Wacana Hotel untuk Isoman, Habiburokhman Merasa DPR Diperlakukan seperti Binatang
Minggu, 01 Agustus 2021 - 20:45 WIB
loading...
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman mengklarifikasi perihal fasilitas hotel berbintang untukisolasi mandiri ( isoman ) wakil rakyat. Menurutnya, fasilitas itu masih wacana yang diperuntukkan bagi staf pendukung, ASN dan tenaga ahli di lingkungan DPR.
"Saya menyampaikan apa yang saya tahu. Saya kan hanya anggota DPR di BURT juga bukan, tapi yang saya tahu itu masih wacana dan sebetulnya bukan anggota tapi staf pendukung di DPR," kata Habib dalam diskusi virtual yang bertajuk "Hotel Mewah Isoman Sang Dewan", Minggu (1/8/2021).
Juru Bicara (Jubir) DPP Partai Gerindra ini juga mengaku, fraksinya juga mempertanyakan untuk apa fasilitas ini. Karena pihaknya juga lebih nyaman melakukan isoman di rumah masing-masing atau fasilitas DPR yang sudah ada.
Baca juga: Soal Anggota DPR Isoman di Hotel, Sekjen: Apa yang Mau Dibatalkan, Baru Wacana
"Kalau anggota lebih nyaman di rumah masing-masing atau di RJA (rumah jabatab anggota) atau di Wisma Kopo (villa milik Setjen DPR)," katanya.
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini menjelaskan, MKD juga barus saja melakukan refocusing sekitar 30% anggarannya untuk penanganan Covid-19. Menurutnya, sempat ada wacana agar gaji Anggota DPR dipotong untuk mengcover biaya anggota tersebut jika terpapar Covid-19 dan harus dirawat, karena asuransi yang dimiliki anggota tidak menanggungnya. Bahkan, adanya sejumlah anggota DPR yang wafat karena Covid-19 itu salah satunya karena persoalan tersebut.
"Makanya kan ada kasus kayak mohon maaf ada kawan yang pulang kemarin kan karena persoalan begituan kan. Ada wacana supaya Covid yang selama ini dicover yang selama ini, jadi enggak pengeluaran dari APBN sekali tapi dari asuransi yang memang sudah ada dan diambil dari dipotong hak keuangan kami selama ini," katanya.
Baca juga: Puan Maharani: Fasilitas Isolasi Pasien Covid-19 Khusus DPR Belum Diperlukan
Oleh karena itu, Anggota Komisi III DPR ini juga menyayangkan bahwa berbagai pihak langsung menyalahkan anggota DPR atas persoalan fasilitas isoman ini. Padahal, anggota DPR juga selama ini sudah banyak yang berbuat untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi, baik di komisi maupun perorangan.
Misalnya Komisi VI yang mitra BUMN memaksimalkan vaksin dan obat Covid-19, Komisi VIII meminta agar wisma haji difungsikan sebagai tempat isolasi, Komisi IX memastikan bagaimana percepatan vaksinasi dan pengadaan obat, memutus panjangnya mata rantai importasi bahan baku obat, dan komisi-komisi lainnya. "Saya pikir itu yang perlu kita juga sampaikan itu," imbuh Habib.
Habib menyesalkan bahwa informasi soal isoman ini membuat DPR diperlakukan seperti binatang. Padahal, sudah banyak anggota DPR yang berbuat dan membantu masyarakat. Bahkan, ia pun menantang agar kinerja anggota DPR ini dicek satu per satu.
"Tiba-tiba ada info soal isoman, ini come on, kita benar-benar kayak seperti binatang gitu diperlakukan. Seolah kita seperti seperti binatang padahal kalau teman-teman mau ngeliat, sebagian anggota DPR itu sudah, kalau Anda cek satu per satu, mungkin semuanya sudah mendapatkan 100% pendapatan dari DPR untuk membantu masyarakat di dapilnya," katanya.
Misalnya, kata Habib, mulai dari pengadaan vaksinasi, penyerahan bantuan sembako dan lain sebagainya telah dilakukan untuk masyarakat. Ia mengakui bahwa itu memang kewajiban sebagai anggota Dewan, tapi kalau kinerja ini tidak disampaikan, para wakil rakyat justru diperlakukan sebagai binatang, difitnah dan dihujat.
"Kalau ini kami tidak sampaikan, nah ini kami dianggap seperti binatang. seenaknya difitnah, dihujat, tanpa diklarifikasi terlebih dahulu, ini kan modelnya begitu sekarang, kami saja enggak tahu. Setiap kebijakan kami akan mendapatkan lembaran, biasanya surat beramplop cokelat di ruangan masing-masing. Sosialisasi, begini, begini. Ini nggak ada kok, saya juga cek ke anggota. Ya menurut saya belum ada, tidak ada kebijakan itu," katanya.
