Wacana Hotel untuk Isoman, Habiburokhman Merasa DPR Diperlakukan seperti Binatang

Oleh karena itu, Anggota Komisi III DPR ini juga menyayangkan bahwa berbagai pihak langsung menyalahkan anggota DPR atas persoalan fasilitas isoman ini. Padahal, anggota DPR juga selama ini sudah banyak yang berbuat untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi, baik di komisi maupun perorangan.

Misalnya Komisi VI yang mitra BUMN memaksimalkan vaksin dan obat Covid-19, Komisi VIII meminta agar wisma haji difungsikan sebagai tempat isolasi, Komisi IX memastikan bagaimana percepatan vaksinasi dan pengadaan obat, memutus panjangnya mata rantai importasi bahan baku obat, dan komisi-komisi lainnya. "Saya pikir itu yang perlu kita juga sampaikan itu," imbuh Habib.

Habib menyesalkan bahwa informasi soal isoman ini membuat DPR diperlakukan seperti binatang. Padahal, sudah banyak anggota DPR yang berbuat dan membantu masyarakat. Bahkan, ia pun menantang agar kinerja anggota DPR ini dicek satu per satu.

"Tiba-tiba ada info soal isoman, ini come on, kita benar-benar kayak seperti binatang gitu diperlakukan. Seolah kita seperti seperti binatang padahal kalau teman-teman mau ngeliat, sebagian anggota DPR itu sudah, kalau Anda cek satu per satu, mungkin semuanya sudah mendapatkan 100% pendapatan dari DPR untuk membantu masyarakat di dapilnya," katanya.

Misalnya, kata Habib, mulai dari pengadaan vaksinasi, penyerahan bantuan sembako dan lain sebagainya telah dilakukan untuk masyarakat. Ia mengakui bahwa itu memang kewajiban sebagai anggota Dewan, tapi kalau kinerja ini tidak disampaikan, para wakil rakyat justru diperlakukan sebagai binatang, difitnah dan dihujat.

"Kalau ini kami tidak sampaikan, nah ini kami dianggap seperti binatang. seenaknya difitnah, dihujat, tanpa diklarifikasi terlebih dahulu, ini kan modelnya begitu sekarang, kami saja enggak tahu. Setiap kebijakan kami akan mendapatkan lembaran, biasanya surat beramplop cokelat di ruangan masing-masing. Sosialisasi, begini, begini. Ini nggak ada kok, saya juga cek ke anggota. Ya menurut saya belum ada, tidak ada kebijakan itu," katanya.