PDIP Bongkar 5 Kotak Pandora Diduga Sumber Kecurangan Pilpres 2024
Minggu, 07 April 2024 - 17:51 WIB
loading...
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan ada lima kontak pandora yang diduga mengakibatkan kecurangan Pilpres 2024, Minggu (7/4/2024). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan ada lima kontak pandora yang diduga mengakibatkan kecurangan Pilpres 2024 . Salah satunya yakni supremasi hukum yang menjadi supremasi kekuasaan.
"Akibatnya apa, pemilu yang seharusnya merupakan cermin peningkatan kualitas peradaban bangsa di dalam demokrasi ini direduksi hanya menjadi legalitas bagi perpanjangan kekuasaan Presiden Jokowi melalui nepotisme," kata Hasto dalam diskusi Membuka Kotak Pandora Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024 secara daring, Minggu (7/4/2024).
"Ini sangat berbahaya buktinya kemarin muncul berita Mas Boby mau menjadi calon gubernur, Sekretaris Bu Iriana mau jadi Wali Kota Bogor ini adalah akibat dampak kotak pandora yang pertama, yang menguntungkan dewa-dewanya, bukan rakyatnya," sambungnya.
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Yakin Ada Kecurangan Pilpres 2024
Kotak pandora yang kedua, kata Hasto, yakni sikap kenegarawanan hakim MK oleh Anwar Usman direduksi menjadi sikap kekeluargaan. Hal tersebut, katanya, mematikan peran dari MK sebagai penjaga keadilan.
"Akibatnya apa, pemilu yang seharusnya merupakan cermin peningkatan kualitas peradaban bangsa di dalam demokrasi ini direduksi hanya menjadi legalitas bagi perpanjangan kekuasaan Presiden Jokowi melalui nepotisme," kata Hasto dalam diskusi Membuka Kotak Pandora Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024 secara daring, Minggu (7/4/2024).
"Ini sangat berbahaya buktinya kemarin muncul berita Mas Boby mau menjadi calon gubernur, Sekretaris Bu Iriana mau jadi Wali Kota Bogor ini adalah akibat dampak kotak pandora yang pertama, yang menguntungkan dewa-dewanya, bukan rakyatnya," sambungnya.
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Yakin Ada Kecurangan Pilpres 2024
Kotak pandora yang kedua, kata Hasto, yakni sikap kenegarawanan hakim MK oleh Anwar Usman direduksi menjadi sikap kekeluargaan. Hal tersebut, katanya, mematikan peran dari MK sebagai penjaga keadilan.
Lihat Juga :
