Ketua Banggar DPR Optimistis Target Realistis RAPBN 2022

JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah memberi apresiasi atas Pidato Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pengantar Nota Keuangan RAPBN 2022 dalam sidang DPR di Jakarta, Senin (16/8/2021).

Dalam pidatonya, kepala negara menargetkan tranformasi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi pengeluaran yang selama ini didominasi oleh tingkat konsumsi rumah tangga (55%) menuju kontribusi ekspor yang lebih besar, di mana per kuartal 2 tahun 2021 kontribusi ekspor terhadap PDB mencapai 20,3%.

Namun untuk mewujudkan langkah ini maka pemerintah perlu melakukan transformasi UMKM menghasilkan produk ekspor. Sebab mesin ekonomi Indonesia adalah sektor UMKM yaitu sekitar 61% PDB.

Baca juga: Baca Selengkapnya, Teks Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2021 Presiden Jokowi

Demikian juga, negara tujuan ekspor juga perlu diperluas agar tidak hanya bertumpu pada kawasan ASEAN yang pada tahun lalu berkontribusi sebesar 22%, tetapi kinerja ekspor di kawasan di zona Amerika, Eropa dan Tiongkok perlu diperkuat seiring perbaikan ekonomi.

Dari data yang ada, kontribusi ekspor nasional tahun 2020 ke Amerika Serikat (12%), Tiongkok (19,4%) dan Eropa (8,7%). Untuk itu, pinta Said, kinerja ekspor di ketiga kawasan tersebut perlu ditingkatkan.

Langkah ini sekaligus memanfaatkan momentum bila The Fed melakukan kebijakan tapering off pada Oktober 2021 nanti. "Sehingga walaupun kurs kita tertekan, tetapi devisa kita meningkat karena kinerja ekspor yang baik," katanya.

Adapun indikator target RAPBN 2022 yang disampaikan pemerintah yakni; Pertumbuhan Ekonomi 5-5,5%, Inflasi 3%, Nilai Tukar Rupiah 14,350, Suku Bunga SUN 6,82%, Harga Minyak 63 USD/barel, Lifting Minyak 703 barel/hari, Lifting Gas 1.035 setara barel/hari.

Baca juga: Mengenakan Busana Adat Baduy saat Pidato Kenegaraan Presiden Bawa Pesan Kebersamaan

Selain itu, Target Pendapatan Negara Rp1.840,7 triliun, Target Belanja Negara Rp2.708,7 triliun, Rasio Defisit terhadap PDB Rp 868 triliun (4,85% PDB), Transfer ke Daerah dan Desa Rp770,4 triliun, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,5-6,3%, Tingkat Kemiskinan 8,5-9% dan Rasio Gini 0376-0378.

Said mengaku, pemerintah dan DPR telah menyepakati pembicaraan awal terhadap target asumsi makro, indikator kesejahteraan dan postur RAPBN 2022. Secara umum Nota Keuangan RAPBN 2022 sejalan dengan pembahasan awal Pokok Pokok RAPBN 2022 antara pemerintah dan DPR.

Namun begitu, Banggar DPR memberikan catatan dan penegasan kepada pemerintah agar kerangka kebijakan RAPBN tahun 2022 menjawab tantangan tahun 2022. "Sehingga Target RAPBN 2022 secara objektif memang sangat realistis," katanya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ekonomi ini mengatakan target Indikator RAPBN 2022 tercapai dengan asumsi pemerintah berhasil mengendalikan pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki waktu hanya 1 semester untuk menaklukkan pandemi. Padahal tantangan menghadapi pandemi covid19 masih sangat besar.

Misalnya target realisasi vaksinasi yang masih rendah jika dibandingkan dengan negara maju, target testing dan tracing yang masih rendah dan naik turun, kecukupan fasilitas kesehatan, khususnya di luar Jawa yang masih rendah. Karena itu, Said berharap segenap kementerian/lembaga, termasuk pemda meningkatkan kinerjanya. Pasalnya, Covid-19 masih menjadi sumber ketidakpastian terbesar atas situasi ekonomi nasional ke depan.

"Pandemi Covid-19 menjadi game changer. Bisakah kita lalui pada tahun 2021, tentu sangat bergantung kinerja kita selama enam bulan kita ke depan," ujarnya.

Menurutnya, target pertumbuhan PDB 2022 sebesar 5-5,5% bisa diraih bila pada tahun ini (2021) pertumbuhan PDB minimal 3,3%. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki sisa 2 kuartal untuk mempertahankan pertumbuhan PDB pada zona positif minimal 3% sebagai baseline.

"Saya perkirakan kuartal III 2021 akan mengalami kontraksi sekitar 1,7-2,2% akibat PPKM yang menekan sektor riil. Untuk itu pada kuartal IV 2021, pemerintah harus bisa minimal mencapai target pertumbuhan PDB 4,7%," katanya.

Lebih lanjut, Said menjelaskan hampir sepertiga belanja negara masuk ke dana transfer ke daerah dan desa. Untuk itu, kebijakan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dilanjutkan untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, dan pembangunan SDM, khususnya pendidikan dan kesehatan.

Sebab pandemi covid19 membuka mata atas keadaan didaerah yang lemah pada sisi ketersediaan dukungan fasilitas kesehatan, serta akselerasi lulusan pendidikan pada angkatan kerja yang masih lambat, sejak pelaksanaan Undang-Undang pendidikan tahun 2003, angkatan kerja kita hingga kini sebanyak 55% lulusan SMP.

"Kita perlu percepat transformasi SDM di daerah," imbuhnya.

Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah perlu meningkatkan efektivitas penggunaan DAK melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan idle cash di daerah. Dan DAK Non Fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan, serta memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial serta kegiatan penanganan Covid-19, dan mendukung sektor prioritas.

Dia merekomendasikan agar setidaknya 40% DAK dan DD dipersiapkan minimal 3 tahun ke depan untuk program ketahanan pangan, khususnya yang di topang oleh daerah. Langkah ini untuk menopang swasembada pangan dan ketahanan kebutuhan pangan hewani.

Politikus senior PDI Perjuangan ini meminta pemerintah perlu disiplin dalam menjaga target defisit APBN. Sebab pada 2022 ini adalah tahun terakhir dapat melebarkan defisit lebih dari 3% PDB. "Pada tahun 2022 adalah transformasi (jembatan) kembali ke defisit maksimal 3% pada tahun 2023," terangnya.

Oleh sebab itu, mengantisipasi pernerimaan perpajakan nasional pada 2022 tidak tercapai, pemerintah perlu mengoptomalisasi kreativitas pembiayaan yang tidak hanya bertumpu pada pembiayaan utang. Tingginya tingkat bunga yang harus dibayar setiap tahun sekitar Rp300 triliun memangkas ruang fiskal kita cukup signifikan.

"Langkah kreatif perlu ditempuh dengan mengoptimalisasikan kontribusi deviden BUMN, dan investasi. Saatnya pemerintah meminta kontribusi atas pembentukan Lembaga Pengelola Investasi," katanya.