Gelar Pelatihan Asisten Nakes, PDIP: Tak Ada Kata Terlambat Atasi Pandemi

JAKARTA - Walau belum melaksanakan peresmian Gedung Sekolah Partai yang terletak di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, namun DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) langsung memfungsikan tempat itu sebagai lokasi pelatihan asisten tenaga kesehatan (nakes). Baca Juga: PDIP
"Saat ini, untuk yang paling mudah kita lihat adalah bagaimana kita butuh petugas sebagai asisten nakes untuk membantu penyuluhan, vaksinasi, dan swab. Ini penting supaya testing-tracing-dan treatment bisa berjalan baik," kata Sri Rahayu dalam keterangannya, Kamis (29/7/2021).

Baca Juga: PDIP
Terkait hal itu, Sekolah Partai tersebut sudah dinyatakan siap dan hari ini ditinjau oleh Sekjen Hasto Kristiyanto. "Minggu depan akan diadakan pelatihan asisten tenaga kesehatan. Bagi kita, kesehatan ini sangat penting. Dan tidak ada kata terlambat di dalam penanganan pandemi Covid 19," ucap Sri Rahayu.

Ketua DPP PDIP bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, Ribka Tjiptaning, menjelaskan bahwa selama ini, eks kantor pusat PDIP yang kini menjadi Sekolah Partai itu, memang sudah memiliki fungsi sosial.



Selain sebagai salah satu lokasi berbagai peralatan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP, sebuah klinik sudah beroperasi di sana. "Ada dokter yang bertugas. Setiap hari puluhan warga berobat dan dilayani di sana," kata Ribka.

Pelatihan asisten tenaga kesehatan yang akan dilaksanakan oleh PDIP jadi bagian dari berbagai kegiatan partai di masa pandemi covid-19 ini. Kata Ribka, partai juga terus mengintensifkan dapur-dapur umum di seluruh wilayah Indonesia untuk membantu logostik, khususnya bagi warga yang mengalami isolasi mandiri.

"Ini sejalan dengan perintah Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri, yang terus memantau dan memberi arahan agar kader partai terus menghadirkan wajah kemanusiaan, turun di tengah rakyat dan membantu yang kesusahan," jelas Ribka.

Selain itu, PDIP juga berkomitmen membantu Pemerintah dalam menyukseskan vaksinasi Covid-19. Para kader dan pengurus partai di berbagai wilayah Indonesia diinstruksikan untuk melaksanakannya.