Respons PDIP soal Menterinya di Kabinet Jokowi: Itu Prerogatif Presiden
Sabtu, 04 Mei 2024 - 16:47 WIB
loading...
Keberadaan menteri asal PDIP dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi belakangan menjadi sorotan publik usai Pilpres 2024. Foto/ANTARA
A
A
A
JAKARTA - Keberadaan menteri asal PDIP dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan menjadi sorotan publik usai Pilpres 2024. Banyak pihak menyebut seharusnya menteri-menteri PDIP memutuskan hengkang dari kabinet.
Menanggapi hal tersebut, politikus PDIP, Masinton Pasaribu mengatakan, soal kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
Baca juga: Soal Larangan Megawati Menteri PDIP Mundur, Yasonna: Sudah Arahan Partai, Kita Nurut saja
"Terkait menteri PDI Perjuangan yang ada di kabinet, itu prerogatif presiden. Kalau ya ini presiden boleh mengangkat anggota kabinet atau menterinya kapan saja atau memberhentikan kapan saja," kata Masinton dalam diskusi akhir pekan Polemik MNC Trijaya Network bertajuk Demokrasi Tanpa Oposisi, Sabtu (4/5/2024).
Oleh karena itu, Masinton mengembalikan sepenuhnya kewenangan itu kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, Presiden Jokowi yang paling tahu apakah dirinya masih membutuhkan menteri PDIP atau justru sebaliknya.
"Nah tentu ya kita tunggu sikap dari prerogatif dari presiden ya gitu," tutupnya.
Menanggapi hal tersebut, politikus PDIP, Masinton Pasaribu mengatakan, soal kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
Baca juga: Soal Larangan Megawati Menteri PDIP Mundur, Yasonna: Sudah Arahan Partai, Kita Nurut saja
"Terkait menteri PDI Perjuangan yang ada di kabinet, itu prerogatif presiden. Kalau ya ini presiden boleh mengangkat anggota kabinet atau menterinya kapan saja atau memberhentikan kapan saja," kata Masinton dalam diskusi akhir pekan Polemik MNC Trijaya Network bertajuk Demokrasi Tanpa Oposisi, Sabtu (4/5/2024).
Oleh karena itu, Masinton mengembalikan sepenuhnya kewenangan itu kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, Presiden Jokowi yang paling tahu apakah dirinya masih membutuhkan menteri PDIP atau justru sebaliknya.
"Nah tentu ya kita tunggu sikap dari prerogatif dari presiden ya gitu," tutupnya.
(maf)