"Saya menyampaikan apa yang saya tahu. Saya kan hanya anggota DPR di BURT juga bukan, tapi yang saya tahu itu masih wacana dan sebetulnya bukan anggota tapi staf pendukung di DPR," kata Habib dalam diskusi virtual yang bertajuk "Hotel Mewah Isoman Sang Dewan", Minggu (1/8/2021).
Juru Bicara (Jubir) DPP Partai Gerindra ini juga mengaku, fraksinya juga mempertanyakan untuk apa fasilitas ini. Karena pihaknya juga lebih nyaman melakukan isoman di rumah masing-masing atau fasilitas DPR yang sudah ada.
Baca juga: Soal Anggota DPR Isoman di Hotel, Sekjen: Apa yang Mau Dibatalkan, Baru Wacana
"Kalau anggota lebih nyaman di rumah masing-masing atau di RJA (rumah jabatab anggota) atau di Wisma Kopo (villa milik Setjen DPR)," katanya.
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini menjelaskan, MKD juga barus saja melakukan refocusing sekitar 30% anggarannya untuk penanganan Covid-19. Menurutnya, sempat ada wacana agar gaji Anggota DPR dipotong untuk mengcover biaya anggota tersebut jika terpapar Covid-19 dan harus dirawat, karena asuransi yang dimiliki anggota tidak menanggungnya. Bahkan, adanya sejumlah anggota DPR yang wafat karena Covid-19 itu salah satunya karena persoalan tersebut.
"Makanya kan ada kasus kayak mohon maaf ada kawan yang pulang kemarin kan karena persoalan begituan kan. Ada wacana supaya Covid yang selama ini dicover yang selama ini, jadi enggak pengeluaran dari APBN sekali tapi dari asuransi yang memang sudah ada dan diambil dari dipotong hak keuangan kami selama ini," katanya.
Baca juga: Puan Maharani: Fasilitas Isolasi Pasien Covid-19 Khusus DPR Belum Diperlukan
Oleh karena itu, Anggota Komisi III DPR ini juga menyayangkan bahwa berbagai pihak langsung menyalahkan anggota DPR atas persoalan fasilitas isoman ini. Padahal, anggota DPR juga selama ini sudah banyak yang berbuat untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi, baik di komisi maupun perorangan.
Misalnya Komisi VI yang mitra BUMN memaksimalkan vaksin dan obat Covid-19, Komisi VIII meminta agar wisma haji difungsikan sebagai tempat isolasi, Komisi IX memastikan bagaimana percepatan vaksinasi dan pengadaan obat, memutus panjangnya mata rantai importasi bahan baku obat, dan komisi-komisi lainnya. "Saya pikir itu yang perlu kita juga sampaikan itu," imbuh Habib.
Habib menyesalkan bahwa informasi soal isoman ini membuat DPR diperlakukan seperti binatang. Padahal, sudah banyak anggota DPR yang berbuat dan membantu masyarakat. Bahkan, ia pun menantang agar kinerja anggota DPR ini dicek satu per satu.
"Tiba-tiba ada info soal isoman, ini come on, kita benar-benar kayak seperti binatang gitu diperlakukan. Seolah kita seperti seperti binatang padahal kalau teman-teman mau ngeliat, sebagian anggota DPR itu sudah, kalau Anda cek satu per satu, mungkin semuanya sudah mendapatkan 100% pendapatan dari DPR untuk membantu masyarakat di dapilnya," katanya.
Misalnya, kata Habib, mulai dari pengadaan vaksinasi, penyerahan bantuan sembako dan lain sebagainya telah dilakukan untuk masyarakat. Ia mengakui bahwa itu memang kewajiban sebagai anggota Dewan, tapi kalau kinerja ini tidak disampaikan, para wakil rakyat justru diperlakukan sebagai binatang, difitnah dan dihujat.
"Kalau ini kami tidak sampaikan, nah ini kami dianggap seperti binatang. seenaknya difitnah, dihujat, tanpa diklarifikasi terlebih dahulu, ini kan modelnya begitu sekarang, kami saja enggak tahu. Setiap kebijakan kami akan mendapatkan lembaran, biasanya surat beramplop cokelat di ruangan masing-masing. Sosialisasi, begini, begini. Ini nggak ada kok, saya juga cek ke anggota. Ya menurut saya belum ada, tidak ada kebijakan itu," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
