PDIP Bongkar 5 Kotak Pandora Diduga Sumber Kecurangan Pilpres 2024
loading...
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan ada lima kontak pandora yang diduga mengakibatkan kecurangan Pilpres 2024, Minggu (7/4/2024). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan ada lima kontak pandora yang diduga mengakibatkan kecurangan Pilpres 2024 . Salah satunya yakni supremasi hukum yang menjadi supremasi kekuasaan.
"Akibatnya apa, pemilu yang seharusnya merupakan cermin peningkatan kualitas peradaban bangsa di dalam demokrasi ini direduksi hanya menjadi legalitas bagi perpanjangan kekuasaan Presiden Jokowi melalui nepotisme," kata Hasto dalam diskusi Membuka Kotak Pandora Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024 secara daring, Minggu (7/4/2024).
"Ini sangat berbahaya buktinya kemarin muncul berita Mas Boby mau menjadi calon gubernur, Sekretaris Bu Iriana mau jadi Wali Kota Bogor ini adalah akibat dampak kotak pandora yang pertama, yang menguntungkan dewa-dewanya, bukan rakyatnya," sambungnya.
Kotak pandora yang kedua, kata Hasto, yakni sikap kenegarawanan hakim MK oleh Anwar Usman direduksi menjadi sikap kekeluargaan. Hal tersebut, katanya, mematikan peran dari MK sebagai penjaga keadilan.
"Jika ketika ini direduksi akibatnya ini mematikan peran dari MK sebagai guardian of democracy. Maka bisa dikatakan sebagai kotak pandora yang kedua ini sangat-sangat berbahaya dimana lagi kita punya benteng konstitusi benteng demokrasi ketika oleh Anwar Usman ini dibuka. Sehingga akhirnya sikap kenegarawanan menjadi sikap kekeluargaan ini nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi," jelasnya.
Lalu kata Hasto, kotak pandora yang ketiga yakni aparatur negara yang dianggap tidak netral selama proses Pemilu 2024 berjalan. Menurutnya, ada banyak intimidasi dari aparat negara yang diyakini merupakan perintah dari Presiden.
"Jika ini dibiarkan maka akan terjadi krisis karena bekerjanya Hukum rimba tersebut. Saat ini kalau kami melakukan pengecekan dari berita-berita begitu banyak kepala daerah yang baik yang mikir-mikir ulang bahkan ada yang tidak mau untuk maju menjadi kepala daerah karena apa Karena mereka tahu bahwa abuse of power Presiden Jokowi ini telah menciptakan harga politik yang mahal," ungkapnya.
Sedangkan kata Hasto, kotak pandora keempat yakni penggunaan sumber daya negara. Menurutnya ada tindakan memobilisasi sumber daya negara menjadi tidak tak terbatas yang diduga untuk menguntungkan salah satu paslon tertentu.
"Kemudian yang kelima KPU Bawaslu dan lembaga survei menjadi bagian dari strategi pemenangan pemilu termasuk sirekap di dalamnya jadi sirekap itu instrumen legalitas yang dipakai itu muara dari lima kotak pandora," tandasnya.
"Akibatnya apa, pemilu yang seharusnya merupakan cermin peningkatan kualitas peradaban bangsa di dalam demokrasi ini direduksi hanya menjadi legalitas bagi perpanjangan kekuasaan Presiden Jokowi melalui nepotisme," kata Hasto dalam diskusi Membuka Kotak Pandora Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024 secara daring, Minggu (7/4/2024).
"Ini sangat berbahaya buktinya kemarin muncul berita Mas Boby mau menjadi calon gubernur, Sekretaris Bu Iriana mau jadi Wali Kota Bogor ini adalah akibat dampak kotak pandora yang pertama, yang menguntungkan dewa-dewanya, bukan rakyatnya," sambungnya.
Kotak pandora yang kedua, kata Hasto, yakni sikap kenegarawanan hakim MK oleh Anwar Usman direduksi menjadi sikap kekeluargaan. Hal tersebut, katanya, mematikan peran dari MK sebagai penjaga keadilan.
"Jika ketika ini direduksi akibatnya ini mematikan peran dari MK sebagai guardian of democracy. Maka bisa dikatakan sebagai kotak pandora yang kedua ini sangat-sangat berbahaya dimana lagi kita punya benteng konstitusi benteng demokrasi ketika oleh Anwar Usman ini dibuka. Sehingga akhirnya sikap kenegarawanan menjadi sikap kekeluargaan ini nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi," jelasnya.
Lalu kata Hasto, kotak pandora yang ketiga yakni aparatur negara yang dianggap tidak netral selama proses Pemilu 2024 berjalan. Menurutnya, ada banyak intimidasi dari aparat negara yang diyakini merupakan perintah dari Presiden.
"Jika ini dibiarkan maka akan terjadi krisis karena bekerjanya Hukum rimba tersebut. Saat ini kalau kami melakukan pengecekan dari berita-berita begitu banyak kepala daerah yang baik yang mikir-mikir ulang bahkan ada yang tidak mau untuk maju menjadi kepala daerah karena apa Karena mereka tahu bahwa abuse of power Presiden Jokowi ini telah menciptakan harga politik yang mahal," ungkapnya.
Sedangkan kata Hasto, kotak pandora keempat yakni penggunaan sumber daya negara. Menurutnya ada tindakan memobilisasi sumber daya negara menjadi tidak tak terbatas yang diduga untuk menguntungkan salah satu paslon tertentu.
"Kemudian yang kelima KPU Bawaslu dan lembaga survei menjadi bagian dari strategi pemenangan pemilu termasuk sirekap di dalamnya jadi sirekap itu instrumen legalitas yang dipakai itu muara dari lima kotak pandora," tandasnya.
(maf)
Lihat Juga :
