan dan ketahanan kebutuhan pangan hewani.
Politikus senior PDI Perjuangan ini meminta pemerintah perlu disiplin dalam menjaga target defisit APBN. Sebab pada 2022 ini adalah tahun terakhir dapat melebarkan defisit lebih dari 3% PDB. "Pada tahun 2022 adalah transformasi (jembatan) kembali ke defisit maksimal 3% pada tahun 2023," terangnya.
Oleh sebab itu, mengantisipasi pernerimaan perpajakan nasional pada 2022 tidak tercapai, pemerintah perlu mengoptomalisasi kreativitas pembiayaan yang tidak hanya bertumpu pada pembiayaan utang. Tingginya tingkat bunga yang harus dibayar setiap tahun sekitar Rp300 triliun memangkas ruang fiskal kita cukup signifikan.
"Langkah kreatif perlu ditempuh dengan mengoptimalisasikan kontribusi deviden BUMN, dan investasi. Saatnya pemerintah meminta kontribusi atas pembentukan Lembaga Pengelola Investasi," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
tulis komentar anda